Laluna Nandita Hapsari (1), Marseto Marseto (2)
General Background Household consumption constitutes a critical component for evaluating national economic stability and aggregate demand. Specific Background Within the administrative boundaries of Bogor Regency, individual spending serves as a vital proxy for assessing community purchasing power amidst fluctuating regional conditions. Knowledge Gap Previous macroeconomic literature predominantly examines consumption patterns at the national or provincial scale, leaving the distinct economic dynamics of specific district-level buffer zones largely under-studied. Aims This study analyzes the relationship between inflation, individual earnings, the economic growth rate, and community spending in Bogor Regency from 2011 to 2024. Results Utilizing multiple linear regression on a 14-year time series dataset, the analysis reveals that individual earnings significantly and positively determine spending levels, whereas inflation and economic expansion rates show no significant partial correlation. Novelty This research specifically isolates and quantifies the dominant role of individual earnings over broader macroeconomic indicators in dictating purchasing capacity within a heterogeneous administrative territory. Implications Regional policymakers must prioritize initiatives that stimulate real wage generation, such as job creation and productivity support, to sustainably secure community purchasing capacity.
Highlights
Individual earnings significantly direct the purchasing capacity of regional populations.
Regional inflation and economic expansion rates demonstrate no significant statistical correlation with buyer capability.
Administrative frameworks must prioritize direct job creation and real wage generation to sustain community spending.
Keywords
Macroeconomic Indicators; Regional Earnings; Household Spending; Purchasing Capability; Capital Buffer Zone
Konsumsi rumah tangga merupakan komponen penting dalam menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) dan menujukkan tingkat kesejahteraan dan kondisi ekonomi sebuah negara [1]. Konsumsi rumah tangga yang meningkat dapat mendorong pendapatan nasional dan menjaga stabilitas perekonomian karena menjadi komponen utama permintaan agregat yang memengaruhi fluktuasi ekonomi [2].
Berbagai faktor ekonomi, terutama tingkat pendapatan, kondisi harga barang dan jasa, dan dinamika ekonomi, yang tercermin dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu, memengaruhi besarnya konsumsi rumah tangga. Dalam situasi ini, pengeluaran per kapita menjadi indikator yang relevan untuk menilai pengaruh inflasi, pendapatan, dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Kondisi pengeluaran per kapita di Kabupaten Bogor menjadi semakin penting untuk dikaji, ketika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data BPS tahun 2024 pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor (11,56 juta rupiah per tahun) masih lebih rendah dibandingkan beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Karawang, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai wilayah penyangga ibu kota. Kondisi ini menunjukkan perlunya mengidentifikasi faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhi pengeluaran per kapita sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam penelitian ini, indikator tersebut menjadi semakin relevan ketika dihubungkan dengan kondisi Kabupaten Bogor. Perekonomian Kabupaten Bogor saling terkait antar sektor dan antar wilayah, serta memiliki karakteristik heterogen dan berperan sebagai daerah penyanggga ibu kota [3]. Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga ibu kota, memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat sehingga infalsi dan pertumbuhan ekonominya rentan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dalam konteks ini, pengeluaran per kapita berfungsi sebagai indikator untuk menilai daya beli masyarakat setempat.
Salah satu indikator penting untuk menilai daya beli tersebut adalah pengeluaran per kapita, yang menunjukkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan dalam pengeluaran per kapita dapat menunjukkan tekanan daya beli atau perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Menurunnya pengeluaran per kapita akan berdampak pada konsumsi rumah tangga karena total pengeluaran rumah tangga masyarakat [4].
Gambar 1 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bogor Periode 2011-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025
Gambar 1 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2011 hingga 2024. Grafik menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor secara umum mengalami tren meningkat selama periode 2011–2024. Pada tahun 2011, pengeluaran per kapita berada di kisaran 8,96 juta rupiah, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 10,68 juta rupiah pada tahun 2019. Peningkatan pengeluaran per kapita mencerminkan membaiknya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan. Namun pada 2020 nilainya turun menjadi sekitar 10,32 juta rupiah akibat pandemi COVID-19 yang memicu kontraksi ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan melemahnya konsumsi.
