Abstract

This study aims to analyze the effect of the clarity of budget targets, the effectiveness of internal accounting controls and budget participation on performance accountability (in the regional work unit (SKPD) of Sidoarjo Regency). The sampling method used is a saturated sampling technique because the population is relatively small. The sample in this study were 84 respondents. Each service is represented by 4 people, namely the head of the section and staff of the accounting or financial administration department at the SKPD of Sidoarjo Regency. The data used is secondary data. The data analysis method used in this study is Multiple Linear Regression with SPSS 23. The results of this study indicate that the Clarity of Budget Targets has an effect on Performance Accountability. Effectiveness of Accounting Internal Control has an effect on Performance Accountability. Budget Participation has an effect on Performance Accountability.

Pendahuluan

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik [1].

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (stakeholder). Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya, sedangkan laporan keuangan merupakan media dalam penyampaian informasi [2]. Laporan keuangan pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah [3]. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawabaan secara periodik setiap akhir anggaran (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, 2018). Media pelaporan akuntabilitas tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan hasil dari suatu proses Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LAKIP yang berkualitas sangat penting perannya karena dapat memenuhi prinsipprinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban dan transparansi sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah kepada para stakeholders atau pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Kejelasan sasaran anggaran adalah susunan anggaran yang dapat dimengerti oleh individu yang bertanggung jawab guna pencapaian tujuan yang telah ditentukan secara spesifik dan efisien sesuai dengan anggaran yang ditetapkan [5]. Dalam sistem pemerintahan daerah, kejelasan sasaran anggaran merupakan perihal yang sangat diperlukan dan diperhatikan guna mengerti kinerja seperti apa yang dilakukan di lapangan. Apakah jelas sasaran anggaran pembangunan yang terjadi pada pertumbuhan masyarakat atau tidak. Pengelolaankeuangan yang dilakukan para setiap aparatur pemerintah harus memiliki kejelasan program dan sasaran-sasaran agar penyusunan anggaran pada tahun selanjutnya dapat tercapai dengan baik pada organisasi pemerintah [6]. Guna meyakinkan anggaran yang sudah disusun dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan program dan sasaran, maka perlu menerapkan sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi mengaplikasikan pada informasi-informasi akuntansi. Semua tata cara dan teknik formal yang dilaksanakan dengan memanfaatkan informasi guna mengevaluasi sistem aktivitas organisasi disebut sistem pengendalian akuntansi [7]. Dalam prosedur pengontrolan, sistem pelaporan, dan sistem perencanaan yang didasarkan pada informasi akuntansi merupakan hal yang termasuk dalam pengendalian akuntansi.

Untuk pemantauan yang mengarahkan kinerja instansi pemerintah dalam merealisasikan anggaran yang telah disusun maka perlu adanya sistem pelaporan yang baik. Kewajiban untuk melaporkan informasi, data financial, dan informasi lainnya yang dilakukan pemerintah guna pengambilan keputusan politik, sosial, dan ekonomi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan [8]. Elemen yang penting dan berguna untuk seluruh cakupan teknis pengendalian, yang dibutuhkan guna mendorong, memperkirakan, dan memberi hukuman pada kinerja individu dari suatu instansi pemerintah adalah sistem pengendalian. Prasyarat bagi kinerja yang lebih baik adalah sistem pengendalian yang berhasil [9].

Dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, yang baik disektor publik diharapkan dapat menjawab kekhawatiran para stakeholder dan para pengguna informasi lainnya [5]. Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance, dimana good governance disini merupakan tujuan utama dari sektor publik. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan kepemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis yang memberikan layanan prima kepada kepada publik. Sebagai organisasi sektor publik yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah dituntut agar senantiasa memiliki kinerja yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat. Kinerja juga merupakan salah satu kunci keberhasilan lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, karena dengan kinerja yang baik pencapaian good governance akan senantiasa terbuka lebar [10].

