Pendahuluan

Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. PSDM tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan keterampilan individu secara parsial, melainkan sebagai proses sistematis dan terencana untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta daya adaptasi penduduk agar mampu berpartisipasi secara produktif dalam aktivitas ekonomi dan sosial Dalam hal pengembangan regional, PSDM merupakan alat strategis yang menjamin bahwa kemajuan ekonomi didukung oleh peningkatan kualitas tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat [1].

Kondisi demografis menjadi dasar yang krusial dalam penyusunan strategi PSDM. Data demografis berdasarkan distribusi penduduk berdasarkan tingkat usia, tingkat pendidikan, dan tenaga kerja mencerminkan tren perkembangan tenaga kerja di wilayah tersebut. Kabupaten Sidoarjo sendiri merupakan salah satu pusat pengembangan ekonomi Jawa Timur. Kondisi demografinya cukup dinamis dengan jumlah tenaga kerja yang memadai dalam kelas pekerja. Kondisi ini menunjukkan adanya bonus demografi[2].

Perlu juga dicatat bahwa potensi tenaga kerja merupakan variabel utama dalam PSDM. Potensi tenaga kerja pada dasarnya merujuk pada kemampuan wilayah untuk menyediakan peluang kerja. Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur ekonomi yang ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, yang secara teoritis membuka peluang besar bagi pengembangan tenaga kerja berbasis kebutuhan sektor unggulan [3].

Potensi demografis dan ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa strategi pengembangan yang terintegrasi, kondisi demografis yang besar justru berisiko menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan, seperti pengangguran, mismatch kompetensi, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja Oleh karena itu, penting untuk menganalisis hubungan antara faktor demografis dan potensi tenaga kerja dalam menentukan arah kebijakan PSDM di Kabupaten Sidoarjo [4].

Teori Pengembangan Tenaga Kerja yang dikembangkan oleh Jacobs dan Hawley (2009) berpendapat bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah proses sistemik yang menghubungkan individu, pasar tenaga kerja, dan lembaga. Pentingnya teori ini adalah bahwa pengembangan tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari demografi dan pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Dengan demikian, PSDM harus dirancang berdasarkan pemahaman mendalam terhadap kondisi tenaga kerja yang ada, bukan semata-mata pada kebutuhan jangka pendek organisasi atau sektor tertentu [5].

Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo Workforce Development Theory relevan untuk menjelaskan bagaimana struktur penduduk usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan karakteristik sektor ekonomi saling berinteraksi dalam membentuk kebutuhan pengembangan SDMTeori ini menempatkan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lain di garis depan dalam upaya menutup kesenjangan antara potensi demografis dan kebutuhan tenaga kerja melalui pengembangan ekosistem tenaga kerja yang kondusif[6].

Seperti yang ditekankan oleh Jacobs & Hawley, upaya pengembangan tenaga kerja seharusnya lebih berfokus pada pembangunan kapasitas jangka panjang. Pandangan ini menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia di daerah-daerah seharusnya diarahkan pada peningkatan keterampilan yang berkaitan dengan pergeseran struktur ekonomi, tren teknologi, dan produktivitas. Dalam hal ini, kondisi demografis dan potensi ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo menjadi variabel penting yang menentukan efektivitas strategi PSDM yang diterapkan [7].

Berdasarkan kerangka teori tersebut, penelitian ini menghipotesiskan bahwa peningkatan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh: (1) struktur dan karakteristik angkatan kerja, (2) tingkat partisipasi tenaga kerja, (3) kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, serta (4) daya dukung ekonomi masyarakat yang tercermin dari tingkat pengeluaran penduduk. Empat faktor ini menjadi dasar analisis dalam menentukan hubungan antara demografi, kesempatan kerja, dan pengembangan sumber daya manusia [8].

Pentingnya melakukan penelitian semacam ini berasal dari kebutuhan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana faktor demografi dan kesempatan kerja dapat diterapkan sebagai alat strategis untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan oleh struktur populasi pekerja yang terdiri dari proporsi besar dari kelompok usia produktif. Tanpa pemetaan yang jelas terhadap karakteristik angkatan kerja, upaya PSDM berpotensi tidak tepat sasaran dan kurang efektif [9].

Tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan sejauh mana penduduk usia kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi. Partisipasi yang rendah atau tidak merata menunjukkan adanya hambatan struktural maupun kualitatif dalam pasar kerja, yang perlu direspons melalui strategi pengembangan tenaga kerja yang adaptif. Urgensi juga terlihat pada isu kesesuaian kompetensi, di mana ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan sektor ekonomi dapat menghambat produktivitas dan pertumbuhan daerah [10].

Daya dukung ekonomi masyarakat, yang tercermin dari pola pengeluaran penduduk, turut menentukan keberhasilan PSDM. Tingkat pengeluaran yang memadai memungkinkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana keempat indikator tersebut saling berkelindan dan memengaruhi pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sidoarjo [11].

Berbagai kajian mengenai ketenagakerjaan dan pembangunan daerah telah dilakukan, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengaitkan kondisi demografis dan potensi ketenagakerjaan dengan pengembangan sumber daya manusia menggunakan pendekatan Workforce Development Theory pada level daerah. Penelitian yang ada cenderung bersifat kuantitatif-deskriptif dan belum menggali secara mendalam hubungan struktural antarvariabel tersebut dalam konteks lokal Kabupaten Sidoarjo [12].

Fokus penelitian ini diarahkan pada empat indikator utama, yaitu: (1) struktur dan karakteristik angkatan kerja, (2) tingkat partisipasi tenaga kerja, (3) kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, dan (4) daya dukung ekonomi masyarakat. Berdasarkan fokus penelitian, pertanyaan penelitian meliputi hal-hal berikut: Bagaimana karakteristik tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo mendukung pengembangan sumber daya manusia (PSDM), kontribusi tingkat partisipasi tenaga kerja terhadap PSDM, kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan persyaratan pasar tenaga kerja, dan dukungan ekonomi terhadap pengembangan tenaga kerja [13].

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam peran setiap indikator dalam mengembangkan sumber daya manusia secara efektif di Kabupaten Sidoarjo. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Workforce Development Theory dalam konteks pembangunan daerah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan PSDM yang berbasis kondisi demografis dan potensi ketenagakerjaan [14].

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan rancangan analisis deskriptif-interpretatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yakni menggali secara mendalam fenomena pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam kaitannya dengan kondisi demografis serta potensi ketenagakerjaan daerah. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan statistik antar variabel secara ketat. Fokus utamanya justru pada pemahaman makna dan konteks di balik data yang ada. Dengan pendekatan seperti ini, saya sebagai peneliti punya kesempatan lebih leluasa untuk menafsirkan informasi secara lebih mendalam, sembari tetap berpijak pada kerangka Workforce Development Theory. Hasilnya, analisis yang didapat tidak hanya berhenti di angka-angka atau tabel belaka, melainkan bisa mengungkap dinamika sesungguhnya dari proses pengembangan tenaga kerja di tingkat lokal.vData utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik, yaitu Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025. Berbagai indikator penting terkait kondisi demografi, kondisi tenaga kerja, tingkat partisipasi, hingga pola pengeluaran di Sidoarjo telah disajikan dalam buku ini. Untuk tujuan ilustrasi, saya juga mengacu pada data sekunder dari berbagai sumber relevan lainnya, termasuk buku teks, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan teori pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengembangan tenaga kerja. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data statistik yang tersedia tidak hanya dilihat sebagai angka belaka, melainkan juga diinterpretasikan secara kualitatif untuk mengidentifikasi tren dan pola yang relevan dengan tujuan penelitian. Temuan yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk narasi analitis yang diperkuat dengan tabel sebagai alat bantu visual. Pada tahap akhir, kesimpulan dirumuskan dengan menghubungkan hasil analisis terhadap kerangka Workforce Development Theory, sehingga terbentuk pemahaman yang komprehensif mengenai arah dan strategi pengembangan SDM di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dan Pembahasan

A. Struktur Angkatan Kerja

Struktur dan karakteristik angkatan kerja merupakan elemen fundamental dalam pengembangan sumber daya manusia karena mencerminkan kapasitas awal tenaga kerja yang dimiliki suatu daerah. Komposisi angkatan kerja berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan memberikan gambaran mengenai potensi produktivitas serta kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja. Dalam kerangka Workforce Development Theory, karakteristik angkatan kerja dipandang sebagai titik awal perumusan strategi pengembangan tenaga kerja yang efektif dan berkelanjutan [15].