Pada 2021, pengeluaran per kapita meningkat menjadi 10,41 juta rupiah seiring pemulihan ekonomi, tetapi kembali turun menjadi 10,28 juta rupiah pada 2022 akibat tekanan inflasi pascapandemi. Selanjutnya, pengeluaran per kapita kembali meningkat pada 2023-2024 hingga mencapai 11,15 juta rupiah dan 11,56 juta rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Bogor mulai stabil dan daya beli masyarakat mengalami pemulihan yang lebih kuat, didorong oleh peningkatan pendapatan serta membaiknya kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Dinamika pengeluaran per kapita tidak terlepas dari pengaruh faktor makroekonomi, salah satunya inflasi yang secara teoritis memengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat. Menurut Jayaramanavar (2025), inflasi merupakan harga barang dan jasa naik secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu sehingga sangat mempengaruhi cara masyarakat membelanjakan uang. Pada periode inflasi tinggi, daya beli terutama kelompok berpendapatan rendah menurun drastis, sedangkan ketika inflasi terkendali, dampak yang ditimbulkan cenderung lebih kecil [5]. Akibatnya, perubahan harga yang disebabkan oleh inflasi dapat memengaruhi pengeluaran yang dapat dilakukan.
Gambar 2 Rata-Rata Perkembangan Inflasi Nasional Tahun 2011-2024
Sumber: Bank Indonesia (2025), data diolah
Gambar 2 memperlihatkan tren inflasi nasional periode 2011-2024, dengan puncak 6,97% pada 2013 akibat kenaikan harga BBM dan pangan, serta titik terendah 1,56% pada 2021 karena pandemi COVID-19 dan PPKM. Perubahan inflasi ini memengaruhi daya beli dan pengeluaran per kapita, khususnya pada masyarakat berpendapatan rendah. Dalam penelitian ini, inflasi yang digunakan adalah inflasi nasional karena keterbatasan ketersediaan data inflasi spesifik Kabupaten Bogor secara time series. Selain itu, inflasi nasional dianggap mampu mempresentasikan kondisi umum perubahan harga yang juga berdampak pada daerah, termasuk Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan kawasan nasional.
Jika inflasi naik, kenaikan pendapatan secara nominal tidak selalu menunjukkan peningkatan konsumsi rumah tangga. Pendapatan per kapita adalah faktor utama yang memengaruhi konsumsi rumah tangga selain inflasi. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diterima individu atau rumah tangga, semakin besar pula kemampuan dan kecenderungan mereka untuk melakukan konsumsi [1].
Gambar 3 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2011-2024
Gambar 3 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Bogor meningkat konsisten dari 21,13 juta rupiah pada 2011 menjadi 54,86 juta rupiah pada 2024.
Selama 2011-2019, peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor industri, perdagangan, jasa, investasi, urbanisasi, dan perkembangan kawasan industri. Pada 2020, meskipun pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan ekonomi, pendapatan per kapita tetap naik menjadi sekitar 43,59 juta rupiah karena dihitung berdasarkan PDRB per kapita yang dipengaruhi nilai tambah ekonomi dan inflasi.
Selanjutnya, pada 2021-2024 pendapatan per kapita terus meningkat dari 45,38 juta rupiah menjadi 54,86 juta rupiah, menunjukkan pemulihan ekonomi melalui meningkatnya aktivitas produksi dan pendapatan masyarakat. Tren ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi wilayah seiring meningkatnya produksi barang dan jasa serta kemampuan ekonomi masyarakat seiring waktu, memperlihatkan peningkatan kemakmuran komunitas setempat sebagaimana diukur melalui Produk Domestik Regional (PDRB) per kapita yang tumbuh dari tahun ke tahun. Namun dalam kondisi tertentu, peningkatan pendapatan per kapita belum tentu diikuti oleh peningkatan pengeluaran per kapita secara proporsional, sehingga mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat biasanya ditunjukkan oleh peningkatan aktivitas produksi dan pendapatan agregat masyarakat, inflasi dapat menurunkan daya beli, yang berdampak pada besaran pengeluaran yang dapat dilakukan [6]. Dalam situasi seperti ini, laju pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada pembentukan pendapatan riil masyarakat melalui peningkatan output dan kesempatan ekonomi, yang dapat meningkatkan atau mengurangi kemampuan konsumsi.
