Cash Receipt and Disbursement Control System

Abstract

This study aims to determine the cash receipts and disbursements control system (study PO Watukosek Trans 2018-2019). This research method uses qualitative. Data collection is doing by interview. Meanwhile, for observation and documentation involving many crew employees who work in PO (Otobus Company). Activities in data analysis in this study are data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Based on the analysis and discussion in this study, it is found that the cash receipts control system at the Watukosek Trans Autobus Company (PO) can be said to be quite good. However, there are still some principles and elements of internal control that have not been fulfilled. The cash disbursement control system at the Watukosek Trans Autobus Company (PO) can be said to be quite good. One of the advantages is that the cash receipt system does not involve many functions.

Highlights:

This study focuses on evaluating the cash receipts and disbursements control system at Watukosek Trans Autobus Company (PO) during the period of 2018-2019.
Qualitative research method was used, with data collection conducted through interviews, observation, and documentation involving crew employees.
The findings reveal that while the cash control systems are relatively good, there are still some shortcomings in meeting the principles and elements of internal control, highlighting the need for further improvements in the organization's financial processes.

Keywords: cash receipts, disbursements control system, qualitative research, PO Watukosek Trans, internal control.

Pendahuluan

Dunia usaha semakin berkembang pesat, mendorong Indonesia untuk ikut serta dalam perkembangan dan pembangunan usaha. Salah satu wujud pembangunan melalui dunia usaha bisa dilihat dengan berkembangnya perusahaan besar dan industri mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada pada saat ini. Tidak bisa di pungkiri keberadaan UMKM dalam perekonomian Indonesia cukup dominan dalam pertumbuhan perekonomian nasional, termasuk menyediakan keperluan barang dan jasa dalam negeri.

Hal ini dapat di lihat dari jumlah industri cukup banyak mulai dari skala mikro hingga skala besar yang bergerak dalam setiap sektor ekonomi dan potensinya yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Di samping itu kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) juga sangat signifikan, dari total nilai PDB Rp.3.957,4 triliun UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp.2.121,3 triliun atau 53,6% dari total PDB Indonesia [1].

Menyikapi peluang besar dari pelaku UMKM maka sudah selayaknya pihak pemerintah memberikan bantuan untuk mendongkrak perkembangan roda perekonomian. Berkenaan dengan berbagai permasalahan tentang sumber dana kondisi UMKM menghadapi kendala akses permodalan terutama dari sisi secara administrasi yang dianggap sulit dan nilai pinjaman yang terbatas. Hal tersebut tentunya menjadi sesuatu yang dianggap mampu menghambat kegiatan UMKM, karena tidak semua pelaku UMKM memiliki cukup modal untuk mengembangkan usaha. Demi mengatasi masalah permodalan para pelaku usaha, pemerintah mengeleluarkan suatu kebijakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menegah. Melalui kebijakan tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditunjuk sebagai salah Bank Pelaksana.Suryadi (2017) berpandapat bahwa aspek dalam pengembangan UMKM yang sering menjadi permasalahan adalah kurangnya modal [1]. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan akses sumber modal, jika memanfaatkan program KUR maka pelaku UMKM harus berhutang dan memiliki resiko yang cukup besar jika tidak dikelola dengan baik. Para pelaku UMKM harus sangat hati-hati dalam hal berhutang karena jika terjadi kesalahan pengelolaan usaha yang semula bisa berjalan bisa saja bangkrut dan bahkan hutang tidak bisa dilunasi atau terjadi gagal bayar.

Memandang hal itu kas merupakan aset yang paling rentan terjadi penyelewengan dan penggunaan yang tidak tepat. Menejemen menghadapi dua permasalahan dalam akutansi kas yaitu : melakukan pengandalian yang tepat untuk mencegah transaksi yang tidak sah, dan memberikan informasi yang diperlkan untuk mengelola saldo kas dan transaksi tunai dengan benar. Untuk menjaga kas dan memastikan keakurasian catatan akutansi kas, persahaan perlu pengendalian internal atas kas [2].

