Pendahuluan

Saat ini kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pada pembangunan ekonomi yang mana dihadapi oleh negara. Kemiskinan tak hanya berkaitan dengan terbatasnya pendapatan, tapi mencerminkan juga rendahnya akses masyarakat terhadap berbagai aspek. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan adalah tolak ukur penting untuk menilai capaian pembangunan ekonomi suatu wilayah. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan, kesenjangan tingkat kemiskinan antar wilayah masih tetap terjadi, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Sebagian kabupaten/kota menunjukkan naiknya kemiskinan yang relatif rendah, sementara daerah lain justru masih mencatat tingkat kemiskinan yang ada di atas rerata provinsi, contohnya Kabupaten Bangkalan. Rata-rata tingkat kemiskinan Kabupaten Bangkalan dalam beberapa tahun terakhir masih berada jauh di atas Provinsi Jawa Timur, menunjukkan permasalahan kemiskinan di wilayah ini memerlukan perhatian khusus.

Figure 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur 2000-2024

Merujuk pada gambar 1 diatas,berdasarkan data BPS menunjukkan bahwasanya di Kabupaten Bangkalan persentase penduduk miskinnya selalu tinggi dan diatas persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur. Pada periode 2000 sampai 2013 kemiskinan di Kabupaten Bangkalan cenderung mengalami penurunan dengan pola fluktuasi, dari 44,2% turun 24,7% pada tahun 2000 dan 2013. Meskipun sempat terjadi kenaikan pada beberapa tahun awal 2000an. Pola serupa terlihat di Provinsi Jawa Timur, di mana angka kemiskinan turun menurun lebih stabil dari 29,1% turun 12,5%. Namun, sepanjang periode ini tingkat kemiskinan Kabupaten Bangkalan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Penurunan kemiskinan yang terjadi belum menunjukkan konsistensi yang kuat, sehingga mengindikasikan bahwa faktor ekonomi makro yang mencerminkan kondisi perekonomian secara menyeluruh belum berperan secara optimal dalam menekan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, diperlukan berbagai upaya pemerintah dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.

Kemiskinan dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah TPT, dimana kemakmuran suatu masyarakat dapat dilihat berdasarkan pendapatannya. Menurut Sukirno (2000), pengangguran akan berdampak pada menekan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan atau tingkat kemakmuran yang telah dicapai menjadi berkurang lalu menimbulkan permasalahan kemiskinan [1]. Berdasarkan BPS, TPT di Kabupaten Bangkalan memperlihatkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2000 hingga 2004, TPT Bangkalan relatif rendah, berada di kisaran 1,66% sampai 5,26%. Namun, pada tahun 2005 dan 2006 terjadi peningkatan yang signifikan mencapai 17,4% dan 10,56%, yang memperlihatkan adanya keterbatasan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2007 hingga 2019 angka pengangguran mengalami penurunan meskipun masih memperlihatkan pola fluktuatif dengan rata-rata persentase dibawah 8%. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 kembali terjadi peningkatan signifikan mencapai 8,77% yang dipicu oleh melambatnya aktivitas ekonomi akibat merebaknya COVID-19. Pada tahun 2023 dan 2024 angka pengangguran mencapai 5,35% tahun 2024, yang menunjukkan adanya kenaikan penyerapan tenaga kerja. Walaupun tingkat pengangguran menunjukkan tren membaik, kondisi kemiskinan di Kabupaten Bangkalan masih tergolong tinggi. Di satu sisi, faktor pertumbuhan ekonomi juga dapat berpengaruh. Untuk menurunkan angka kemiskinan dapat dilihat dari kestabilan pertumbuhan ekonomi.