Pembahasan pada indikator ini diarahkan untuk menilai sejauh mana struktur angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo mendukung upaya peningkatan pengembangan sumber daya manusia. Analisis dilakukan dengan menafsirkan karakteristik demografis tenaga kerja sebagai peluang maupun tantangan dalam perencanaan pengembangan kompetensi, sehingga dapat diketahui apakah struktur yang ada telah selaras dengan arah pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo

Tabel di atas menggambarkan komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo yang berusia 15 tahun ke atas, dilihat dari kegiatan utama mereka dalam seminggu terakhir, serta dibedakan berdasarkan jenis kelamin sepanjang tahun 2024. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja sudah melampaui satu juta orang, dengan proporsi laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan. Kondisi ini sebenarnya menegaskan betapa besarnya aset tenaga kerja yang dimiliki Sidoarjo, suatu modal sangat berharga untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia di daerah ini.

Mayoritas angkatan kerja, baik pria maupun wanita, tercatat sudah bekerja. Ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Sidoarjo masih cukup mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Kendati demikian, tetap saja ada angka pengangguran terbuka yang belum nol, artinya penyerapan itu belum benar-benar maksimal. Situasi seperti ini mengindikasikan adanya tantangan struktural, misalnya ketidakcocokan antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri, atau memang terbatasnya lapangan kerja yang bisa menampung tenaga kerja secara optimal.

Dari sudut pandang Workforce Development Theory (Jacobs & Hawley, 2009), kondisi tersebut menggarisbawahi bahwa partisipasi tenaga kerja bukan hanya soal jumlah individu yang bekerja, tetapi juga mencerminkan sejauh mana sistem pengembangan tenaga kerja di daerah berjalan efektif. Tingginya jumlah penduduk yang bekerja membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan, efisiensi, dan produktivitas kerja. Tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa masih adanya pengangguran terbuka ini sebenarnya menjadi sinyal kuat bahwa kita butuh kebijakan pengembangan tenaga kerja yang lebih terfokus, berkelanjutan, dan benar-benar berorientasi pada penyesuaian keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha.

Pada intinya, data-data tersebut bisa dijadikan sebagai dasar awal untuk menilai seberapa besar kontribusi tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemajuan sumber daya manusia di Kabupaten Sidoarjo. Namun, kalau ingin mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai seberapa efektif strategi pengembangan SDM yang sudah dijalankan di daerah ini, tentu saja dibutuhkan analisis yang lebih mendalam lagi ke depannya. Analisis tersebut harus mengaitkan variabel partisipasi angkatan kerja dengan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti komposisi angkatan kerja, relevansi kompetensi yang dimiliki, serta kondisi penopang ekonomi lokal. Dalam kerangka Workforce Development Theory, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur angkatan kerja Sidoarjo masih berada pada tahap kuantitatif, di mana keberhasilan penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya diiringi peningkatan kualitas dan mobilitas keterampilan.

B. Tingkat Partisipasi Kerja

Tingkat partisipasi tenaga kerja mencerminkan keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi dan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengembangan sumber daya manusia. Tingkat partisipasi tenaga kerja yang tinggi mencerminkan tersedianya kesempatan kerja sekaligus kesiapan tenaga kerja untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat menjadi sinyal adanya berbagai kendala, baik yang bersifat struktural, sosial, maupun yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Dalam perspektif Workforce Development Theory, partisipasi tenaga kerja bukan sekadar angka dalam laporan statistik. Ia merepresentasikan hasil dari proses yang jauh lebih kompleks, seperti sebuah interaksi dinamis antara kebijakan ketenagakerjaan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja itu sendiri. Dengan demikian, pembahasan mengenai indikator ini tidak hanya menyoroti tingkat partisipasi tenaga kerja secara kuantitatif, tetapi juga menelaah sejauh mana kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan maupun keterbatasan strategi pengembangan tenaga kerja yang diterapkan di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Status Angkatan Kerja di Kabupaten Sidoarjo

Tabel di atas menggambarkan kondisi angkatan kerja di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2024. Secara umum, tingkat partisipasi bekerja terhadap angkatan kerja menunjukkan angka yang relatif tinggi pada seluruh jenjang pendidikan, dengan persentase bekerja mencapai lebih dari 90 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar kerja di Kabupaten Sidoarjo mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang pendidikan.

Kelompok angkatan kerja dengan latar belakang SMA/SMK merupakan kontributor terbesar dalam struktur ketenagakerjaan, baik dari sisi jumlah bekerja maupun total angkatan kerja. Kondisi ini mencerminkan karakter ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang didominasi sektor manufaktur dan jasa, yang secara umum membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan menengah dan keterampilan praktis. umlah angkatan kerja dalam kelompok pendidikan ini yang cukup besar menandakan bahwa peningkatan kompetensi vokasional merupakan fondasi yang sangat diperlukan untuk mendongkrak produktivitas daerah. Kunci utama agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya terletak pada pengembangan keterampilan yang selaras dengan tuntutan dunia kerja.

Di sisi lain, kelompok tenaga kerja dengan latar pendidikan diploma dan universitas juga menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi. Namun demikian, masih ditemukannya proporsi pengangguran yang cukup signifikan pada kelompok ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan tinggi dan kebutuhan spesifik pasar kerja. Kondisi ini menegaskan perlunya penyesuaian kurikulum dan penguatan keterampilan praktis agar lulusan pendidikan tinggi lebih selaras dengan dinamika kebutuhan ketenagakerjaan. Dalam perspektif Workforce Development Theory (Jacobs & Hawley, 2009), fenomena ini menegaskan bahwa peningkatan tingkat pendidikan saja belum cukup tanpa diiringi dengan keselarasan kompetensi dengan kebutuhan sektor ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, gambaran angkatan kerja jika dilihat dari tingkat pendidikan ini memberikan pemahaman yang cukup lengkap tentang kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sidoarjo. Dari temuan ini terlihat jelas bahwa kebijakan pengembangan SDM tidak bisa hanya berfokus pada perluasan akses pendidikan saja. Kita juga harus lebih menekankan penyesuaian kurikulum, penyelenggaraan pelatihan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri, serta penguatan keterampilan kerja yang langsung bisa dipraktikkan. Langkah-langkah itu menjadi kunci utama agar bonus demografi yang besar ini bisa dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Data penduduk Sidoarjo berusia 15 tahun ke atas yang sudah bekerja sepanjang 2024 menunjukkan bahwa sektor jasa menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini mencerminkan pergeseran struktur ekonomi daerah yang semakin condong ke sektor tersier. Perubahan seperti ini tentu menuntut tenaga kerja yang punya kompetensi di bidang pelayanan, komunikasi, serta keterampilan non-teknis yang fleksibel menghadapi dinamika pasar kerja.

Selain itu, sektor manufaktur masih memegang peran penting sebagai penyerap tenaga kerja terbesar kedua. Proporsi pekerja laki-laki yang tinggi di sektor ini menggambarkan bahwa industri di Sidoarjo masih banyak membutuhkan keahlian teknis dan kemampuan operasional khusus. Berbeda dengan dua sektor tadi, sektor pertanian sekarang hanya menyerap sebagian kecil saja tenaga kerja, yang semakin menguatkan arah transformasi ekonomi daerah, jauh dari sektor primer menuju industri dan jasa yang lebih modern.

Dalam perspektif Workforce Development Theory yang dikemukakan Jacobs dan Hawley (2009), pola ketenagakerjaan ini bukan sekadar angka kuantitatif belaka. Distribusi pekerjaan tersebut sebenarnya bisa dijadikan indikator penting untuk menilai seberapa cocok kompetensi tenaga kerja kita dengan tuntutan pasar yang terus berubah. Dominasi sektor jasa dan manufaktur ini menegaskan bahwa strategi pengembangan SDM harus lebih responsive, dengan fokus pada peningkatan keterampilan teknis, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru, serta penguatan kompetensi di bidang layanan. Jika pengembangan kompetensi tenaga kerja tidak sejalan dengan kebutuhan yang terus meningkat di sektor-sektor kunci, tingkat ketidakcocokan yang mungkin terjadi akan meningkat secara bertahap; oleh karena itu, tingkat produktivitas mungkin akhirnya menurun. Secara umum, informasi-informasi ini menjadi dasar bagi efektivitas pengembangan sumber daya. Hasil-hasil ini memvalidasi sekaligus membantah asumsi-asumsi Teori Pengembangan Tenaga Kerja. Di satu sisi, tingginya penyerapan lulusan pendidikan menengah menunjukkan kesesuaian antara struktur tenaga kerja dan kebutuhan sektor dominan. Namun di sisi lain, pengangguran lulusan pendidikan tinggi menandakan lemahnya mekanisme penyelarasan kompetensi, sehingga peningkatan pendidikan formal belum otomatis meningkatkan employability.

C. Kesesuaian Kompetensi dengan Kebutuhan Kerja

Kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja merupakan inti dari pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada produktivitas dan daya saing. Ketidaksesuaian kompetensi (mismatch) sering kali menjadi penyebab rendahnya penyerapan tenaga kerja, meskipun potensi lapangan kerja tersedia. Oleh karena itu, indikator ini menjadi kunci dalam menilai kualitas pengembangan sumber daya manusia di tingkat daerah.

Pembahasan pada indikator ini diarahkan untuk menilai tingkat keterpaduan antara kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo dengan karakteristik serta tuntutan sektor-sektor ekonomi yang paling berpengaruh. Fokusnya bukan semata pada ketersediaan tenaga kerja, tetapi pada relevansi kemampuan yang dimiliki dengan kebutuhan nyata dunia usaha. Dalam perspektif Workforce Development Theory, keselarasan kompetensi muncul dari proses pengembangan tenaga kerja yang berlangsung secara terpadu, melibatkan sistem pendidikan formal, program pelatihan berkelanjutan, dan dinamika pasar kerja. Atas dasar itu, pengkajian indikator ini menjadi krusial. Ia berfungsi sebagai pijakan analitis untuk menilai sejauh mana kebijakan dan praktik pengembangan sumber daya manusia di tingkat daerah telah berjalan efektif dan tepat sasaran.

Tabel 3. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo

Tabel berikut menguraikan komposisi penduduk Sidoarjo berusia minimal 15 tahun yang bekerja pada tahun 2024, diklasifikasikan berdasarkan status pekerjaan utama dan jenis kelamin. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Dari kategori pekerjaan yang paling dominan ini, terlihat bahwa tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo masih sangat bergantung pada sektor formal, terutama industri dan jasa. Sektor-sektor ini biasanya menggunakan pola kerja berbasis kontrak dengan sistem penggajian tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri dan jasa masih memainkan peran utama dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja sendiri atau jadi pengusaha kecil lumayan tinggi. Ini membuktikan kalau sektor informal beserta kegiatan wirausaha masih berperan penting dalam menampung tenaga kerja. Apalagi, perbandingan antara laki-laki dan perempuan di kelompok ini cukup seimbang, yang menandakan bahwa bisnis mandiri memiliki prospek ekonomi yang bagus ke depannya. Namun demikian, situasi ini sekaligus menyoroti perlunya perhatian terhadap keberlangsungan usaha serta aspek perlindungan bagi para pelaku kerja di sektor tersebut. Proporsi tenaga kerja dengan status berusaha yang dibantu buruh tetap atau dibayar yang relatif lebih kecil dibandingkan kategori lain mengisyaratkan bahwa keberadaan usaha skala menengah di Kabupaten Sidoarjo, yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan, masih belum berkembang secara optimal. Pada saat yang sama, tingginya keterlibatan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibaya, terutama di kalangan perempuan menunjukkan kuatnya aktivitas ekonomi berbasis rumah tangga. Aktivitas ini, meskipun produktif, belum sepenuhnya terhubung dengan mekanisme ketenagakerjaan formal. Gambaran tersebut memperlihatkan adanya dualisme yang cukup nyata antara sektor formal dan informal dalam struktur pasar kerja daerah.

Dalam kerangka Workforce Development Theory (Jacobs & Hawley, 2009), konfigurasi status pekerjaan tersebut dapat dibaca sebagai cerminan mutu sekaligus tingkat kestabilan peluang kerja di Kabupaten SidoarjoDominannya tenaga kerja yang berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai menunjukkan adanya ruang yang cukup besar bagi penguatan sumber daya manusia. Situasi ini bisa ditingkatkan lewat pengembangan keterampilan, peningkatan produktivitas kerja, dan pembuatan jalur karir yang lebih jelas arahnya. Namun begitu, banyaknya pekerja di sektor informal serta mereka yang bekerja tanpa dapat upah menunjukkan betapa pentingnya strategi pengembangan tenaga kerja yang inklusif. Kalau tidak ada pendekatan yang menyeluruh, upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan jangka panjang berisiko hanya dirasakan oleh sebagian kelompok pekerja saja.

Selanjutnya, tren jumlah pencari kerja di Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2024, jika dilihat dari jenjang pendidikan, memperlihatkan pola yang relatif stabil. Pencari kerja dengan latar belakang pendidikan SMA mendominasi di hampir setiap periode pengamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan terberat di pasar kerja berada pada segmen lulusan pendidikan menengah. Jumlah mereka tercatat melebihi 46 ribu orang, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan SD maupun SMP. Kondisi ini mencerminkan bahwa kelompok pendidikan menengah menjadi segmen terbesar yang memasuki pasar kerja, sekaligus menunjukkan perlunya kebijakan pengembangan tenaga kerja yang secara khusus diarahkan pada peningkatan keterampilan dan kesiapan kerja lulusan SMA agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja daerah.

Jumlah pencari kerja lulusan SD dan SMP relatif sangat kecil dan hanya muncul pada bulan-bulan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk dengan pendidikan rendah cenderung langsung terserap ke dalam sektor informal atau tidak terdaftar sebagai pencari kerja secara resmi. Sementara itu, para lulusan SMA biasanya sedang berada di fase transisi antara bangku sekolah dan dunia kerja, jadi wajar jika banyak dari mereka yang terlihat aktif mencari pekerjaan.

Jumlah pencari kerja dari kalangan lulusan SMA ini memang sering naik-turun cukup drastis, apalagi lonjakan yang biasa terjadi sekitar bulan September. Hal ini menggambarkan bahwa pasar kerja kita tidak selalu berjalan lancar. Perubahan-perubahan tersebut biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan, mulai dari musim kelulusan sekolah, munculnya lowongan kerja baru, hingga pergeseran kondisi ekonomi di tingkat daerah. Melalui perspektif Workforce Development Theory (Jacobs & Hawley, 2009), fenomena ini mencerminkan tantangan nyata dalam menyerap tenaga kerja lulusan sekolah menengah, terutama terkait kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dengan tuntutan sektor ekonomi utama di daerah.

Secara konseptual, tingginya proporsi pencari kerja dari lulusan SMA menekankan pentingnya merancang strategi pengembangan SDM yang lebih terarah dan sesuai konteks. Penguatan pendidikan vokasi, perluasan akses ke pelatihan kerja, serta pembangunan jembatan yang lebih kuat antara sekolah menengah dan dunia industri adalah hal-hal penting yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Kalau pengembangan kompetensi ini tidak dilakukan dengan serius, potensi para lulusan SMA bisa sia-sia dan tidak tergunakan secara maksimal. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini bukan hanya akan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, tapi juga berisiko menurunkan produktivitas dan daya saing Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan.

Konfigurasi ini menunjukkan bahwa pasar kerja Sidoarjo masih didominasi oleh pola kerja berupah dengan ruang mobilitas karier yang terbatas, sementara kapasitas penciptaan lapangan kerja mandiri berskala menengah belum berkembang optimal. Dalam perspektif Workforce Development Theory, kondisi ini menandakan bahwa pengembangan SDM belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan jalur karier, kewirausahaan produktif, dan peningkatan nilai tambah tenaga kerja.

D. Daya Dukung Ekonomi Masyarakat

Daya dukung ekonomi masyarakat, yang tercermin dari pola dan tingkat pengeluaran penduduk, memiliki pengaruh tidak langsung namun signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Tingkat pengeluaran penduduk mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengakses pendidikan, pelatihan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks Workforce Development Theory, daya dukung ekonomi masyarakat menjadi faktor lingkungan yang memengaruhi keberhasilan pengembangan tenaga kerja. Oleh karena itu, pembahasan indikator ini difokuskan pada bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Sidoarjo mendukung atau membatasi proses peningkatan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing.

Tabel 4. Modal Sektor Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo, (juta rupiah)

Tabel di atas menunjukkan perkembangan posisi kredit UMKM yang disalurkan oleh bank umum kepada sektor ekonomi utama di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2024. Secara umum, sektor industri pengolahan menerima porsi kredit terbesar dibandingkan sektor lainnya pada setiap bulan. Situasi ini semakin mempertegas betapa dominannya sektor industri dalam perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Sekaligus, ia juga menggambarkan seberapa besar kebutuhan modal yang harus tersedia untuk menjaga kelancaran produksi dan mendorong ekspansi usaha. Angka penyaluran kredit yang tinggi ke sektor ini bukan hanya sekadar data statistik. Hal ini mencerminkan bahwa industri pengolahan tetap menjadi mesin penggerak utama ekonomi daerah.

Di sisi lain, kalau bicara soal sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, polanya agak beda sedikit. Penyaluran kredit di sana cenderung naik pelan tapi tetap stabil sepanjang tahun. Pola seperti ini menandakan kalau pembiayaannya lebih aman dan bisa diprediksi, meski jumlahnya memang jauh lebih kecil dibanding sektor industri. Walaupun nilainya masih ketinggalan, tren naik ini menunjukkan bahwa perbankan memberikan dukungan nyata buat sektor primer. Dukungan itu berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi warga pedesaan, sekaligus membuka kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu tenaga kerja di bidang-bidang yang mengandalkan sumber daya alam.

Sementara untuk sektor pertambangan dan penggalian, pergerakan kreditnya justru terlihat cukup naik-turun. Kadang ada masa di mana pembiayaannya melonjak drastis, tapi tak jarang langsung disusul penurunan yang tajam di bulan-bulan berikutnya. Pola ini sangat khas dari sektor pertambangan yang sangat tergantung pada kelanjutan proyek, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan dana yang bersifat jangka pendek. Akibatnya, kontribusi sektor ini terhadap penyerapan tenaga kerja pun menjadi kurang stabil dan sulit diperkirakan.

Dari sudut pandang Workforce Development Theory (Jacobs & Hawley, 2009), akses terhadap pembiayaan, termasuk bagi pelaku UMKM, merupakan salah satu elemen krusial dalam ekosistem ekonomi yang menentukan berhasilnya pengembangan sumber daya manusia. Peluang bagi Sidoarjo di sektor ini terlihat dari fakta bahwa distribusi kredit dominan diarahkan ke sektor manufaktur. Jika pembiayaan disediakan dalam jumlah yang memadai, hal ini akan memberikan ruang pengembangan yang lebih luas dalam skala bisnis dan peluang kerja baru, serta peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan kemajuan teknologi. Sektor ini memiliki potensi yang sangat tinggi dalam mendorong pengembangan sumber daya manusia.

Selain itu, terdapat kesenjangan yang besar dalam kelompok pengeluaran melalui rata-rata pengeluaran per kapita bulanan penduduk Sidoarjo pada tahun 2024. Hal ini lebih terlihat dalam kaitannya dengan pengeluaran aktual kelompok 40 persen terbawah, 40 persen tengah, dan 20 persen teratas, sehingga akhirnya menjelaskan bagaimana perbedaan tingkat kesejahteraan di antara semua kelompok dalam tatanan sosial-ekonomi masyarakat. Dikenali bahwa bentuk pengeluaran tertinggi sebenarnya terdapat pada kelompok 20 persen teratas, yang menunjukkan kemampuan beli dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan kedua kelompok lainnya. Lagi pula, pengeluaran untuk kebutuhan dasar dan makanan mendominasi pada kelompok 40 persen terbawah dengan ruang lingkup yang terbatas untuk pengeluaran non-makanan.

Mengenai komposisi pengeluaran makanan, terlihat bahwa komponen utama pengeluaran rata-rata bulanan per kapita untuk makanan meliputi makanan siap saji dan minuman, yang berkontribusi sekitar 34,04 persen. Hal ini menunjukkan pergeseran dalam kebiasaan pengeluaran individu, di mana kenyamanan dan kemudahan dalam berbelanja menjadi prioritas utama. Hal tersebut selaras dengan semakin padatnya rutinitas kerja harian dan kemajuan pesat wilayah perkotaan di Sidoarjo. Sementara itu, pengeluaran untuk rokok masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 11,09 persen, yang menandakan bahwa kebiasaan membeli barang non-esensial seperti rokok sulit sekali untuk diubah.

Pada komoditas pangan utama, pengeluaran terbesar masih dialokasikan untuk padi-padian, yakni sekitar 10,58% dari total belanja makanan. Diikuti oleh ikan dan hasil laut sebesar 7,64%, sayur-sayuran 6,90%, serta daging, telur, dan susu masing-masing di kisaran 5–6%. Pola tersebut mencerminkan keberagaman konsumsi pangan meskipun asupan protein hewani masih berada di bawah konsumsi karbohidrat dan makanan olahan.

Secara nominal, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan dari Rp1,94 juta menjadi Rp1,96 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya belanja untuk kelompok makanan, terutama padi-padian, ikan, sayur, buah, serta makanan dan minuman siap saji. Sebaliknya, pengeluaran untuk barang non-makanan sedikit menurun meskipun beberapa barang, termasuk perumahan, peralatan rumah tangga, pajak, dan asuransi, mengalami kenaikan.

Berdasarkan komposisi, pada tahun 2024, pengeluaran untuk produk pangan mencapai sekitar 45,01% dan pengeluaran untuk produk non-pangan sebesar 54,99%. Melihat komposisi ini, jelas bahwa masyarakat di Sidoarjo telah beralih dari pola hidup subsisten menuju pola konsumsi produk, di mana pengeluaran untuk produk non-pangan lebih tinggi. Hal ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan, meski di sisi lain juga mencerminkan naiknya biaya hidup, terutama pada sektor perumahan dan layanan dasar.

Selanjutnya, data konsumsi kalori dan protein per kapita per hari menunjukkan bahwa padi-padian masih menjadi sumber energi utama dengan kontribusi sekitar 696,18 kkal. Diikuti oleh makanan dan minuman jadi (410,12 kkal) serta minyak dan lemak (275,04 kkal). Dari sisi protein, kontributor utamanya berasal dari padi-padian, ikan dan hasil laut, kacang-kacangan, serta makanan dan minuman jadi. Pola ini menandakan bahwa kebutuhan energi masyarakat sebenarnya sudah relatif tercukupi, tapi kualitas asupan protein masih sangat bergantung pada beberapa jenis komoditas saja. Akibatnya, variasi dan keseimbangan gizi, khususnya dari sumber protein, belum benar-benar optimal di semua lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, pola pengeluaran dan konsumsi penduduk Sidoarjo sepanjang tahun 2024 mengarah ke gaya hidup yang semakin modern. Ini terlihat dari naiknya konsumsi makanan olahan serta dominasi belanja untuk kebutuhan non-makanan.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, hal ini berarti bahwa pertumbuhan pendapatan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mencapai transformasi pola konsumsi menuju gaya hidup nutrisi yang lebih seimbang. Hal ini memerlukan intervensi yang lebih spesifik untuk mempromosikan pola konsumsi yang lebih baik guna meningkatkan keamanan gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sidoarjo ditandai dengan duplikasi tenaga kerja yang besar, tingkat partisipasi yang tinggi, sektor industri dan jasa yang dominan, serta dukungan ekonomi yang masih belum sepenuhnya merata. Ketidakseimbangan kompetensi, terutama pada lulusan pendidikan menengah hingga tinggi, di mana hal ini masih kurang dalam mengubah kesejahteraan menjadi kualitas sumber daya manusia, menyoroti perlunya pendekatan terintegrasi lintas sektor dalam pengembangan sumber daya manusia, yang tertuang dalam Teori Pengembangan Tenaga Kerja.

Simpulan

Peningkatan pengembangan sumber daya manusia (PSDM) di Kabupaten Sidoarjo sangat dipengaruhi oleh kondisi demografis, struktur ketenagakerjaan, tingkat pendidikan tenaga kerja, serta kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari pola pengeluaran. Komposisi penduduk usia produktif yang cukup besar sebenarnya menunjukkan potensi demografis yang kuat. Namun, potensi ini belum seluruhnya sejalan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, terutama dalam hal pendidikan dan keterampilan yang masih timpang antar kelompok. Penyerapan tenaga kerja terbesar masih dilakukan oleh sektor industri dan jasa, yang mencakup beragam jenis pekerjaan, dari karyawan tetap hingga mereka yang berada dalam posisi rentan dan tidak stabil. Sementara itu, peningkatan daya beli masyarakat ditunjukkan oleh perubahan pola pengeluaran yang kini lebih difokuskan pada barang nonmakanan dan makanan instan. Akan tetapi, tantangan baru juga muncul dari perubahan tersebut: bagaimana kita bisa menjamin bahwa kenaikan konsumsi itu sungguh-sungguh menggambarkan kesejahteraan yang tahan lama, sambil sekaligus meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, PSDM di Kabupaten Sidoarjo memerlukan pendekatan terintegrasi yang menghubungkan kebijakan kependudukan, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja produktif, serta penguatan kesejahteraan ekonomi sebagai satu kesatuan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.