Para pelaku UMKM terbagi menjadi banyak sekali dan salah satunya adalah sektor jasa dimana perusahaan atau UMKM meiliki kegiatan menyelenggarakan jasa tertentu dan memperoleh penghasilan dari memberikan jasa tersebut hal ini di kemukakan oleh Samryn (2015) [3]. Salah satunya adalah penyedia jasa-jasa transportasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ada kaitannya dengan permintaan akan jasa transportasi secara menyeluruh.

Setiap modal transportasi mempunyai sifat, karakteristik dan aspek teknis yang berbeda, hal ini akan mempengaruhi terhadap jasajasa angkutan yang ditawarkan oleh penyedia jasa transportasi. Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans merupakan salah satu perusahaan keluarga, bisa disebut juga perusahaan yang belum berkembang maksimal jasa transportasinya. Transportasi yang disediakan hanya berupa bus Pariwisata yang keberadaanya perlu diangkat dan diteliti lebih lanjut untuk pengembangan UMKM tersebut di masa mendatang. UMKM ini bertempat di Dsn. Sumberjo, Ds. Watukosek, Rt.04 Rw. 05 Gempol-Pasuruan, JATIM mulai tahun 2018. Di dalam UMKM tersebut untuk sistem pengendalian Penerimaan dan pengeluaran Kas dalam UMKM ini digunakan dalam pembayaran pajak, pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan habis pakai atau persediaan dan kebutuhan perusahaan lainnya. Keberadaan kas disini sangat rawan terjadi penyalahgunaan anggaran maka perlu adanya perlidungan Sistem Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang memadai.

PO Watukosek Trans merupakan perusahaan keluarga yang bergerak dalam pelayanan jasa. Jasa yang disediakan salah satunya adalah travel. Proses penerimaan kas dari penjualan, PO Watukosek Trans mematok harga seperti yang telah ditentukan. Pelaksanaannya ada custumer yang membayar setengah harga di awal sehingga menjadi beban bagi PO Watukosek Trans dan selebihnya menjadi piutang dan akan dibayar setelah travel pemberangkatan. Proses pengeluaran kas, PO Watukosek Trans menggunakan nota pembelian barang atau transaksi pengeluaran kas lainnya dari tempat pembelian tanpa ada kuitansi pengambilan uang sebagai bukti penarikan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Suatu pengorganisasian perusahaan sangat penting dalam hal menjaga kelangsungan perusahaan serta dengan perencanaan organisasi yang baik akan mempersiapkan persaingan global dimasa mendatang dan mempersiapkan alat komunikasi dengan stakeholder untuk menyampaikan posisi perusahaan terutama dalam hal keuangan. Pengendalian internal (internal control) yaitu kebijakan atau prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi suatu usaha akurat, dan memastikan bahwa perundang-undangan dan peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya. Pengendalian internal memiliki fungsi memudahkan manajemen dalam mengelola perusahaan. Adanya pengendalian internal manajemen tidak perlu melakukan pengawasan secara langsung pada perusahaan, melainkan melalui beberapa manajemen dibawahnya yang bertanggung jawab atas devisinya. Pada usaha PO Watukosek Trans hanya melayani kebutuhan untuk travel, yaitu bus travel.

Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas sebagai salah satu produk sistem akuntansi manajemen yang berperan dalam membantu memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi atas berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan pada berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem ini juga akan meningkatkan kemampuan manajer untuk memahami keadaan lingkungan sebenarnya dan informasi berfungsi pula didalam mengidentifikasi aktivitas yang relevan. Sistem pengendalian intern yang ada pada pada PO. Watukosek Trans saat ini belum berjalan, dan dalam penerapannya masih belum didukung dengan sistem pengendalian yang menjamin keamanan harta UMKM khususnya pada kas. Adapun kondisi yang terjadi dalam aktivitas pengendalian pada PO. Watukosek Trans adalah pemegang kas dan pencatatan kas pada kas perusahaan masih dipegang oleh satu orang yaitu kasir dan kasir yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan kas. Hal ini dapat menimbulkan penyelewengan terhadap kas perusahaan Atas dasar itulah diperlukan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang sesuai dengan pengendalian intern yang baik, yaitu penekanan pada struktur organisasi, prosedur dan akuntansi. Jika sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka hal-hal yang dapat merugikan perusahaan dapat dihindari atau dibatasi seminimal mungkin, Sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi semua transaksi yang sah.

Efriyenti (2020) tentang evaluasi pengendalian intern dalam pngelolahan sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Central prima sukses menunjukkan terjadinya kredit macet dan jumlah persediaan memiliki perbedaan pada sistem dan persediaan fisik [4]. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian yang berbentuk perseroan terbatas (PT), sedangkan peneliti saat ini menggunakan objek penelitian yang berbentuk Perusahaan Otobus (PO).

Pradana (2017) tentang analisis sistem pengendalian intern penerimaan dan npengeluaran kas pada koperasi unit desa seririt menunjukkan pengendalian intern yang diteraapkan berjalan cukup baik, hampir semua bagian sekarang sudh terkait dengan system penerimaan dan pengeluaaraan kas [5]. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian yang berbentuk koperasi unit desa (KUD), sedangkan peneliti saat ini menggunakan objek penelitian yang berbentuk Perusahaan Otobus (PO).

Tandri (2015) tentang efektivias penerapan sistem pengendalian intern terhadappenerimaan dan pengeluaran kas di RSU pancaran kasih GMIM Manado menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas di RSU pancaran kaih GMIM Manado secara keseluruhan cukup efektif [6]. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian yang berbentuk rumah sakit umum (RSU), sedangkan peneliti saat ini menggunakan objek penelitian yang berbentuk Perusahaan Otobus (PO).

Beberapa permasalahan yang terjadi pada sistem pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas, antara lain: Pertama, sistem pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas yang kurang dikontrol, sehingga ketika terjadi kesalahan tidak dapat secara cepat untuk dilakukan penanganan. Kedua, hanya melakukan transaksi tanpa ada bukti nota atau tidak adanya penggunaan kwitansi dengan nomor urut tercetak sebagai alat pengendalian. Ketiga, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara fungsi kas dan fungsi akuntansi. Keempat, tidak adanya jurnal penjualan dan jurnal umum Hal ini perlu di buktikan dan dianalisis lebih lanjut apakah benar terjadi dilapangan, jika hal ini terjadi maka apa yang akan menjadi solusi. Kelima, tidak adanya pemisah antara buku penerimaan dan pengeluaran kas. Berdasarkan permasalahan tersebut dan sehubungan dengan pentingnya sistem pengendalian pemasukan dan pengeluaran kas agar dapat dilakukan secara tepat, aman, terkendali, transparan dan menghindari kecurangan yang mungkin saja terjadi.

Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana sistem pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas terhadap obyek yang sedang diamati. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Moleong (2011) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode [7]. Objek dalam penelitian ini adalah Sistem pengendalian penerimaan dan Pengeluaran Kas terhadap UMKM PO Watukosek Trans. Subjek dalam penelitian ini yaitu Bapak Junaidi (kepala bidang atau pemilik UMKM tersebut). Penelitian ini dilakukan pada PO. Watukosek Trans yang beralamat di Dsn. Sumberjo, Ds. Watukosek, Kec.Gempol, Kab. Pasuruan. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik tatap muka langsung terhadap orang yang mempunyai Umkm tersebut, dengan cara dokumentasi, wawancara. Jenis data ini adalah data kualitatif dimana penelitian ini adalah penelitian ilmiah yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh untuk mencari bagian-bagian dan serta hubungan-hubungannya. Penelitian ini membutuhkan data penelitian yang terkumpul dari berbagai sumber. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan dalam pengumpulan data, maka penulis menggunakan cara yaitu Observasi dan Dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini yaitu data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pengendalian Penerimaan Kas

Dalam sistem pengendalian penerimaan kas untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban, maka pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans melibatkan beberapa unsur pokok dalam penyajian laporan pertanggungkjawaban yang terdiri dari fungsi-fungsi yang terkait, antara lain:

Pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertugas menerima order dari customer melalui proses penerimaan kas dari penjualan, Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans mematok harga seperti yang telah ditentukan. Kemudian mengisi faktur penjualan tunai baik pembayaran setengah harga (DP) di awal atau lunas. Pembayaran yang dilakukan secara DP di awal menjadi beban bagi Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans dan selebihnya menjadi piutang dan akan dibayar setelah travel pemberangkatan. Setelah customer melakukan pembayaran maka kasir menyerahkan kwiitansi kepada customer.

Kedua, fungsi kas. Fungsi kas bertugas untuk menerima penerimaan kas dari berbagai fungsi yang telah dicatat. Fungsi kas juga bertugas untuk membuat bukti penerimaan kas sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans fungsi ini dilakukan oleh bagian kasir dan admin.

Ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertugas mencatat seluruh penerimaan kas Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans berdasarkan bukti penerimaan kas dari fungsi kas ke jurnal penerimaan untuk melaporkan laporan keuangan Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans. Pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans fungsi ini dilakukan oleh fungsi bagian kasir dan admin. Pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans Sejahtera, masih terjadi peran perangkapan tugas bagian pelaksana yang berjumlah satu orang bertugas sebagai fungsi penjualan, fungsi kas, dan fungsi akuntansi.

Sistem pengendalian penerimaan kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans digunakan untuk mengawasi, mengontrol, dan mengarahkan aktivitas dalam hal pembayaran pajak, pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan habis pakai atau persediaan, dan kebutuhan perusahaan lainnya. Sistem pengendalian penerimaan kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans dijalankan untuk mencegah kesalahan dalam pencatatan transaksi hingga kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Keberadaan kas di sini sangat rawan terjadi penyalahgunaan anggaran maka perlu adanya perlidungan sistem pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas yang memadai. Sistem pengendalian penerimaan kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: Pertama,menyediakan cek sehingga setiap pengeluaran kas harus menggunakan cek tersebut. Kedua,membentuk kas-kas kecil dengan pengawasan yang ketat. Ketiga,penulisan cek dilakukan dengan disertai bukti yang lengkap. Keempat,melakukan pemeriksaan pada waktu yang tidak menentu. Kelima,membuat laporan pengeluaran kas secara rutin setiap hari. Ada pemasukan lain seperti, kerusakan yang harus ganti barang diganti atau seperpat bekas ini bisa di jual.

Seluruh aktivitas yang berjalan dalam organisasi suatu perusahaan diarahkan untuk menjamin kelangsungan dan adanya koordinasi fungsi yang baik dari masing-masing fungsi. Penerapan pengendalian penerimaan kas yang memadai dapat mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam penerimaan kas. Sistem pengendalian penerimaan kas dari penjualan tunai pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans adalah sebagai berikut : Pertama, organisasi. Pada transaksi penjualan baik pembayaran setengah harga (DP) dan tunai dalam Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans tidak dilakukan oleh satu fungsi dan dilakukan oleh satu bagian saja yaitu kasir dan admin. Kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Transaksi penjualan tunai dicatat dalam faktur penjualan tunai yang diotorisasi oleh fungsi penjualan. Pencatatan ke dalam buku kas harian diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Keduanya sama-sama dilakukan oleh satu bagian yaitu kasir dan admin. Ketiga, praktek yang sehat. Setiap hari dilakukan pemeriksaan catatan akuntansi oleh fungsi akuntansi dan fungsi kas membandingkan saldo kas menurut catatan dengan saldo kas fisiknya agar terjadi kesamaan antara keduanya Pemeriksaan oleh fungsi akuntansi dilaksanakan pada saat jam kerja. Keempat, karyawan yang Cakap.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan kas yang terjadi pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans. Pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans untuk seluruh elemen sistem pengendalian intern, meliputi : Pertama, organisasi. Penerimaan kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans setiap terjadi transaksi penerimaan kas langsung dilakukan pencatatan ke dalam buku penerimaan kas sesuai tanggal transaksi tanpa adanya pengawasan memadai dari fungsi order penjualan. Tanpa adanya pemisahan tanggung jawab yang jelas karena hanya dilakukan oleh fungsi kas saja. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Mulyadi, (2016), yang menyatakan bahwa transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan secara lengkap oleh fungsi penjualan, fungsi kas, dan fungsi akuntansi [8]. Tidak ada penjualan yang secara lengkap hanya oleh satu fungsi saja.

Pada kasus pencatatan penerimaan kas di Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans seharusnya ada kegiatan saling mengecek antara fungsi kas dengan fungsi order penjualan, dalam sistem penjualan tunai transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai tidak akan terjadi tanpa diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh fungsi order penjualan.akan tetapi pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans semua fungsi hanya dilakukan oleh satu bagian saja yaitu bagian kasir sekaligus admin.

Pelaksanaan seluruh transaksi penjualan baik pembayaran setengah harga (DP) dan tunai oleh berbagai fungsi yang terkait, maka akan tercipta adanya pengecekan intern pekerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya. Mengingat Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans yang semakin sepi di masa covid-19, sebaiknya tidak diadakan penetapan tanggung jawab fungsi yang jelas dan pemisahan pencatatan serta penyimpanan aktiva untuk pengendalian intern penerimaan kas yang sudah ada.

Kedua,otorisasi dan prosedur pencatatan penerimaan kas dari penjualan baik pembayaran setengah harga (DP) dan tunai diotorisasi oleh bagian yang berwenan yaitu kasir dan admin dan setiap transaksi dicatat oleh kasir dan admin di dalam faktur penjualan tunai sebagai bukti penerimaan kas, mesin register kas daftar harian kas. Dengan demikian otorisasi yang ada pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans sudah cukup bagus. Akan tetapi, catatan akuntansi yang digunakan Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans belum dapat dikatakan baik. karena belum memenuhi teori yang ada. Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans hanya menggunakan daftar penerimaan kas harian. Dengan demikian, Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans, perlu adanya jurnal penjualan, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Karena dengan adanya prosedur pencatatan yang baik, maka akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.

Ketiga, praktik yang sehat. Penjualan tunai pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans hanya sebagian yang menggunakan formulir dengan nomor urut tercetak, jadi hal ini belum sesuai dengan teori. Nomor urut tercetak merupakan salah satu alat pengendalian yang dicantumkan ke dalam formulir. Formulir tersebut berfungsi sebagai bukti otorisasi atas terlaksananya transaksi. Pada Hal ini sesuai dengan teori, yaitu dilakukan pemeriksaan secara mendadak sebagai bentuk pengendalian intern dan meningkatan kualitas kinerja karyawan.

Keempat,karyawan yang cakap. Menyeleksi tenaga kerja, koperasi menerima tenaga kerja ada yang sesuai dengan profesi ada pula yang tidak sesuai dengan profesi. Hal ini dapat disingkap dengan pelatihan pendidikan koperasi yang sering diikuti oleh pengurus dan pelaksana koperasi agar keterampilan yang dimiliki oleh setiap karyawan untuk mengembangkan kemampuan mengikuti tuntutan perkembangan pekerjaan yang semakin tinggi.

Dari hasil uraian pembahasan masing-masing unsur pengendalian intern, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem pengendalian penerimaan kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans dapat dikatakan sudah cukup baik. Tetapi dengan masih terdapat beberapa prinsip dan unsur pengendalian intern yang belum terpenuhi yaitu tidak adanya karyawan pada setiap fungsi yaitu hanya terdapat satu bagian untuk merangkap semua fungsi yang sebenarnya perlu bagian tersendiri. Kelebihan sistem pengendalian penerimaan kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans sebagai berikut : Pertama,sistem penerimaan kas tidak melibatkan banyak fungsi. Kedua,setiap terjadi transaksi penerimaan kas langsung dilakukan pencatatan ke dalam buku penerimaan kas sesuai tanggal transaksi. Ketiga, otorisasi yang ada pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans sudah cukup bagus karena didasarkan pada bagi hasil.

Sedangkan kelemahan sistem pengendalian penerimaan kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans sebagai berikut : Pertama,tidak adanya pemisahan tanggung jawab yang jelas karena hanya dilakukan oleh fungsi kas saja yaitu kasir dan admin. Kedua,catatan akuntansi yang digunakan Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans belum baik karena hanya menggunakan daftar penerimaan kas harian.Ketiga,pencatatan formulir Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans masih hanya sebagian yang menggunakan formulir nomor urut tercetak.

Sistem Pengendalian Pengeluaran Kas

Sistem pengendalian pengeluaran kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans menggunakan nota pembelian barang atau transaksi pengeluaran kas lainnya dari tempat pembelian tanpa ada kwitansi pengambilan uang sebagai bukti penarikan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sistem pengendalian pengeluaran kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans terdiri dari beberapa sistem yaitu:

Pertama,sistem pencairan dana kebutuhan habis pakai secara sederhana nanti ada pengajuan dari supir ke bagian kasir dan admin, sehinggan pihak supir akan menerima anggaran atau tidaknya sesuai acc dari baian kasir dan admin.

Kedua,sistem penggajian. Sistem penggajian dilakukan oleh pihak owner sendiri dan tidak melalui karyawan lain atau bagian kasir dan admin. Kisaran gaji tergantung dari seberapa besar penghasilan yang didapatkan, sehingga dapat diistilahkan bagi hasil. Jika penghasilan banyak, maka karyawan akan mendapatkan gaji banyak. Sebaliknya, jika penghasilan sedikit atau sepi, maka gaji karyawan yang diberikan juga sedikit.

Sistem pengendalian pengeluaran kas adalah kesatuan yang melibatkan bagian-bagian, formulir-formulir, catatan-catatan, prosedurprosedur dan alat-alat yang saling berkaitan satu sama lain yang digunakan perusahaan untuk menangani pengeluaran kas. Sistem pengendalian pengeluaran kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans menggunakan nota pembelian barang atau transaksi pengeluaran kas lainnya dari tempat pembelian tanpa ada kwitansi pengambilan uang sebagai bukti penarikan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sistem pengendalian pengeluaran kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans terdiri dari beberapa sistem yaitu:

Prosedur pengeluaran kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pertama,semua pengeluaran dilakukan dengan cek, pengeluaranpengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil. Kedua,semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu. Ketiga,adanya pemisahan tugas. Tujuan dilakukannya pemisahan fungsi adalah untuk mencegah seseorang secara penuh melakukan sebuah transaksi dan yang efektif harus menciptakan kondisi yang sulit atau tidak memungkinkan bagi seseorang untuk mencuri kas atau aktiva lainnya.

Fungsi yang terkait dalam sistem pengendalian pengeluaran kas dengan cek adalah Mulyadi, (2016) adalah [8]:

Pertama,fungsi yang Memerlukan Pengeluaran Kas. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas (misalnya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas), fungsi ini mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi (bagian utang). Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Jik perusahaan menggunakan voucher payable system bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar (voucher) untuk memungkinkan bagian kasa mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas.

Kedua,fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur.

Ketiga,fungsi Akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas:

Pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan.
Pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek
Pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar

Keempat,fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk:

Melakukan penghitungan kas secara periodik dan mencocokan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi (rekening kas dalam buku besar).
Melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada ditangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik.

Dari hasil uraian pembahasan sistem pengendalian pengeluaran kas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem pengendalian pengeluaran kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans dapat dikatakan sudah cukup baik. Tetapi dengan masih terdapat beberapa prinsip yang belum terpenuhi yaitu tidak adanya kwitansi untuk pengendalian pengeluaran hanya kwitansi dari luar saja.

Kelebihan sistem pengendalian pengeluaran kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans sebagai berikut: Pertama,sistem penerimaan kas tidak melibatkan banyak fungsi. Kedua,setiap terjadi transaksi penerimaan kas langsung dilakukan pencatatan ke dalam buku penerimaan kas sesuai tanggal transaksi. Ketiga, otorisasi yang ada pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans sudah cukup bagus karena didasarkan pada bagi hasil.

Sedangkan kelemahan sistem pengendalian pengeluaran kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans sebagai berikut :

Pertama,fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi (bagian kasir dan admin). Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian kasir dan admin yang bersangkutan kemudian membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan.

Kedua,fungsi akuntansi oleh bagian kasir dan admin yang melakukan pencatatan pengeluaran kas. Pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam hal ini bagian kasir dan admin mengeluarkan uang sebesar yang tercantum dalam kwitansi tersebut.

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan sistem pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian penerimaan kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans dapat dikatakan sudah cukup baik. Tetapi masih terdapat beberapa prinsip dan unsur pengendalian intern yang belum terpenuhi yaitu sebagai berikut : Pertama,tidak adanya pemisahan tanggung jawab yang jelas karena hanya dilakukan oleh fungsi kas saja yaitu kasir dan admin. Kedua,catatan akuntansi yang digunakan Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans belum baik karena hanya menggunakan daftar penerimaan kas harian. Ketiga,pencatatan formulir Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans masih hanya sebagian yang menggunakan formulir nomor urut tercetak. Sedangkan kelebihannya adalah sebagai berikut : Pertama, sistem penerimaan kas tidak melibatkan banyak fungsi. Kedua,setiap terjadi transaksi penerimaan kas langsung dilakukan pencatatan ke dalam buku penerimaan kas sesuai tanggal transaksi. Ketiga, otorisasi yang ada pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans sudah cukup bagus karena didasarkan pada bagi hasil. Sistem pengendalian pengeluaran kas pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans dapat dikatakan sudah cukup baik. Kelebihannya adalah sebagai berikut:Pertama,sistem penerimaan kas tidak melibatkan banyak fungsi. Kedua,setiap terjadi transaksi penerimaan kas langsung dilakukan pencatatan ke dalam buku penerimaan kas sesuai tanggal transaksi.Ketiga, otorisasi yang ada pada Perusahaan Otobus (PO) Watukosek Trans sudah cukup bagus karena didasarkan pada bagi hasil.Sedangkan, kelemahannya adalah sebagai berikut: Pertama,fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi (bagian kasir dan admin). Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian kasir dan admin yang bersangkutan kemudian membuat bukti kas keluaruntuk memungkinkan. Kedua,fungsi akuntansi oleh bagian kasir dan admin yang melakukan pencatatan pengeluaran kas. Pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam hal ini bagian kasir dan admin mengeluarkan uang sebesar yang tercantum dalam kwitansi tersebut.

References

Sumiyati dan E. Suryadi, “Model Penyaluran Dana (Financing) Dalam Optimalisasi Pengembangan Umkm Di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat,” JMM, vol. 13, no. 12, 2017.
K. E dan Donald, Akutansi Keuangan Menengah Intermediate Accounting Terjemah Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017.
Samryn, Pengantar Akuntansi Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
D. Efriyenti, “Evaluasi Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Sistem Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pt Central Prima Sukses,” J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt., vol. 8, no. 1, hal. 637–648, 2020, doi: 10.35794/emba.v8i1.28024.
K. A. Pradana, N. Luh, G. Erni, dan I. P. Julianto, “Analisiss Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran kas Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Seririt,” J. Univ. Pendidik. Ganesha, vol. 8, no. 2, 2017.
M. Tandri, J. J. Sondakh, H. Sabijono, J. Akuntansi, U. Sam, dan R. Manado, “Fektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Di Rsu Pancaran Kasih Gmim Manado,” J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt., vol. 3, no. 3, hal. 208–218, 2015, doi: 10.35794/emba.v3i3.9345.
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
Mulyadi, Sistem Akuntansi, Empat. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016.