Gambar 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bogor Tahun 2011-2024
Gambar 4 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor relatif stabil pada 2011-2019, berkisar 5,8%-6,2%, yang mencerminkan kinerja ekonomi daerah didukung oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa. Namun, pada 2020 pertumbuhan ekonomi turun tajam menjadi -1,76% akibat pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat, menganggu produksi dan distribusi, serta menurunkan permintaan dosmetik sehingga memicu kontraksi ekonomi [7].
Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan pemulihan dengan meningkat menjadi 3,55%. Hal ini sejalan dengan mulai dilonggarkannya pembatasan sosial dan meningkatnya kembali aktivitas ekonomi, meskipun belum sepenuhnya pulih seperti kondisi sebelum pandemi. Selanjutnya, pada periode 2022–2024, laju pertumbuhan ekonomi kembali stabil di kisaran 5,19% hingga 5,25%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bogor telah mengalami pemulihan yang cukup kuat, didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat, pemulihan sektor industri, serta membaiknya kondisi ekonomi nasional secara umum.
Peningkatan aktivitas produksi dan pendapatan agregat biasanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang ketika dikombinasikan dengan stabilitas harga, dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, jika pertumbuhan ekonomi diiringi dengan kenaikan harga barang dan jasa, kondisi ini justru dapat menekan daya beli masyarakat meskipun pendapatan nominal meningkat [5]. Fluktuasi ekonomi yang diikuti perlambatan pertumbuhan dapat menurunkan kemampuan masyarakat mempertahankan pengeluaran per kapita. Di sisi lain, peningkatan pendapatan per kapita belum tentu diikuti kenaikan pengeluaran apabila manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata. Dalam kondisi seperti ini, pengeluaran per kapita dapat berubah secara tidak proporsional terhadap pendapatan, terutama selama masa kenaikan harga barang dan jasa yang signifikan serta dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil [8].
Dibandingkan dengan wilayah lain, Kabupaten Bogor memiliki dinamika ekonomi yang unik karena berfungsi sebagai penyangga ibu kota dan mengalami variasi dalam laju pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh produksi, investasi, dan mobilitas tenaga kerja. Harga barang dan jasa mungkin naik sebagai akibat dari arus urbanisasi, aktivitas ekonomi di sekitarnya, dan keterkaitan dengan pasar Jabodetabek. Hal ini dapat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Biaya hidup masyarakat dapat meningkat lebih cepat daripada pendapatan, terutama dalam situasi di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata. Hal ini berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya [9].
Selain inflasi dan pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang memengaruhi pengeluaran per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat cenderung mendorong pendapatan dan konsumsi masyarakat, sedangkan perlambatan ekonomi berdampak sebaliknya.
Oleh karena itu, pengeluaran per kapita di Kabupaten Bogor perlu dianalisis berdasarkan inflasi, pendapatan per kapita, dan laju pertumbuhan ekonomi. Ketiga variabel tersebut bersama-sama memengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat. Jika inflasi naik, kenaikan pendapatan secara nominal tidak selalu menunjukkan peningkatan daya beli riil, terutama dalam kasus di mana pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja yang lebih besar. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat meningkatkan kapasitas konsumsi masyarakat jika dikombinasikan dengan stabilitas harga dan distribusi pendapatan yang lebih merata [10].
Banyak penelitian telah dilakukan tentang konsumsi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pengaruh inflasi dan pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga serta bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi memengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat. Sebagian besar penelitian, bagaimanapun, berkonsentrasi pada tingkat nasional dan provinsi, sehingga mereka belum sepenuhnya memahami dinamika ekonomi secara khusus di tingkat daerah, termasuk variasi laju pertumbuhan ekonomi yang dapat memengaruhi pola pengeluaran masyarakat di tingkat kabupaten. Rizani et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun peningkatan pendapatan per kapita per wilayah tidak selalu diikuti oleh peningkatan pengeluaran masyarakat, fluktuasi inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat [5]. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antarwilayah memengaruhi kesempatan kerja, pendapatan, dan pengeluaran per kapita. Hal ini menunjukkan adanya variasi dinamika ekonomi, khususnya di wilayah penyangga ibu kota [11].
Sebagian besar penelitian berkonsentrasi pada tingkat nasional dan provinsi, sehingga mereka belum sepenuhnya memahami dinamika ekonomi secara khusus di tingkat daerah, termasuk variasi laju pertumbuhan ekonomi yang dapat memengaruhi pola pengeluaran masyarakat di tingkat kabupaten. Rizani et al. (2023) mengatakan bahwa meskipun peningkatan pendapatan per kapita per wilayah tidak selalu diikuti oleh peningkatan pengeluaran masyarakat, fluktuasi inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat [5]. Selain itu, perbedaan dalam laju pertumbuhan ekonomi antara daerah juga dapat menyebabkan perbedaan dalam kesempatan kerja dan pendapatan agregat, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat pengeluaran per kapita masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa reaksi ekonomi di antara wilayah berbeda, terutama di daerah penyangga ibu kota, yang memiliki dinamika harga, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan penelitian empiris yang secara khusus mempelajari bagaimana inflasi, pendapatan per kapita, dan laju pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan pengeluaran per kapita dalam konteks daya beli masyarakat di tingkat daerah, dengan penekanan khusus pada Kabupaten Bogor [12].
A.Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, yakni metode penelitian yang berfokus pada pengolahan data numerik serta pengujian hubungan antarvariabel menggunakan teknik statistik.
B.Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berfokus di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan merupakan data deret waktu (time series) periode 2011–2024, yang dipilih untuk menggambarkan secara lebih menyeluruh perkembangan inflasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran per kapita masyarakat dalam jangka menengah hingga panjang.
C.Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian
1.Variabel Dependen (Y)
Pengeluaran per kapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk per tahun yang digunakan sebagai indikator daya beli masyarakat Kabupaten Bogor, dengan satuan rupiah per tahun.
2.Variabel Independen (X)
a.Inflasi (X1)
Inflasi merupakan merupakan persentase perubahan tingkat harga umum barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Pada penelitian ini, inflasi diukur menggunakan tingkat inflasi nasional yang dinyatakan dalam satuan persen (%).
b.Pendapatan Per Kapita (X2)
Pendapatan per kapita didefinisikan sebagai rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Variabel ini diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku, yang dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun
c.Laju Pertumbuhan Ekonomi (X3)
Laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan dari satu tahun ke tahun berikutnya yang mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi riil suatu daerah. Dalam penelitian ini, variabel diukur menggunakan data laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor yang dipublikasikan oleh BPS dengan satuan persen (%) per tahun.
D.Metode Pengumpulan Data
1.Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari lembaga yang relevan.
2.Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi yang telah menerbitkannya. Data inflasi yang digunakan merupakan inflasi nasional tahunan yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia (BI) selama periode 2011-2024.
3.Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumentasi, yaitu dengan menghimpun data dari dokumen dan publikasi statistik resmi [13].
E.Metode Analisis
1.Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik merupakan awal tahap pengujian yang dilakukan sebelum analisis regresi linear, dengan tujuan memastikan bahwa data dan model regresi yang digunakan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
a.Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah ada nilai kesalahan dalam model regresi memiliki sebaran yang mendekati distribusi normal.
1)Analisis Grafik
Menurut Sugiyono (2023) cara awal untuk menilai nromalitas residual dapat dilakukan denagan grafik histogram yang memperlihatkan perbandingan antara data observasi dan pola distribusi normal.
2)Analisis Statistik Non – Parametik Uji Kolmogorov Smirnov
a.Jika nilai Sig > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal
b.Jika nilai Sig < 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal
3)Uji Multikolinieritas
Menurut Sugiyono (2023), uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi korelasi antarvariabel independen.
4)Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan mendeteksi hubungan residual antarperiode.
5)Uji Heteroskedastisitas
Menurut Sugiyono (2023), uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah sebaran varians residual dalam model regresi tidak sama antara satu observasi dengan observasi lainnya.
b.Analisis Regresi Linear
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh inflasi, pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran per kapita masyarakat.
c.Uji Hipotesis
1)Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi atau R-square (R²) merupakan indikator statistik yang digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen pada suatu model regresi.
2)Uji F (Simultan)
Uji F bertujuan menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
3)Uji T (Parsial)
Uji t bertujuan menguji pengaruh setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
A.Hasil Penelitian
1.Deskripsi Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan data time series selama periode 2011-2024 dengan jumlah observasi sebanyak 14 tahun. Data yang digunakan mencakup empat variabel, yaitu pengeluaran per kapita (Y) sebagai variabel dependen, serta inflasi (X1), pendapatan per kapita (X2), dan laju pertumbuhan ekonomi (X3) sebagai variabel independen. Berdasarkan statistik deskriptif yang diperoleh dari hasil pengolahan SPSS versi 29, berikut adalah gambaran umum data penelitian.
Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Berdasarkan Tabel 2. rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor selama periode 2011-2024 adalah sebesar 10,0307 juta rupiah dengan standar deviasi 0,90510. Rata-rata inflasi nasional sebesar 4,0607 persen dengan standar deviasi 1,67902. Rata-rata pendapatan per kapita sebesar 37,1236 juta rupiah dengan standar deviasi 10,57893. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0964 persen dengan standar deviasi 2,08973.
Tabel 2 Data Variabel Penelitian Tahun 2011-2024
2.Uji Asumsi Klasik
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) terhadap nilai unstandardized residual. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 3
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov
Berdasarkan Tabel 3, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 dan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,611. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.
b.Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan linear yang kuat antarvariabel independen dalam model regresi. Deteksi dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolinieritas disajikan pada Tabel 4
Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas
Sumber: Output SPSS 29, data diolah (2025)
Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, yaitu inflasi sebesar 2,291, pendapatan per kapita sebesar 1,945, dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,355. Dengan demikian, tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi ini.
c.Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya. Hasil uji autokorelasi disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas
Berdasarkan Tabel 5, nilai Durbin-Watson (DW) yang diperoleh adalah sebesar 2,002. Pada n = 14 dan k = 3 dengan tingkat signifikansi 5 persen, nilai batas bawah (dL) = 0,685 dan batas atas (dU) = 1,734. Karena nilai DW = 2,002 berada di antara dU (1,734) dan 4-dU (2,266), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif dalam model regresi ini.
d.Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual (ABS_RES) terhadap seluruh variabel independen. Apabila tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual, maka model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas - Uji Glejser
Berdasarkan Tabel 6, nilai signifikansi masing-masing variabel independen terhadap nilai absolut residual adalah: inflasi (X1) sebesar 0,761, pendapatan per kapita (X2) sebesar 0,912, dan laju pertumbuhan ekonomi (X3) sebesar 0,777. Seluruh nilai signifikansi tersebut berada di atas alpha 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini.
3.Analisis Regresi Linear Berganda
Setelah seluruh asumsi klasik terpenuhi, analisis dilanjutkan dengan estimasi model regresi linear berganda. Hasil estimasi model disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan Tabel 7, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut:
Y = 6,781 - 0,034 PPK + 0,083 Inflasi + 0,058 LPEa + e
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta bernilai 6,781, artinya apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka pengeluaran per kapita di Kabupaten Bogor sebesar 6,781 juta rupiah. Koefisien inflasi (X1) sebesar -0,034 menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen, pengeluaran per kapita akan menurun sebesar 0,034 juta rupiah dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien pendapatan per kapita (X2) sebesar 0,083 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar 1 juta rupiah, pengeluaran per kapita akan meningkat sebesar 0,083 juta rupiah. Koefisien laju pertumbuhan ekonomi (X3) sebesar 0,058 menunjukkan bahwa setiap kenaikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, pengeluaran per kapita akan meningkat sebesar 0,058 juta rupiah.
B.Pengujian Hipotesis
1.Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 8 Hasil Koefisien Determinasi
Berdasarkan Tabel 8 nilai Adjusted R Square sebesar 0,942 menunjukkan bahwa 94,2 persen variasi pengeluaran per kapita di Kabupaten Bogor dapat dijelaskan oleh variabel inflasi, pendapatan per kapita, dan laju pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama. Sedangkan sisanya sebesar 5,8 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
2.(Simultan)
Uji F digunakan untuk menguji apakah inflasi (X1), pendapatan per kapita (X2), dan laju pertumbuhan ekonomi (X3) secara bersama-sama berpengaruh ssignifikan terhadap pengeluaran per kapita (Y). Hasil uji F disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9 Hasil Uji F (Simultan) – ANOVA
Berdasarkan Tabel 9, nilai F hitung sebesar 71,080 dengan nilai signifikansi <0,001. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan inflasi, pendapatan per kapita, dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita di Kabupaten Bogor. Model regresi yang diestimasi layak digunakan.
3.Uji t (Parsial)
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji t disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10 Hasil Uji t (Parsial)
Berdasarkan Tabel 10, hasil uji t parsial untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:
a.Inflasi (X1): nilai t hitung sebesar -0,630 dengan signifikansi 0,543. Karena nilai signifikansi 0,543 > 0,05, maka inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak.
b.Pendapatan Per Kapita (X2): nilai t hitung sebesar 10,438 dengan signifikansi <0,001. Karena nilai signifikansi <0,001 < 0,05, maka pendapatan per kapita secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.
c.Laju Pertumbuhan Ekonomi (X3): nilai t hitung sebesar 1,716 dengan signifikansi 0,117. Karena nilai signifikansi 0,117 > 0,05, maka laju pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak.
C.Pembahasan
1.Pengaruh Inflasi Terhadap Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Bogor
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa inflasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor (t hitung -0,630; sig. 0,543). Meskipun koefisien negatif (-0,034) sesuai dengan teori bahwa inflasi menekan daya beli, pengaruhnya tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95%, sehingga hipotesis pertama ditolak.
Hal ini menunjukkan bahwa hubungan inflasi dan pengeluaran per kapita dipengaruhi oleh kondisi empiris selama periode penelitian. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lubis dan Suharianto (2023) yang menemukan bahwa inflasi memiliki arah positif tetapi tidak signifikan secara parsial terhadap konsumsi rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara [1]. Demikian pula, Soleh et al. (2023) dalam penelitiannya di Provinsi Jambi menemukan bahwa inflasi tidak signifikan secara parsial terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga meskipun secara simultan bersama pendapatan per kapita keduanya signifikan [2].
Pengaruh inflasi yang tidak signifikan diduga karena selama 2011-2024 tingkat inflasi relatif terkendali sehingga dampaknya dapat diimbangi oleh peningkatan pendapatan. Selain itu, masyarakat Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga ibu kota memiliki daya adaptasi ekonomi yang cukup baik, sehingga perubahan harga tidak secara langsung memengaruhi pengeluaran per kapita. Kemudian, penggunaan inflasi nasional sebagai proksi, akibat keterbatasan data inflasi spesifik Kabupaten Bogor secara time series, dapat menimbulkan ketidaktepatan pengukuran yang melemahkan hubungan statistik antara inflasi dan pengeluaran per kapita daerah. Meskipun secara teori Mankiw (2018) menjelaskan bahwa inflasi mengurangi konsumsi riil, ketidaksignifikan ini diduga karena data pengeluaran per kapita yang digunakan berbasus harga yang diisesuaikan (riil), sehingga efek inflasi sudah terhitung dalam penngukurannya [14].
Meskipun secara statistik tidak signifikan, arah koefisien yang negatif konsisten dengan teori Mankiw (2018) yang menyatakan bahwa inflasi mengurangi nilai riil uang dan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat apabila kenaikan harga tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan riil. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Jayaramanavar dan Malagi (2025) bahwa inflasi menurunkan pendapatan riil dan menggeser konsumsi ke kebutuhan yang lebih mendasar ketika terjadi erosi daya beli yang signifikan.
2.Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Bogor
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pendapatan per kapita (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor (t hitung = 10,438; sig > 0,001). Koefisien regresi sebesar 0,083 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan per kapita sebesar 1 juta rupiah akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran per kapita sebesar 0,083 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai standardized beta sebesar 0,974 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita merupakan variabel yang paling dominan dalam menjelaskan perubahan pengeluaran per kapita dibandingkan variabel lainnya.
Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perubahan pengeluaran per kapita di Kabupaten Bogor lebih banyak ditentukan oleh kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari pendapatan per kapitanya.
Temuan ini mendukung hipotesis kedua dan konsisten dengan teori konsumsi Keynes dalam Mankiw (2018), yang menyatakan bahwa konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan saat ini melalui persamaan C = a + bY. Setiap peningkatan pendapatan akan mendorong peningkatan konsumsi, meskipun tidak secara proporsional penuh karena sebagian pendapatan akan dialihkan sebagai tabungan. Dalam konteks Kabupaten Bogor, peningkatan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari Rp21,13 juta pada tahun 2011 menjadi Rp54,86 juta pada tahun 2024 mencerminkan meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Lubis dan Suharianto (2023) yang menemukan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara, serta penelitian Soleh et al. (2023) di Provinsi Jambi yang menyimpulkan hal serupa [2]. Selain itu, temuan ini memperkuat argumen Prawoto (2025) yang menggunakan pendekatan ECM dan menemukan bahwa pendapatan per kapita merupakan determinan utama konsumsi per kapita di Indonesia dalam jangka Panjang [15]. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor yang secara umum meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita selama periode 2011-2024 memberikan konfirmasi empiris atas hubungan positif ini, meskipun pada tahun-tahun tertentu terdapat penyimpangan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19.
3.Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Bogor
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita Kabupaten Bogor (t hitung = 1,716; sig. = 0,117). Meskipun koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,058 sesuai hipotesis, pengaruh tersebut tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95%, sehingga hipotesis ketiga ditolak.
Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh kenaikan pengeluaran per kapita dan perlu dikaji berdasarkan karakteristik ekonomi daerah.
Pengaruh pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan disebabkan oleh pengukuran berbasis PDRB harga konstan yang bersifat agregat dan belum menggambarkan pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketika distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi tidak merata, maka peningkatan output daerah belum tentu mendorong peningkatan pengeluaran rata-rata per kapita secara signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Kedua, pola data tahun 2022 menunjukkan keunikan di mana laju pertumbuhan ekonomi kembali pada kisaran 5,25 persen namun pengeluaran per kapita justru mengalami penurunan dari Rp10,410 juta menjadi Rp10,277 juta. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan inflasi pasca-pandemi pada tahun 2022 lebih dominan dalam menekan pengeluaran riil dibandingkan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi dalam konteks jangka pendek tidak langsung ditransmisikan menjadi peningkatan pendapatan dan pengeluaran masyarakat secara proporsional. Efek lag dari transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan konsumsi perlu waktu yang lebih panjang untuk dapat terdeteksi secara signifikan, sementara cakupan data penelitian ini hanya 14 observasi tahunan. Keempat, pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga -1,76 persen namun pengeluaran per kapita hanya sedikit terkoreksi, yang menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat memiliki elastisitas yang lebih rendah terhadap fluktuasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Meskipun tidak signifikan, arah koefisien yang positif tetap sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi Mankiw (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil akan meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan peluang kerja, dan mendorong peningkatan pendapatan agregat yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pengeluaran per kapita [14]. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Rizani et al. (2023) bahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai distribusi pendapatan yang merata dan stabilitas harga akan lebih efektif dalam mendorong peningkatan daya beli dan pengeluaran Masyarakat [5].
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh inflasi, pendapatan per kapita, dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran per kapita di Kabupaten Bogor periode 2011-2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1.Dari analisis data yang telah dilakukan, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita di Kabupaten Bogor periode 2011-2024. Meskipun arah koefisiennya negatif sesuai dengan landasan teori, tingkat inflasi nasional yang berada pada kategori ringan selama periode penelitian tidak cukup kuat untuk mengubah pola pengeluaran per kapita masyarakat secara statistik signifikan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan masyarakat dalam mengabsorbsi tekanan harga yang moderat melalui peningkatan pendapatan yang berlangsung bersamaan, serta keterbatasan penggunaan data inflasi nasional sebagai proksi inflasi daerah.
2.Dari analisis data yang telah dilakukan, pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita di Kabupaten Bogor periode 2011-2024. Pendapatan per kapita merupakan variabel paling dominan dengan nilai standardized beta sebesar 0,974, di mana setiap peningkatan pendapatan per kapita sebesar 1 juta rupiah akan mendorong peningkatan pengeluaran per kapita sebesar 0,083 juta rupiah. Temuan ini menegaskan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin melalui PDRB per kapita merupakan determinan utama pengeluaran per kapita di tingkat daerah.
3.Dari analisis data yang telah dilakukan, laju pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita di Kabupaten Bogor periode 2011-2024. Walaupun arah koefisien positif sesuai teori, transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran per kapita tidak terbukti secara langsung dan signifikan. Hal ini disebabkan oleh sifat pertumbuhan ekonomi yang agregat, belum meratanya distribusi manfaat pertumbuhan, serta adanya efek lag dalam proses transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kemampuan konsumsi masyarakat.
4.Secara simultan, inflasi, pendapatan per kapita, dan laju pertumbuhan ekonomi bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran per kapita di Kabupaten Bogor dengan nilai F hitung sebesar 71,080 dan signifikansi <0,001. Ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi pengeluaran per kapita sebesar 94,2 persen (Adjusted R2 = 0,942).
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan selama proses penyusunan artikel ini, khususnya kepada dosen pembimbing, keluarga, dan rekan-rekan yang telah memberikan motivasi sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.
Z. Hayati Lubis, J. Suharianto, et al., “Pengaruh inflasi dan pendapatan per kapita terhadap jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Sumatera Utara,” JMA, vol. 3, no. 6, 2025, doi: 10.62281.
A. Soleh, P. A. Daniel, M. Said, and K. Agustina, “Analisis pengaruh pendapatan per kapita dan inflasi terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jambi,” J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), vol. 8, no. 2, p. 1980, 2023, doi: 10.33087/jmas.v8 i2.1489.
H. Halim, P. Astuty, and M. Hubeis, “Effect of inflation, consumption credit on purchase power of the community,” International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, vol. 9, no. 2, pp. 226–234, 2022, doi: 10.21744/irjmis.v9n2.2049.
E. Nurkhanifah, S. Arifin, and Abdurrahman Wahid Pekalongan University, “Analisis dampak menurunnya daya beli di lingkungan masyarakat Indonesia akibat inflasi,” vol. 2, no. 1, 2023.
A. Rizani, R. A. Norrahman, I. Harsono, A. S. Yahya, and D. M. Syifa, “Efek inflasi terhadap daya beli masyarakat pada tinjauan ekonomi makro,” Journal of International Multidisciplinary Research. [Online]. Available: https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr
R. A. Norrahman, I. Harsono, and A. S. Yahya, “Efek inflasi terhadap daya beli masyarakat pada tinjauan ekonomi makro,” International Multidisciplinary Research Journal, 2023. [Online]. Available: https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr
A. Isah, G. Wahyu Pradana, M. Farid Ma’ruf, R. A. Fitrie, and I. A. Negara, “Efektivitas program optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam pencapaian target pajak Desa Temu Kabupaten Sidoarjo,” Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, vol. 3, no. 3, 2025, doi: 10.5281/zenodo.18411016.
I. A. F. Marcal, Y. P. Oentoro, and M. Yasin, “Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan perkembangan perekonomian suatu negara,” Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi, vol. 2, no. 3, pp. 40–47, 2024, doi: 10.54066/jmbe-itb.v2i3.1898.
M. Janah, “Analisis pengaruh tingkat PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode tahun 2019–2021,” Jurnal Manajemen Bisnis dan Akuntansi, vol. 1, no. 4, 2022.
L. A. Indy and A. Septiana Putri, “Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, vol. 4, no. 2, 2025, doi: 10.31004/jerkin.v4i2.3393.
O. Coibion, D. Georgarakos, Y. Gorodnichenko, and M. van Rooij, “How does consumption respond to news about inflation? Field evidence from a randomized control trial,” 2019.
A. Dhika Wiratama, “Model ekonomi pengeluaran rumah tangga petani (Kasus di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor).”
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2nd ed. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2023.
N. G. Mankiw, Macroeconomics, 9th ed. New York, NY, USA: Worth Publishers, 2018.
N. Prawoto, “Macroeconomic determinants of per capita consumption in Indonesia: Evidence from 1990–2023 using an ECM framework,” Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, vol. 8, no. 2, pp. 1489–1499, 2025, doi: 10.24815/jr.v8i2.45505.