Selain melihat capaian statistik, penting memperhatikan siapa yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi apabila manfaat dari hasil pertumbuhan hanya dirasakan sebagian kecil masyarakat. Namun, jika banyak keterlibatan masyarakat pada kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka naiknya pertumbuhan akan terjadi. [2]. Tumbuhnya ekonomi adalah salah satu ukuran penting pada pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat [3]

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan selama periode 2000-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2000 - 2010 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yang relatif stabil walau terjadi perlambatan pada tahun 2012-2016. Terjadi penurunan di tahun 2020 yang karena melemahnya aktivitas perekonomian akibat pandemi COVID-19, dan pada tahun 2023-2024 pertumbuhan ekonomi kembali positif sebesar 1,2% dan 1,94%. Pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi memperlihatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan [4]. Pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, namun tanpa disertai pemerataan hasil pembangunan dan penurunan ketimpangan, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan menjadi terbatas

Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, pemerintah menerapkan kebijakan terkait otonomi daerah dengan memberi kewenangan lebih luas ke pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah menyebabkan terjadinya perubahan dalam pembagian kewenangan serta juga tanggung jawab dalam pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, khususnya pada kelola dan pengalokasian sumber daya. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, sebagian urusan yang semul ditangani oleh pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah. Pengalihan kewenangan tersebut tak hanya mencakup aspek penyerahan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta SDM disesuaikan dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Pelaksanaan dari otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menjalankan pengelolaan keuangan lebih mandiri dengan mengoptimalkan PAD [5].

Secara teoritis, guna mengukur kemandirian dari suatu daerah dapat dilihat lewat PAD. PAD asalnya dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, perusahaan milik daerah serta pengolahan kekayaan daerah lain yang mana terpisahkan, serta juga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namun menurut Kuncoro [5], memperlihatkan bahwasanya dalam realisasinya Kontribusi PAD hanya dapat mencapai maksimal sebesar 20%. Dilaksanakannya desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah pusat menyalurkan transfer ke pemerintah daerah yang mana menjadi bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya. Berdasarkan teori, PAD mempunyai pengaruh negatif ke tingkat kemiskinan, di mana meningkatknya PAD diharapkan mampu menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah guna membiayai pembangunan serta program sosial. Namun, pada kenyataannya tidak selalu berjalan sesuai dengan teori. Di Kabupaten Bangkalan, PAD mengalami peningkatan yang cukup besar dari 233,18 miliar rupiah menjadi 341,12 miliar rupiah pada tahun 2020 - 2024. Meskipun PAD terus meningkat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan masih tergolong tinggi, sehingga memperlihatkan bahwa kenaikan PAD belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan dan merata.

Pada penelitian Qoiriyah et al., [6] memperlihatkan bahwasanya tumbuhnya ekonomi dan juga tingkat pengangguran terbuka tidak punya pengaruh signifikan. Hal ini telah diteliti di Kabupaten Probolinggo memakai pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linier berganda. Selain itu, Meysinta & Aini [7] memperlihatkan PAD, pendapatan transfer, hibah, serta juga bansos bersama-sama berpengaruh signifikan ke kemiskinan. Hal ini telah diteliti di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memakai pendekatan  kuantitatif melalui analisis regresi linier berganda. Sehingga tujuan dari penelitian ini melihat pengaruh dari faktor ekonomi tersebut terhadap tingkat kemiskinan dan membandingkan hasilnya dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bagaimana Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan PAD berperan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan Kabupaten Bangkalan.

Metode

Pendekatan penelitian memakai kuantitatif [8] guna menguji dan analisis teori serta mengidentifikasi hubungan antar variabel yang diteliti. Penelitian menganalisis pengaruh dari variabel TPT, Pertumbuhan Ekonomi, dan PAD terhadap Tingkat Kemiskinan dengan mempergunakan data time series yang mana 25 tahun lamanya pada periode 2000–2024 di Kabupaten Bangkalan. Menggunakan data sekunder melalui BPS [9] dan DJKP Kemenkeu selama periode 2000–2024. variabel penelitian mencakup Tingkat Pengangguran Terbuka (X1) dengan satuan persen, Pertumbuhan Ekonomi (X2) dengan satuan persen, dan Pendapatan asli Daerah (X3) dalam satuan miliar rupiah, serta Tingkat Kemikinan (Y) dalam satuan persen. Analisis data dijalankan dengan memakai regresi linier berganda. Penulis dalam penelitian ini memakai alat pengolahan berupa program EViews 12.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai guna menentukan apakah residual yang mana dihasilkan dari model regresi distribusinya normal.