Kasus yang terjadi yaitu Anggaran Proyek Pengadaan Taman, Biaya Perjalanan Dinas, Pengadaan Konstruksi Jalan, dan Proyek Pembelian Pagar untuk kebun pertanian pada Dinas Pertanian. Anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang diduga banyak yang terindikasikan fiktif. LSM LKPK (Lembaga Konsultasi dan Perlindungan Konsumen) APBD perubahan tahun 2017 pada Kantor Dinas Pertanian Kota Semarang menemukan kejanggalan ketika tidak adanya konfirmasi dari Sekretaris Dinas Pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut pihaknya akan mengambil langkah untuk mengadukan hal ini kepada aparat penegak hukum. Munculnya kasus tersebut menimbulkan kerugian yang mengakibatkan terungkapnya Akuntabilitas belum diterapkan sepenuhnya. Hal ini juga membuktikan bahwa kurangnya kejelasan sasaran anggaran, efektivitas pengendalian akuntansi serta sistem pelaporan dalam menyajikan informasi bagi masyarakat, sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang dapat merugikan daerah [9].

[11] meneliti tentang “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Klungkung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klungklung.

Sedangkan [12] menunjukkan hasil bahwa Kompetensi Aparatur Sipil Negara berpengaruh secara positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatnya juga Akuntabilitas Keuangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan meningkatnya juga Akuntabilitas Keuangan. Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positifterhadap Akuntabilitas Keuangan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya Sistem Informasi Keuangan Daerah akan meningkatnya juga Akuntabilitas Keuangan.

[13] meneliti tentang “Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Hasil studi empiris menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi Secara Parsial tidak memiliki berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Pelaporan memiliki berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Kejelasan Target Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sedangkan Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Secara Bersamaan anggaran mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perlu dilakukan adanya penelitian lanjutan yang berguna untuk mengetahui hasil temuan yang jika diterapkan pada kondisi lingkungan dan waktu yang berbeda, karena dalam fenomena di atas dan juga penelitian terdahulu masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Maka dari itu dalam penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntanbilitas Kinerja dengan menggunakan periode waktu dan obyek yang berbeda dari penelitian sebelumnya , sehingga akan memberikan hasil penelitian yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi dan Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntanbilitas Kinerja. Perlu dilakukan adanya penelitian lanjutan untuk melengkapi penelitian terdahulu mengenai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variable Kejelasan Sasaran Anggaran, Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi, Partisipasi Anggaran dan Akuntanbilitas Kinerja.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya . Perbedaannya pada populasi, waktu dan sampel yang digunakan yaitu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo. Dari uraian latar belakang diatas, peneliti mengambil judul “PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN , EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP AKUNTANBILITAS KINERJA (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh Terhadap Akuntanbilitas Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apakah Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntanbilitas Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo ?
3. Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh Terhadap Akuntanbilitas Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo ?

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer sebagai sumber data, karena menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistic [14]. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan mengembangkan teori serta hipotesis yang berkaitan dengan dengan fenomena alam yang terjadi.

Lokasi Penelitian

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo.

Indikator Variabel

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel [15]. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 84 Responden. Setiap dinas diwakili oleh 4 orang yaitu kepala bagian dan staff bagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada SKPD Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner tertulis untuk pengumpulan data yang diperlukan, tidak melalui wawancara terhadap responden karena responden khawatir identitasnya akan terungkap. Kuesioner tersebut berisi daftar pernyataan yang telah dibuat dan disusun oleh peneliti yang selanjutnya akan diberikan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner tersebut bersifat tertutup, yang berarti bahwa responden tidak bisa memberikan jawaban atau pendapat sendiri melainkan cukup memilih jawaban yang telah tersedia.

Pada penelitian ini menggunakan 5 poin skala likert, untuk menghilangkan sifat keragu-raguan responden dalam memberikan jawaban pada kuesioner. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu objek atau fenomena tertentu [16].

Adapun untuk keperluan analisis kuantitatif, skor yang diberikan dari setiap skala sebagai berikut :

Teknik Analisis

Uji Validitas dan Realibitas

Uji Validitas adalah uji statistik yang digunakan guna menentukan seberapa valid suatu item pertanyaan mengukur variabel yang diteliti [17]. Kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika nilai CronbachAlpha > 0,60 maka instrumen reliabel.
2. Jika nilai CronbachAlpha < 0,60 maka instrumen tidak reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini adalah uji ststistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

1. Jika nilai signifikan < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal
2. Jika nilai signifikan > 0,05 maka data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Identifikasi keberadaan multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Varience Inflation Factor (VIF). Nilai Cotof yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya mulkolonieritas adalah nilai Tolerence< 0,10 atau sama denagn nilai VIF < 10.Jika besarnya nilai VIF lebih kecil dari 10 (<10), ini memberi indikasi tidak ada problem multikolinearitas, demikian pula sebaliknya. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Apabila ada pola pada grafik ditunjukkan dengan titk-titik menyebar secara acak (tanpa pola yang jelas) serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan uji durbain waston dengan ketentuan apabila :