Figure 2. Hasil Uji NormalitasEviews12, 2026

Merujuk ke Gambar 2, Hasil uji ini memperlihatkan bahwasanya probabilitas Jarque-Bera besarnya 0,094427 (> 0,05), sehingga residual dalam model terdistribusi dengan normal

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai ‘guna menguji antarvariabel independen dalam model regresi apakah punya tingkatan korelasi tinggi.

Figure 3. Hasil Uji Multikolinearitas Eviews12, 2026

Merujuk ke Gambar 3, Hasil uji yakni tiap variabel memiliki nilai VIF < 10, maka dari itu disimpulkan jika tak terdapat multikolinearitas pada model.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipergunakan dalam menguji apakah varians residual pada model regresi sifatnya seragam atau bervariasi antarobservasi.

Figure 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Eviews12, 2026

Merujuk ke Gambar 4, Hasil uji Glejser menunjukkan bahwasanya nilai prob > 0,05, maka dari itu disimpulkan tidak terdapatnya heteroskedastisitas pada regresi.

d. Uji Autokorelasi

Hasil Uji autokorelasi yaitu:

Tabel 1.Hasil Uji AutokorelasiEviews12, 2026

Merujuk pada tabel 1, hasil Durbin-Watson, diperoleh 2,499457. Nilai tersebut ada di sekitar angka 2, disimpulkan model regresi tidak ada masalah autokorelasi yang signifikan, meskipun terdapat kecenderungan autokorelasi negatif yang lemah.

2. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) ialah sebagai berikut:

Tabel 2.Uji Koefisien Determinasi Eviews12, 2026

Merujuk Pada tabel 2, diketahui Adjusted R-squared = 0.517105 atau sama dengan 51,71%, menunjukkan tingkat kemiskinan dijelaskan oleh TPT, Pertumbuhan Ekonomi, dan PAD sebesar 60,49% sementara sisanya 48,29% dijelaskan variabel lainnya diluar model regresi.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.Uji FEviews12, 2026

Merujuk pada tabel 3, Uji F bertujuan mengetahui apakah keseluruhan variabel bebas bersamaan memengaruhi variabel terikat, dasar pengambilan keputusan yakni F hitung > F tabel bernilai tingkat probabilitas < 0,05 dinyatakan variabel independen bersamaan memengaruhi variabel dependen. Merujuk ke uji F yang telah dijalankan pada tabel 3, diperoleh njlai Prob(F-statistic) 0.000350< 0,05 dengan F hitung besarnya 9.566761 < F tabel besarnya 3,05 yang dapat disimpulkan bahwa TPT, Pertumbuhan Ekonomi, dan PAD bersama-sama berpengaruh signifikan ke tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.

c. Uji Parsial ( Uji t)

Figure 5. Hasil Uji t Eviews12, 2026

Merujuk ke gambar 5, hasil dari Uji t, maka:

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) punya t hitung -0.165299 dengan arah hubungan negatif, t hitung < t tabel 1.71714 dan nilai sig. 0.8703 > 0,05 disimpulkan TPT tidak berpengaruh signifikan ke Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.

2) Pertumbuhan Ekonomi punya nilai t hitung 0.364608 dengan arah hubungan positif, Nilai t hitung < 1.71714 dan nilai sig. 0.7191 > 0,05 dsimpulkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan ke Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.