1. Nilai DW < 1,10 : ada autokorelasi
2. Nilai DW antara 1,10 s.d 1,54 : tanpa kesimpulan
3. Nilai DW antara 1,55 s.d 2,46 : tidak ada autokorelasi
4. Nilai DW antara 2,46 s.d 2,90 : tanpa kesimpulan
5. Nilai DW > 2,91 : ada autokorelasi

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara ringkas variabel-variabel dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran data yang akan dianalisis. Statistik deskriptif ini menggambarkan sebuah data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami dalam menginteprestasikan hasil analisis data dan pembahasannya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji statistik regresi linier berganda.Untuk menguji kebenaran dan hipotesis yang diajukan maka di uji dengan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

Y = a+b ₁ X ₁ + b ₂ X ₂ + b ₃ X ₃ + e

Keterangan :

Y= Akuntanbilitas Kinerja

a= Konstanta

X₁= Kejelasan Sasaran Anggaran

X₂= Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi

X₃= Partisipasi Anggaran

b₁= koefisien regresi untuk variabel X₁

b₂= koefisien regresi untuk variabel X₂

b₃= koefisien regresi untuk variabel X₃

e= Error (variabel lain tidak dijelaskan)

e. Pengujian Hipotesis

Uji Parsial ( Uji t)

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai t_hitungi dengan t_table.Apabila t_hitungi lebih besar dari t_table artinya terdapat alasan yang kuat untuk hipotesis satu (H₁) diterima dan menolak hipotesis nol (H₀), demikian sebaliknya. Selain itu dapat pula dengan menggunakan uji signifikan. Dengan ketentuan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 alpha, maka artinya terdapat alas an untuk hipotesis satu (H₁) diterima dan menolak hipotesis nol (H₀), dan sebaliknya.

Koefisien Korelasi Berganda (R)

Koefisien korelasi berganda dipergunakan untuk menghitung tingkat keeratan hubungan antara variable bebas dengan variable terikat. Jangkauan nilai R berkisar antara 0-1, artinya semakin mendekati 1 maka semakin kuat hubungan antara variable bebas secara bersama-sama dan variable terikat. Semakin mendekati 0 berarti hubungannya semakin lemah atau bahkan tidak sama sekali antara variable bebas secara bersama-sama dan variable terikat.

Koefisien Determinasi Berganda (R²)

Digunakan untuk menghitung kemampuan model regresi dalam menjelaskan perubahan variable yang tergantung akibat variasi variable bebas. Nilai koefisien determinasi berganda adalah antara nol dan satu (0-1). Nilai R²yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variable terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi terikati.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pada hasil pengujian validitas diatas menyatakan bahwa seluruh item pernyataan kuisioner variable (X) dan variable (Y) memiliki nilai koefesien korelasi diatas 0,30 (>0,30), sehingga dari variable (X) dan variable (Y) keseluruhan dapat dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Dari data table diatas, dapat dilihat terdapat nilai koefisien reliabilitas cronbach alpha pada variable Akuntanbilitas Kinerja (Y) sebesar 0.717, variable Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) sebesar 0.726, sedangkan variable Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi (X2) memiliki nilai 0.739, Partisipasi Anggaran (X3) memiliki nilai 0.749. Dari hasil penelitian tersebut maka dari pernyataan instrument variable Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi (X2), Partisipasi Anggaran (X3) dan Akuntanbilitas Kinerja (Y) ini bahwa instrument kuisioner yang digunakan dikatakan memiliki reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diketahui bahwa angka signifikan setiap variabel menunjukkan angka lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan dapat di lanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa hasil uji multikolinieritas, nilai tolerance masing-masing variabel independen > 0,10 sedangkan nilai VIF < 10. Dengan demikian, hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson sebesar 1.955. Sehingga nilai DW antara 1,55 s/d 2,46. Hal ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil table diatas dapat dilihat dan dijelaskan bahwa persamaan yang diperoleh sebagai berikut :

Y = a + b ₁ X ₁ + b ₂ X ₂ + b ₃ X ₃ + e

Y = 9.483+ 3.333X ₁ + 6.080X ₂ + 1.171X ₃ + e

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam perasamaan diatas dapat dijelaskan makna dari koefisien regresi sebagai berikut :

Konstanta (a)

Nilai konstanta adalah 9.483. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh variable bebas yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) , Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi (X2), dan Partisipasi Anggaran (X3), maka nilai dalam variable terikatnya yaitu Akuntanbilitas Kinerja (Y) tetap konstan sebesar 9.483.

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

Koefisien bernilai positif 3.333 antara variable Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dengan variable Akuntanbilitas Kinerja (Y). hal ini dapat diartikan bahwa variable tersebut memiliki hubungan yang positif. Maka dapat disimpulkan bahwa jika variable Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) mengalami kenaikan satu satuan, sehingga variable Akuntanbilitas Kinerja (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 3.333 satuan.

Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi (X2)

Koefisien bernilai positif 6.080 antara variable Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi (X2) dengan variable Akuntanbilitas Kinerja (Y). hal ini dapat diartikan bahwa variable tersebut memiliki hubungan yang positif. Maka dapat disimpulkan bahwa jika variable Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi (X2) mengalami kenaikan satu satuan, sehingga variable Akuntanbilitas Kinerja (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 6.080 satuan.

Komitmen Organisasi (X3)

Koefisien bernilai positif 1.171 antara variable Partisipasi Anggaran (X3) dengan variable Akuntanbilitas Kinerja (Y). hal ini dapat diartikan bahwa variable tersebut memiliki hubungan yang positif. Maka dapat disimpulkan bahwa jika variable Partisipasi Anggaran (X3) mengalami kenaikan satu satuan, sehingga variable Akuntanbilitas Kinerja (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1.171 satuan.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pada table diatas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi R adalah 0,901 atau mendekati 1. Artinya terdapat hubungan (korelasi) yang kuat antara variabel bebas yang meliputi Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) , Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi (X2), dan Partisipasi Anggaran (X3), terhadap variabel terikat yaitu Akuntanbilitas Kinerja (Y).

Adapun analisis determinasi berganda, dari tabel diatas diketahui presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditujukan oleh nilai R square adalah 0,961 maka koefisien determinasi berganda 0,961 x 100% = 96,1% dan sisanya 100% - 96,1% = 3,9%. Hal ini berarti naik turunnya variabel terikat yaitu Akuntanbilitas Kinerja (Y) dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) , Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi (X2), dan Partisipasi Anggaran (X3) sebesar 96,1%. Sedangkan sisanya sebesar 3,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Uji t (Uji parsial)

1. Pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda pada hipotesa pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) terhadap Akuntanbilitas Kinerja (Y) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05 dan diperoleh nilai t hitung 3.435 dan t tabel 1.66412. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 3.435 > 1.66412 dan tingkat signifikan 0,001 < 0,05, sehingga H1 yang menyatakan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Akuntanbilitas Kinerja (Y) diterima.
2. Pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda pada hipotesa pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi (X2) terhadap Akuntanbilitas Kinerja (Y) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002, lebih kecil dari 0,05 dan diperoleh nilai t hitung 7.898 dan t tabel 1.66412. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 7.898 > 1.66412 dan tingkat signifikan 0,002 < 0,05, sehingga H2 yang menyatakan bahwa variabel Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi (X2) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Akuntanbilitas Kinerja (Y) diterima.
3. Pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda pada hipotesa pengaruh Partisipasi Anggaran (X3) terhadap Akuntanbilitas Kinerja (Y) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,031, lebih kecil dari 0,05 dan diperoleh nilai t hitung 2.198 dan t tabel 1.66412. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 2.198 > 1.66412 dan tingkat signifikan 0,031 < 0,05, sehingga H3 yang menyatakan bahwa variabel Partisipasi Anggaran (X3) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Akuntanbilitas Kinerja (Y) diterima.

Pembahasan

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh Terhadap Akuntanbilitas Kinerja

Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka, akan memudahkan individu untuk menyusun target- target anggaran yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks Pemerintah Daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Oleh sebab itu kejelasan anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat.

Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntanbilitas Kinerja

Undang - undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya Sistem Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. Pengendalian Internal Akuntansi memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Ketika Pengendalian Internal Akuntansi dapat dilaksanakan dengan baik, maka setiap proses terkait pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dapat terlaksanakan dengan baik. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah dapat membuat laporan keuangan daerahnya lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Namun, jika Pengendalian Internal Akuntansi pada pemeritah daerah tidak dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, maka pelaporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat memberikan kualitas pelaporan yang baik dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah akan menurun.

Partisipasi Anggaran berpengaruh Terhadap Akuntanbilitas Kinerja

Partisipasi anggaran merupakan proses yang melibatkan individu-individu secara langsung didalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka. Sementara [19] menyatakan sebagai proses dimana bawahan/pelaksana aggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dalam dan mempunyai pengaruh besar dalam proses penyusunan anggaran. Artinya semakin bagus partisipasi dalam proses penyusunan anggaran maka akan semakin bagus akuntanbilitas kinerja. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [20] dalam penelitiannya menyatakan bahwa Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntanbilitas kinerja.

Kesimpulan

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya tidak hanya pada pemerintah desa se-Kabupaten Sidoarjo tetapi juga dilakukan pada obyek penelitian yang lain.
2. Perlu dilakukan wawancara kepada seluruh responden yang memungkinkan dapat untuk dipantau secara langsung dan respon juga bisa bertanya langsung kepada peneliti perihal pertanyaan yang barangkali tidak bisa dipahami yang akhirnya jawaban tiap responden bisa peneliti kendalikan dan kejujuran jawaban mereka bisa terperoleh
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya memberi tambahan variabel bebas lain yang tidak dijelaskan pada studi ini.
4. Peneliti diharapkan menambahkan variabel moderasi maupun mediasi.

Saran Bagi SKPD Kabupaten Sidoarjo:

Bagi SKPD Kabupaten Sidoarjo diharapkan lebih meningkatkan Kejelasan Sasaran Anggaran, Efektifitas Pengendalian Internal Akuntansi, dan Partisipasi Anggaran agar akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi.

References

1. Mardiasmo, “Globalisasi Perekonomian, Sistem Ekonomi Nasional, Dan Otonomi Daerah,” Econ. J. Emerg. Mark., 2020.
2. M. N. Aziiz, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa,” J. Akunt. Aktual, 2019.
3. A. D. Laksita and S. Sukirno, “PENGARUH INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS, DAN OBJEKTIVITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT,” Nominal Barom. Ris. Akunt. dan Manaj., 2019.
4. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014, “AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH,” LEX Crim., 2018.
5. S. A. Dewi, “PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, BUDGET EMPHASIS DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP KINERJA MANAJERIAL,” p. 6, 2021.
6. Wahyuni, R. A. S. Surya, and E. Savitri, “PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu),” no. 32, pp. 1–15, 2019.
7. U. Kaltsum and A. Rohman, “PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MELALUI SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga),” Diponegoro J. Accountin, vol. 1, no. 1, pp. 1–14, 2017.
8. N. A. Saskia and J. Moh. Amin, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, Value For Money Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik,” E-Jra, vol. 09, no. 11, pp. 53–69, 2020.
9. A. Bayan, A. H. Yustiana, and Djaelan, “PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DENGAN SISTEM PELAPORAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI,” J. Chem. Inf. Model., vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2018.
10. N. L. Babulu, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud,” Ekopem J. Ekon. Pembang., 2020.
11. N. K. R. Primayoni, I. M. P. Adiputra, and E. Sujana, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Intrnal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Klungkung),” e-Journal S1 Ak Univ. Pendidik. Ganesha, vol. 2, no. 1, 2014.
12. M. T. Noor, Fidiana, and N. Handayani, “PENGARUH KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS,” 2020.
13. Widaryanti and N. L. Pancawardani, “ANALISIS PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH,” J. Fokus Ekon., vol. 13, no. 2, pp. 280–300, 2018.
14. J. H. Mustakini, “Metode Penelitian Bisnis. Edisi ke-6. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.,” 2014.
15. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Cv Alfabeta. 2017.
16. S. Syofian, “Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: PT Bumi Aksara.,” 2014.
17. R. Agus, Statisk Deskriptif, Yogyakarta, Nuha Medika. 2017.
18. imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
19. A. L. Sari, D. Nur, and M. C. Mawardi, “Pengaruh partisipasi anggaran, asimetri informasi, budget emphasis dan komitmen organisasi terhadap budgetary slack,” E-Jra, 2019.
20. E. Badriah, “Pengatuh Partisipasi Anggaran Terhadap Budgetary Slack (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran),” J. MODERAT, 2020.