3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai t hitung -4.528062 dengan arah hubungan negatif, Nilai t hitung > 1.71714 dan nilai sig. 0.0002 < 0,05 dapat disimpulkan PAD punya pengaruh negatif signifikan ke Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil dari penelitian memperlihatkan peningkatan TPT tidak memengaruhi naik turunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan tahun 2000–2024. TPT tidak menjadi faktor yang dapat meningkatkan angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, fluktuasi TPT tak selalu berdampak langsung terhadap perubahan tingkat kemiskinan. Kondisi tersebut terjadi karena pengangguran bersifat sementara seperti adanya kelompok angkatan kerja baru menyelesaikan pendidikan dan masih dalam proses mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi serta kualifikasi yang dimiliki agar memperoleh pendapatan yang memadai. Di sisi lain, sebagian pencari kerja masih memperoleh dukungan ekonomi dari keluarga sehingga belum menghadapi tekanan pendapatan secara langsung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, sekitar 72,80% penduduk bekerja di sektor informal seperti berusaha sendiri, buruh tidak tetap, pekerja bebas, serta pekerja keluarga. Kondisi ini menunjukkan banyak tenaga kerja yang bekerja tanpa kontrak kerja yang jelas, dengan pendapatan yang cenderung tidak tetap dan perlindungan sosial yang terbatas [10]. Dalam sektor ini, meskipun seseorang secara status telah bekerja dan tidak lagi dikategorikan sebagai pengangguran, kondisi tersebut belum tentu mampu mengeluarkannya dari kemiskinan karena pendapatan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan hidup secara layak [11]. Penelitian ini selaras dengan penelitian [12] karena sebagian besar penganggur merupakan lulusan baru yang masih berada dalam tahap pencarian pekerjaan. Selain itu, mereka umumnya masih memperoleh dukungan ekonomi dari keluarga sehingga kebutuhan hidup sehari-hari tetap dapat terpenuhi

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemisikinan

Hasil tersebut memperlihatkan bahwasanya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi tidak memengaruhi perubahan tingkat kemiskinan Kabupaten Bangkalan selama periode 2000–2024. Pertumbuhan ekonomi yang tak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan ini memperlihatkan kurangnya kualitas dari pertumbuhan ekonomi dikarenakan terkonsentrasi pada sektor Pertanian sebesar 20,79% di Kabupaten Bangkalan. Ini disebabkan pertumbuhan tersebut berpusat pada sektor yang berproduktivitas rendah dan tradisional yang mempengaruhi upah menjadi rendah serta sifatnya musiman membuat peningkatan kesejahteraan tidak terjadi. Kondisi ini berarti walaupun terjadi peningkatan output tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan yang merata di masyarakat. Selain itu, berdasarkan data BPS Kabupaten Bangkalan, Nilai Gini Ratio tahun 2024 sebesar 0,301 memperlihatkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Bangkalan masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Kondisi tersebut mengindikasikan manfaat pertumbuhan ekonomi belum merata dirasakan keseluruhan masyarakat [13]. Akibatnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum bisa menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan karena sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam mengakses peluang ekonomi dan sumber pendapatan. Ini searah dengan penelitian [14] yang mana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi belum mampu menekan tingkat kemiskinan dengan optimal. Ini memperlihatkan bahwasanya manfaatnya belum dirasakan dengan merata terutama kelompok berpendapatan rendah.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemisikinan

Hasil dari penelitian menyatakan bahwasanya peningkatan PAD menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan selama 2000–2024. Dengan semakin tingginya PAD yang dimiliki daerah, kemampuan pemerintah daerah saat membiayai pembangunan, menyediakan sarana dan prasarana publik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga penurunan tingkat kemiskinan dapat didukung secara lebih optimal. Kondisi ini dijelaskan bahwa peningkatan PAD di Kabupaten Bangkalan membuat pemerintah daerah punya ruang yang lebih besar dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas dan kesempatan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sehingga berdampak ke turunnya tingkat kemiskinan [15]. Temuan selaras dengan penelitian [7], dimana peningkatan PAD mampu memperkuat kemampuan keuangan daerah, sehingga pemerintah lebih optimal dalam menyediakan pelayanan publik dan memenuhi prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan tidak dipengaruhi oleh kondisi ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga kemampuan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya fiskalnya. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan PAD mampu mendukung upaya pengentasan kemiskinan, sedangkan perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan juga pertumbuhan ekonomi belum memberikan pengaruh signifikan ke perubahan tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi perlu diiringi dengan pemerataan manfaat pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal daerah agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan serta diharapkan terus mengoptimalkan pengelolaan PAD guna mendukung program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Penelitian kedepannya dapat mengembangkan penelitian lewat penggunaan variabel lain yang mana berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan.