Pendahuluan

Media informasi modern sangat penting dalam membentuk cara masyarakat menerima, memproses, dan menyebarkan informasi. Dengan adanya perkembangan teknologi, informasi dapat disebarkan secara cepat dan luas melalui berbagai platform seperti media sosial, situs berita daring, dan aplikasi pesan instan. Berita sangat memengaruhi cara pembaca menerima pesan atau informasi yang disampaikan [1]. Informasi yang diperoleh wartawan diolah secara sistematis hingga membentuk suatu wacana berita dalam media massa [2]. Setiap berita mengandung makna tersurat maupun tersirat yang berpengaruh terhadap cara pembaca memahami suatu peristiwa. Sejalan dengan kemajuan teknologi, orang semakin gampang mengakses berita, namun dibalik kemudahan itu menghadirkan tantangan besar dalam memastikan ketelitian, relevansi, serta kebenaran informasi yang diterima masyarakat. Pilihan ini menjadi penentu arah, baik dalam memilih pemimpin maupun membentuk opini politik, yang pada akhirnya melahirkan pemerintahan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat [3]. Warga negara diberi Kemampuan untuk memilih salah satu pemimpin politik saat pemilihan merupakan inti dari konsep demokrasi [4]. demokrasi berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sehingga memungkinkan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan [5]. Melalui pemahaman tersebut, rakyat dapat menciptakan aturan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga melindungi hak-hak mereka. [3].

Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau [6]. Sejak masa kolonial hingga era reformasi di negara ini, perkembangan demokrasi berubah transformasi secara signifikan.Setelah melalui berbagai sistem demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru Indonesia memasuki masa reformasi pada tahun 1998 menandai bahwa adalah pergeseran demokrasi langsung dan desentralisasi kekuasaan. Pemilihan kepala daerah secara langsung jadi bukti nyata kalau masyarakat ikut terlibat dalam politik daerah. Namun, perjalanan demokrasi ini tidak lepas dari tantangan baru, seperti hadirnya calon tunggal dan fenomena kotak kosong yang menjadi saluran ekspresi politik alternatif. Kotak kosong biasanya muncul kalau pemilihan kepala daerah hanya diikuti satu pasangan calon. Di kondisi ini, pemilih bisa memilih untuk menolak atau nggak setuju dengan calon yang ada. [7]. Sebagian daerah yang menggelar pemungutan suara Pilkada menghadapi situasi serupa, sehingga untuk menghindari pemilihan dengan calon tunggal dan memberikan alternatif bagi pemilih, dihadirkanlah mekanisme “kotak kosong” [8]. Dalam pelaksanaannya, pemilihan dengan satu pasangan calon menggunakan surat suara yang berisi dua kolom: satu menampilkan foto pasangan calon, dan satu lagi dibiarkan kosong. Kolom kosong ini menjadi sarana bagi pemilih yang menolak calon tunggal, yang kemudian dikenal sebagai mekanisme kotak kosong [9]. Bedasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015, yang diperkuat oleh pasal 14 ayat (1) peraturan KPU No. 13 Tahun 2018 sebagai perubahan atas peraturan KPU No. 14 Tahun 2015, ditegaskan daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon tetap berhak mengikuti Pilkada serentak [10]. Pilkada tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 november 2024, melibatkan calon gubernur di 37 provinsi dan 508 bupati/wali kota, dengan total sebanyak 605 kandidat. Dari total tersebut, ada sekitar 19,5 persen kandidat diduga berasal dari politik dinasti. Data ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu PolGov Fisipol UGM, Election Corner Fisipol UGM dan IFAR Unika Atma Jaya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa hingga Sabtu (31/08), penelitian ini mencatat adanya daerah dengan pasangan calon tunggal dalam Pilkada.

Oleh karena itu, fenomena pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong menjadi kenyataan di banyak daerah, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Buat ngatasi masalah ini, KPU nambah waktu pendaftaran dari tanggal 2 sampai 4 September 2024 supaya ada peluang muncul calon baru di 43 daerah. Apabila tidak terjadi peralihan dukungan partai politik selama periode yang ditetapkan, maka kotak kosong tetap dianggap sebagai pilihan sah bagi pemilih. KPU menekankan bahwa walaupun kotak kosong adalah bagian dari proses demokrasi, kenyataan ini tidak ideal karena mencerminkan minimnya kompetisi politik yang sehat. Fenomena ini erat kaitannya dengan tren “koalisi gemuk” hal ini sering terjadi di berbagai daerah, di mana pasangan calon tunggal mendapat dukungan luas dari banyak partai politik, mengurangi peluang munculnya lawan kompetitif. Contohnya terlihat di tingkat kabupaten/kota di 42 daerah, termasuk enam wilayah di Provinsi Sumatra Utara, yaitu Tapanuli tengah, Asahan, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Utara, dan Nias Utara. Di Jawa Timur, fenomena serupa berpotensi terjadi di daerah seperti Kota Surabaya, Trenggalek, Ngawi, Gresik, dan Pasuruan, di mana pasangan calon tunggal didukung oleh 8 hingga 18 partai politik dalam koalisi besar.

Dalam penelitian ini, Kompas.com dipilih sebagai sumber utama berdasarkan sejumlah pertimbangan. Laporan Reuters Institute Digital News Report (2024) menyatakan bahwa situs Kompas.com termasuk media yang paling banyak dikunjungi masyarakat Indonesia ketiganya [11]. Dengan pembaca berbagai tingkat kelas dan beragam strata sosial jumlah pengguna Kompas.com cukup tinggi, bergabung dalam kategori populer di Indonesia. Sebagai salah satu media utama, berita dari Kompas telah berperan dalam menentukan sikap masyarakat di hampir semua masalah, tidak terkecuali seperti Pilwalkot Surabaya 2024. Karena itu, apa yang ditulis Kompas bukan cuma sekadar ngasih info, tapi juga bisa bikin masyarakat memahami politik dengan cara tertentu. Ketika jutaan pasang mata tertuju pada berita Kompas, narasi yang ditawarkan patut dikaji secara kritis: apakah ia benar-benar menopang demokrasi, memperkuat kesadaran politik, atau justru meneguhkan ketimpangan seperti calon tunggal dan rendahnya partisipasi rakyat.

Fenomena calon tunggal melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024 yang terjadi di Surabaya merupakan contoh nyata dari krisis demokrasi lokal yang penting untuk dianalisis. Penelitian ini berfokus pada cara media daring khususnya Kompas.com membingkai fenomena tersebut. Salah satu artikel Kompas.com menyimpulkan bahwa kemenangan pasangan Eri-Armuji atas kotak kosong ditempuhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat, ialah tibadak 55 persen orang menggunakan hak suaranya, dan lebih dari satu juta rakyat diwakilikannya suaranya. Keadaan semacam ini menggambarkan bahwa rakyat tidaklah terlalu terlibat dalam politik daerah, hal ini disebabkan dengan dugaan karena hanya ada satu orang calon saja, lemahnya upaya menyosialisasikannya lagi dan dominasi golongan elite. Meski baliho, spanduk, serta berbagai media promosi politik bertebaran di ruang publik, hal itu tidak otomatis membuat masyarakat lebih tertarik atau aktif berpartisipasi [12].

Artinya, banyaknya konten politik yang muncul tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran warga.Ucu Martanto, akademisi dari Universitas Airlangga, menilai partisipasi pilkada kali ini rendah karena masyarakat merasa bosan dan kurang informasi.Situasi ini menandakan kualitas buruk dari demokrasi dan pendidikan politik. Fenomena dari calon tunggal memang menimbulkan perdebatan: apakah ini pertanda kemunduran kualitas demokrasi, atau hanya gambaran dari kondisi demokrasi Indonesia sekarang? [13]. Dengan menggunakan Surabaya sebagai contoh, kita memerikan sebuah laboratorium sosial untuk mempelajari pembentukan dan penerimaan dari percakapan politik. Kehadiran calon tunggal yang diusung secara solid oleh semua partai politik, serta lemahnya respons publik terhadapnya, memperlihatkan adanya krisis partisipasi yang tidak bisa dilepaskan dari peran media dalam membingkai informasi politik. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan diri pada bagaimana media seperti Kompas.com menyajikan pemberitaan terkait kotak kosong dan partisipasi pemilih di Surabaya, untuk mengungkap bagaimana narasi dan struktur wacana membentuk persepsi publik dalam situasi demokrasi yang tidak ideal.

Tinjauan Pustaka

Dalam menganalisis wacana pada berita daring berbasis teks, penelitian ini menerapkan kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) model van Dijk untuk menginvestigasi konstruksi wacana di balik teks berita. Asumsi dasar AWK adalah bahwa teks tidak bersifat netral [14], melainkan merupakan tindakan komunikasi yang mempengaruhi penggunaan bahasa dan pembentukan makna, sehingga memungkinkan pemahaman mendalam mengenai peran bahasa sebagai alat kekuasaan dalam membentuk realitas sosial. Penelitian ini menelaah bagaimana pemberitaan Kompas.com mengenai fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024 membentuk pemaknaan tertentu melalui bahasa dan struktur narasi. Dalam kasus ini, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi alat yang dapat memperkuat legitimasi kekuasaan atau justru menutupi ketimpangan demokratis. Ketika wacana publik dibentuk secara sepihak oleh media, masyarakat dengan literasi politik rendah rentan mengalami pembingkaian yang bias terhadap kenyataan politik.

Teori Van Dijk dipilih karena menyediakan pendekatan wacana kritis yang setara dengan analisis teks, keahlian sosial jurnalis, dan konteks kekuasaan masyarakat. Menggunakan teori ini, penelitian berusaha untuk mengungkap “kerja-karya menyeluruh” dari ideologi dan dominasi politik yang beroperasi dengan halus melalui bahasa, dan bagaimana media mempengaruhi persepsi publik terhadap strategi dan isu-isu terkait demokrasi lokal. Dengan bahan data teks berita Kompas.com tentang fenomena kotak kosong Pilkada 2024 di Surabaya, penelitian akan mengikat fenomena tersebut dalam dinamika demokrasi lokal di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dimensi teks dari berita online guna mengungkap struktur makna yang tersembunyi di balik teks. Pendekatan Analisis Wacana Kritis digunakan karena pendekatan ini didasarkan pada teori dialektis-kritis yang menekankan pentingnya hubungan antara bahasa dan kekuasaan dalam proses komunikasi sosial [15]. Van Dijk membagi struktur teks menjadi tiga tingkatan: makro, superstruktur, dan mikro [16].

Gambar 1. Model Analisis van Dijk [1]

Metode analisis yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah analisis wacana kritis Van Dijk. Metode analisis ini disebabkan karena fokus pada teks / naskah pidato sebagai unit analisis. Van Dijk dijelaskan mthod tersebut adalah yang paling komprehensif dalam pemahaman dan penjelasan wacana itu sendiri pada level teks itu sendiri. Dijk mengemukakan bahwa analisis wacana memiliki tiga komponen utama 1 Teks, 2 Kognisi sosial 3 Konteks sosial. Teks melihat struktur dan strategi wacana tersebut dalam menerangkan yang dimaksud pesan. Kognisi sosial berfokus pada proses pembentukan teks berita yang melibatkan pemikiran atau pengetahuan individu dari penulis sebagai pembuat wacana [17]. Semetara itu, komponen konteks mengamati bagaimana wacana berkembang dan diterima dalam masyarakat, serta faktor-faktor sosial, politik dan budaya yang mempengaruhi interpretasi teks oleh audiens. Teks terdiri dari tiga tingkatan. (1) struktur makro atau unsur tematik merupakan elemen penting yang mengandung tema atau isi utama dari sebuah berita [18]. (2) Superstruktur atau skema adalah struktur formal dalam teks yang menunjukkan penyusunan susunan informasi berita. Dari sudut pandang umum, secara formal mengacu pada tigabagian utamanya yang terdiri atas judul, naskah, dan tajuk serta ditata sedemikian rupa dengan tujuan membantu pembaca memahami materi tulis [18]. Ada dua bagian yang lebih penting di dalam skema ini, yaitu summary dan story. Summary ini terletak pada bagian awalnya, dan berisikan elemen-elemen husus seperti judul dan lead berita yang mengenal elementer seputar materi tulis. Sementara itu, story disusun untuk menjaga keterkaitan informasi secara utuh dan memastikan alur penyampaian tetap koheren. (3) struktur mikro, yaitu makna wacana yang dapat diamati melalui susunan kecil suatu teks yang dijumpai seperti kata, kalimat, parafrase, dan lainya [19]. kajian struktur mikro meliputi empat aspek utama: (a) semantik, yang mempelajari hubungan antara tanda linguistik dengan maknanya; (b) sintaksis, Sintaksis adalah pilihan kata yang biasa digunakan oleh jurnalis untuk menyampaikan berita [18]; (c) stilistika, yang mencangkup pemilihan kata oleh penulis untuk menonjolkan gaya dan identitas tertentu; (d) retoris, merupakan gaya penyampaian seseorang dalam menulis atau berbicara yang mencerminkan identitas penulis. Kajian retoris menyoroti ekspresi sebagai cara untuk menonjolkan atau menyamarkan bagian tertentu dari teks [20].

Untuk melakukan penelitian, Peneliti memerlukan studi terdahulu sebagai referensi yang relevan, yang berfungsi sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam mengkaji fenomena kotak kosong. Studi yang dilakukan oleh Hendra Irawan, Selsa Wulandia Irawan, Habiburrahman, dan Reza Ravika membahas fenomena kotak kosong dalam Pilkada Lampung 2024, berjudul "Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung". penelitian ini mengkaji ketidakpuasan pemilih terhadap calon tunggal dalam pilkada yang berdampak pada dampak penurunan partisipasi politik dan pelemahan demokrasi. Penelitian oleh Ika Aurelia Natasya, Sakir Ridho Wijaya, dan Fairuz Arta Abhipraya berjudul "Kotak Kosong dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020 menunjukkan bahwa Pilkada dengan calon tunggal dan kotak kosong cenderung menurunkan keikutsertaan masyarakat karena terbatasnya pilihan. Penelitian ini menegaskan bahwa, sesuai dengan ideologi kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, masyarakat membutuhkan lebih banyak pilihan berkualitas agar demokrasi berjalan lebih efektif.

Selain itu penelitian oleh Ahmad Gelora Mahardika (2018) menganalisis Fenomena Kotak Kosong Pilkada dan Implikasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena kotak kosong dalam Pilkada terjadi akibat kegagalan kaderisasi partai politik, menyebabkan hanya satu pasangan calon di beberapa daerah. Jika kotak kosong menang, jabatan kepala daerah diisi oleh pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat, berpotensi melemahkan otonomi daerah.

Berdasarkan berbagai studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena kotak kosong dalam Pilkada umumnya dianalisis dari perspektif partisipasi politik, hukum pemilu, dan kelembagaan demokrasi. Namun demikian, aspek wacana yang terbentuk di ruang publik khususnya melalui media dan aktor-aktor politik belum banyak dikaji secara mendalam. Untuk itu, penelitian ini mengambil pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. van Dijk guna menggali bagaimana isu kotak kosong dalam Pilkada Surabaya 2024 dibingkai dan dimaknai dalam konstruksi wacana publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi relasi kekuasaan, strategi wacana, serta bagaimana persepsi masyarakat dibentuk dalam konteks sosial, politik, dan media yang saling berkaitan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk yang difokuskan pada dimensi teks. Penelitian kualitatif deskriptif mengutamakan deskripsi dan interpretasi data untuk memahami fenomena tertentu. Data dalam penelitian ini bersumber dari laman berita online kompas.com menggunakan Perspektif Teun A. Van Dijk. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, dengan metode simak dan catat, sebagaimana diuraikan oleh [21]. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, termasuk transkrip berita, catatan, agenda, dan dokumen terkait. dengan tiga tahap analisis yang dilakukan yaitu struktur macro, analisis struktur, dan micro struktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberitaan "kotak kosong" pada Pilkada Surabaya 2024 di Kompas.com menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini memfokuskan analisis wacana pada media daring Kompas.com dalam pemberitaannya mengenai fenomena kotak kosong pada Pilkada 2024, dengan menggunakan teori Analisis Wacana Kritis dari Teun A. Van Dijk. Analisis dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama dalam teori Van Dijk, yaitu struktur makro, superstruktur, dan mikro, serta dilengkapi dengan pembacaan terhadap kognisi sosial dan konteks sosial yang melatarbelakangi teks tersebut.

Teks - Struktur Makro (Tematik)

Makrostruktur dalam pemberitaan Kompas.com menunjukkan tema-tema utama yang menjadi inti dari masing-masing teks berita. Unsur tematik dalam berita 1, yang ditulis oleh Kompas.com pada 18 September 2024, pernyataan mengenai kekecewaan terhadap Pilkada dengan calon tunggal serta ajakan untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap partai politik. Selanjutnya pada berita 2 yang ditulis oleh Kompas.com pada 18 September 2024, penjelasan mengenai posisi resmi KPU Surabaya yang, meskipun regulasi pencalonan diatur secara formal, tetap mengakui dan menghormati hak masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya melalui kampanye kotak kosong. Berita 3 yang dipublikasikan oleh kompas.com pada 06 September 2024 ini menyoroti fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024 sebagai tinjauan terhadap dinamika demokrasi di Indonesia. Pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa “ini proses demokrasi” untuk menyetujui bahwa fenomena ini hanya dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi politik yang sah bagi rakyat. Pada tingkat subtema, sementara itu, pada 41 daerah topik mengindikasikan luasnya fenomena, menyarankan bahwa bukan hanya kasus lokal yang harus dianalisis, tapi fenomena yang melibatkan skala nasional. Selama tiga publikasi berita Kompas.com tentang fenomena kotak kosong, maka, meskipun struktur makronya serupa, dengan pemfokusan pada protes melalui kotak kosong pada satu sisi, tetapi setiap judul mengaitkan apa yang dilaporkan dengan hubungan yang membedakan: berita pertama menekankan dorongan emosional kekecewaan warga terhadap calon tunggal; Sebagaimana diilustrasikan di atas, berita pertama menekankan dorongan emosional kekecewaan warga terhadap calon tunggal, berita kedua menegaskan pengakuan formal hak politik rakyat oleh KPU Surabaya, sementara berita ketiga memfasilitasi kotak kosong sebagai “kenyataan demokrasi” lewat legitimasi presiden serta refleksi pola nasional. Ketiganya memperkuat topik legitimasi politik dengan menghadirkan unsur tematik yang menegaskan kotak kosong sebagai wacana protes kolektif, sekaligus menggambarkan cara media merangkum dinamika kekuasaan dan partisipasi publik dalam narasi yang padat, jelas, dan koheren.

Superstruktur (Skematik)

mencakup kerangka organisasi teks mulai dari pendahuluan (summary), yang memuat judul dan lead; bagian isi (story); hingga bagian penutup semuanya berfungsi untuk menyusun alur informasi secara sistematis. Berita ini diterbitkan oleh Kompas.com dengan judul

Summary: - Judul

Kompas.com - berita 1: “Puluhan Warga Deklarasi Pilih Kotak Kosong dalam Pilkada Surabaya 2024” (18 September 2024).

kompas.com - berita 2: “Ramai Kampanye Pilih Kotak Kosong, KPU Surabaya: Itu Partisipasi Masyarakat” (18 September 2024).

Kompas.com - berita 3 berjudul: “Muncul Kotak Kosong di 41 Daerah, Jokowi: Itu Kenyataan Demokrasi” (06 September 2024).

Summary: - Lead

Kompas.com - berita 1: Puluhan warga menggelar aksi deklarasi mendukung kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, di depan Gedung DPRD Surabaya, Selasa (17/9/2024).

Kompas.com - berita 2: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya buka suara terkait kampanye mendukung kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Surabaya. Kampanye ini menyusul adanya calon tunggal pada Pilkada Surabaya.

Kompas.com - berita 3: Presiden Joko Widodo menanggapi fenomena calon tunggal di 41 daerah yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Story: - Situasi dan Komentar

Kompas.com - berita 1: dukungan Harijono terhadap kotak kosong merupakan pesan kepada partai politik agar lebih memperhatikan aspirasi rakyat dan tidak hanya mengutamakan kepentingan elite politik .

kompas.com - berita 2: komisioner KPU Surabaya, Subairi menjelaskan bahwa kampanye tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat. Subairi mengungkapkan bahwa berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, surat suara dalam Pilkada Surabaya akan menampilkan foto pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji dan gambar kotak.

kompas.com - berita 3: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan, dua daerah yang muncul kandidat baru, yakni di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Puhowato, Gorontalo, dan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Dengan demikian, dari semula 43 daerah bercalon tunggal, kini tersisa 41 daerah yang terdiri dari 1 provinsi dan 40 kabupaten/kota. Para calon tunggal di puluhan daerah itu dipastikan bakal melawan kotak/kolom kosong.

Setelah menyoroti pernyataan Harijono dalam laporan pertama, Kompas.com melaporkan bahwa ia mendukung kotak kosong sebagai bentuk protes protes politik. Menurutnya pilihan ini merupakan pesan kepada partai politik supaya lebih peka terhadap isi hati rakyat, juga jangan hanya mengejar kepentingan elite semata.Berita kedua menggambarkan suara resmi Komisioner KPU Surabaya Subairi yang menjelaskan bahwa kampanye kotak kosong adalah aspirasi masyarakat, juga memberikan informasi simulasinya mengenai bentuk tata letak surat suara Pilkada Surabaya dengan foto pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji berdampingan kolom kosong yang menunjukkan kesiapan teknis penyelenggara dalam menghargai pilihan rakyat. Sementara itu, berita ketiga memperluas konteks dengan kutipan Komisioner KPU Idham Holik yang menjelaskan bahwa, setelah munculnya kandidat baru di Puhowato dan Kepulauan Sitaro, hanya tersisa 41 daerah dengan calon tunggal yang akan bersaing melawan kotak kosong menegaskan bahwa fenomena ini bukan hanya terbatas pada Surabaya, melainkan bagian dari tren nasional.

Penutup

Kompas.com - berita 1: “Yang penting kotak kosong menang dan wali kota yang akan ditunjuk sama Kemendagri muncul, dan wali kotanya yang dipilih sekarang tidak boleh pemilihan lagi. Warga Surabaya tidak menginginkan Eri Cahyadi dan Armuji,” ujarnya.

Kompas.com - berita 2: Sementara itu, terdapat juga partai lain yang tidak memiliki kursi di parlemen, seperti Hanura, PBB, PKN, Partai Garuda, Gelora, Partai Ummat, Perindo, serta Partai Buruh.

Kompas.com - berita 3: Kelak saat pemungutan suara Pilkada 2024, 27 November mendatang, para calon tunggal ini diharuskan memperoleh suara lebih dari 50 persen. Jika tidak, pilkada harus diulang.

Suara rakyat yang menolak calon tunggal serta luasnya dukungan politik meski tanpa kursi legislatif, dan ketentuan legitimasi formal melalui ambang batas suara. Dengan menampilkan pernyataan tegas, gambaran koalisi, serta aturan teknis Pilkada, media mengakhiri narasi dengan memadukan aspirasi publik, dinamika elit politik, dan kerangka regulasi semua elemen yang menjadi inti wacana demokrasi lokal.

Struktur Mikro (Semantik)

berperan dalam memahami makna lokal suatu wacana melalui unsur-unsur seperti pilihan kata, kalimat, dan gaya bahasa. Salah satu elemen mikro adalah semantik, yang mencakup latar belakang, detail, dan maksud dari suatu teks.

Semantik: - Latar belakang

Kompas.com - berita 1: “Koordinator aksi, Harijono mengatakan, pihaknya menyesalkan karena hanya ada satu pasangan calon, yakni Eri Cahyadi‑Armuji, yang mendaftar untuk berkontestasi dalam Pilkada Surabaya.”

kompas.com - berita 2: “Kampanye kotak kosong itu partisipasi masyarakat. Artinya pilihan masyarakat, ya monggo (silakan) kita tidak menghalangi hal seperti itu.”

kompas.com - berita 3: “Saya kira dari 500‑an Pilkada yang kotak kosong 40‑an … Itu kotak kosong pun juga ada proses demokrasinya,” kata Jokowi.

Pada berita 1, latar ditunjukkan oleh kekecewaan publik terhadap keberadaan calon tunggal, yang menjadi pemicu aksi deklarasi kotak kosong, kata “menyesalkan” dipilih untuk menyampaikan emosi kekecewaan yang kuat dari koordinator aksi terhadap hanya satu pasangan calon. Istilah ini memberikan kesan protes yang serius, bukan sekadar kritik ringan. Pada berita 2, latar digambarkan melalui pengakuan resmi KPU terhadap kotak kosong sebagai bentuk partisipasi sah warga, sehingga menggambarkan kerangka kebebasan politik, Penggunaan sapaan santai “monggo” memberi nuansa inklusif dan membangun kedekatan seolah-olah KPU membuka ruang dialog dengan publik.. Sedangkan pada berita 3, latar berskala nasional dihadirkan lewat angka dan legitimasi dari pernyataan Presiden, yang menormalkan fenomena kotak kosong sebagai “kenyataan demokrasi.” Ungkapan “kenyataan demokrasi” dipilih sebagai metafora kuat untuk menormalkan kotak kosong, menyampaikan bahwa fenomena ini adalah bagian wajar dari sistem.

Semantik: - Detail

Kompas.com - berita 1: “Sementara itu koordinator Aliansi Relawan Surabaya Maju, Rudy Gaul mengatakan, sangat prihatin… Rudy mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan sekitar 5.200 relawan. Mereka bakal dijadikan saksi dan juru kampanye…”

Kompas.com - berita 2: “Diketahui, pasangan Eri Cahyadi–Armuji didukung oleh 18 partai politik untuk maju dalam Pilkada Surabaya. Partai-partai tersebut antara lain PDI Perjuangan, PAN, PKS, … serta Partai Buruh.”

Kompas.com - berita 3: “Sebelumnya dikutip dari Kompas.id, kandidat baru hanya muncul di dua daerah hingga akhir masa perpanjangan pendaftaran… Dengan demikian, dari semula 43 daerah bercalon tunggal, kini tersisa 41 daerah yang terdiri dari 1 provinsi dan 40 kabupaten/kota.”

Rincian pada berita pertama menyoroti skala organisasi gerakan Kotak Kosong sekitar 5.200 relawan yang disiapkan sebagai saksi dan juru kampanye sebagai bukti kesiapan aksi politik warga terhadap calon tunggal; sementara pada berita kedua, detail mengenai 18 partai politik pendukung pasangan petahana menggambarkan kekuatan aliansi institusional yang memayungi Eri Cahyadi–Armuji; sedangkan pada berita ketiga, angka pergeseran dari 43 daerah bercalon tunggal menjadi 41 daerah menegaskan bahwa dinamika calon tunggal dan kotak kosong bukan hanya fenomena lokal di Surabaya, melainkan tren demokrasi yang meluas di berbagai wilayah.

Semantik: - Maksud

kompas.com - berita 1: “Kami memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan calon tunggal yang diusung oleh partai politik yang tidak peka terhadap aspirasi rakyat.”

kompas.com - berita 2: "Kampanye kotak kosong itu partisipasi masyarakat. Artinya pilihan masyarakat, ya monggo (silakan) kita tidak menghalangi hal seperti itu,"

Kompas.com - berita 3: "Saya kira dari 500-an Pilkada yang kotak kosong 40-an, saya kira ya itu kenyataan demokrasi..." "Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu kotak kosong pun juga ada proses demokrasinya."

Ketiga pernyataan ini menegaskan maksud strategis di balik gerakan kotak kosong. Pada berita 1, maksudnya adalah simbol perlawanan terhadap calon tunggal dan partai yang dianggap tak mewakili aspirasi rakyat. Berita 2 menegaskan maksud legitimasi partisipasi warga, yaitu bahwa kotak kosong adalah hak politik yang sah dan tidak boleh dihalangi. Sementara itu, pernyataan di berita 3 memiliki maksud normalisasi kotak kosong sebagai bagian integral dari proses demokrasi, mengubah stigma penolakan menjadi ekspresi demokrasi yang valid. Unsur “maksud” di sini berbeda dari “detail” karena bersifat eksplisit menyatakan tujuan dan motivasi di balik setiap aksi atau narasi, bukan sekadar menyajikan fakta tambahan.

Struktur Mikro (Sintaksis)

sintaksis dalam struktur mikro wacana berfokus pada bagaimana susunan kalimat, penggunaan kata ganti, dan aspek koherensi membentuk makna serta memengaruhi persepsi audiens.

Sintaksis: - Bentuk Kalimat

Kompas.com - berita 1: "Oleh karena itu, massa mengajak masyarakat memilih kotak kosong pada hari pencoblosan. Hal tersebut untuk mengkritik para pimpinan partai yang tak mengeluarkan kandidatnya."

Kompas.com - berita 2: “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya buka suara terkait kampanye mendukung kotak kosong.”

Kompas.com - berita 3: "Presiden Joko Widodo menanggapi fenomena calon tunggal di 41 daerah yang melawan kotak kosong di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024."

Pada berita pertama, kalimat dibuka dengan konjungsi "Oleh karena itu," yang menunjukkan hubungan logis dari pernyataan sebelumnya. Subjek "massa" secara eksplisit disebut sebagai pelaku, yang mengajak masyarakat untuk memilih kotak kosong. Kalimat ini bersifat deduktif karena inti informasi ajakan memilih kotak kosong disampaikan di awal, kemudian diikuti oleh alasan pendukung, yaitu sebagai bentuk kritik terhadap pimpinan partai. Pada berita kedua, kalimatnya juga deduktif dengan menempatkan inti peristiwa di awal: “KPU Surabaya buka suara”. Subjeknya jelas dan diikuti keterangan tentang topik yang dibahas, yaitu kampanye kotak kosong. Penyusunan kalimat ini menciptakan kesan bahwa institusi resmi bertanggung jawab atas pernyataan tersebut dan mengontrol narasi publik. Sementara itu, berita ketiga memulai kalimat dengan subjek otoritatif yaitu Presiden Joko Widodo, yang langsung dikaitkan dengan tindakan menanggapi. Kalimat ini deduktif karena informasi utama diletakkan di awal, kemudian dilanjutkan dengan rincian tentang fenomena yang ditanggapi, yaitu calon tunggal di 41 daerah. Ketiganya menunjukkan pola penulisan berita yang menempatkan informasi penting pada awal kalimat untuk memastikan pesan utama tersampaikan lebih dulu kepada pembaca.

Sintaksis: - Kata Ganti

Kompas.com - berita 1: "Kami memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan calon tunggal yang diusung oleh partai politik yang tidak peka terhadap aspirasi rakyat.". "Kami sepakat kotak kosong harus kita menangkan apapun yang terjadi dan tidak boleh ada wakil boneka."

Kompas.com - berita 2: "Ya monggo, kita tidak menghalangi hal seperti itu," kata perwakilan KPU. "Kami dari KPU Surabaya juga akan melakukan simulasi hal yang sama, tentunya menunggu hasil penetapan di tanggal 22 September 2024 nanti." Ia menambahkan, "Silakan, itu kan hak mereka sendiri (kampanye kotak kosong)."

Kompas.com - berita 3: "Saya kira dari 500-an Pilkada yang kotak kosong 40-an, saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu, baik di kabupaten, di kota maupun, di provinsi."

Dalam berita pertama, ditemukan penggunaan kata ganti orang pertama jamak seperti “kami” dan “kita”. Kata “kami” menunjukkan sikap kolektif masyarakat yang menolak calon tunggal, sedangkan kata “kita” bersifat inklusif yang mengajak masyarakat umum turut terlibat dalam perjuangan memenangkan kotak kosong. Pada berita kedua, terdapat kata ganti seperti “kami”, “kita”, “ia”, dan “mereka”. “Kami” dan “kita” digunakan oleh perwakilan KPU, menunjukkan posisi institusional dan keterlibatan lembaga secara aktif dalam proses pemilihan. Kata “ia” merujuk pada individu (pejabat KPU) yang memberikan pernyataan resmi, sementara “mereka” menunjukkan pihak lain yang mendukung kampanye kotak kosong. Dalam berita ketiga, ditemukan kata ganti orang pertama tunggal “saya” yang merujuk pada Presiden Joko Widodo sebagai pembicara langsung. Penggunaan kata “saya” menunjukkan keterlibatan personal dalam memberikan tanggapan terhadap fenomena kotak kosong, namun tetap mencerminkan sikap resmi sebagai kepala negara.

Sintaksis: - Koherensi

Kompas.com - berita 1: "Oleh karena itu, massa mengajak masyarakat memilih kotak kosong pada hari pencoblosan. Hal tersebut untuk mengkritik para pimpinan partai yang tak mengeluarkan kandidatnya."

Kompas.com - berita 2: "Subairi menambahkan bahwa tugas KPU adalah mengatur bakal calon kepala daerah (bacakada), bukan kampanye kotak kosong. Oleh karena itu, pihaknya tidak dapat memberikan batasan terkait kampanye tersebut.

Kompas.com - berita 3: "Dengan demikian, masyarakat di 41 daerah masih akan dihadapkan pada pilihan calon tunggal atau kotak/kolom kosong di Pemilihan Kepala Daerah 2024." "Calon tunggal di 41 daerah itu tetap tak mendapat lawan tanding meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memperpanjang masa pendaftaran." "Jika tidak, pilkada harus diulang."

Berita 1, Penggunaan konjungsi pada kalimat "Oleh karena itu" mengindikasikan hubungan sebab-akibat antara kekecewaan massa terhadap calon tunggal dan ajakan untuk memilih kotak kosong. Frasa "Hal tersebut" merujuk kembali pada ajakan sebelumnya, memperkuat alasan di balik tindakan mereka. Berita 2, Penggunaan kata hubung "Oleh karena itu" menghubungkan penjelasan mengenai tugas KPU yang hanya mengatur calon dengan pernyataan bahwa KPU tidak mengatur kampanye kotak kosong. Hal ini menegaskan hubungan sebab-akibat di mana fakta bahwa regulasi hanya mengatur paslon mengakibatkan penegasan bahwa kampanye kotak kosong merupakan hak masyarakat yang tidak diintervensi. Sedangkan kata hubung “Karena” muncul di penjelasan simulasi surat suara sehingga mengisyaratkan bahwa penjelasan cara pencetakan surat suara melalui gambar kotak kosong foto calon dan pasangan calon tersebut merupakan sebab corat-coret yang harus sesuai dengan ketentuan regulasi. Berita 3, dengan adanya frasa “dengan demikian” membuat hubungan dari informasi awal ke simpulan sehingga pembaca bisa mengaitkan antara informasi corat-coret dapat dilakukan atau tidak dan pembahasan kondisi calon tunggal sehingga dapat saling mengaitkan antara calon tunggal dengan featurisasi calon tunggal maupun pemilu calon tunggal tunggal. Selain itu, kata hubung seperti "meski" dan "jika tidak" juga berfungsi mengaitkan klausa sebab-akibat dan kondisi yang harus dipenuhi dalam sistem pemilu. Hal ini membantu menciptakan jalinan antarkalimat yang utuh, sehingga pembaca dapat menangkap hubungan antara data numerik, pernyataan resmi, dan konsekuensi yang diuraikan.

Struktur Mikro (Retoris: Grafis, Metafora)

Selain pemilihan kata, elemen grafis seperti gambar, tabel, grafik, dan bentuk visual lainnya juga menekankan wacana dengan memperjelas maupun memperkuat pesan yang disampaikan.

Gambar 2. Puluhan warga deklarasi dukung kotak kosong Pilkada 2024 [2]

Kompas.com - berita 1: judul berita ini disajikan dengan format teks standar tanpa variasi ukuran huruf atau penyertaan elemen visual seperti grafik dan tabel. menampilkan foto yang menggambarkan suasana aksi deklarasi di depan Gedung DPRD Surabaya. Dalam foto tersebut, terlihat salah satu dari mereka membacakan pernyataan menggunakan mikrofon. Elemen grafis lain yang ditampilkan adalah poster bertuliskan "COBLOS KOTAK KOSONG", bendera merah putih, serta spanduk yang menjadi bagian dari aksi ini. Dengan menampilkan visual tersebut, Kompas.com berusaha memberikan bukti konkret atas peristiwa yang diberitakan, sekaligus memperjelas konteks deklarasi yang dilakukan warga dalam Pilkada Surabaya 2024.

Gambar 3. Komisioner KPU Surabaya [3]

Berita 2: Judul berita yang dicetak dengan huruf tebal dan ukuran huruf yang lebih besar secara visual menonjol, sehingga pembaca langsung menangkap topik utama yaitu kampanye kotak kosong sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam Pilkada Surabaya. Selain itu, tata letak berita yang rapi dengan pemisahan antara judul, subjudul, dan isi artikel membantu memandu alur baca secara sistematis. Foto-foto yang ditampilkan memberikan ilustrasi langsung tentang situasi aktual, foto potret aktivitas kampanye atau momen pernyataan pejabat KPU Surabaya.

Gambar 4. Presiden Joko Widodo [4]

Kompas.com - berita 3: Judul berita yang ditampilkan dengan huruf tebal dan ukuran yang lebih besar, bertujuan untuk menggambarkan langsung inti permasalahan fenomena kotak kosong di 41 daerah sebagai manifestasi dari "kenyataan demokrasi." Gambar yang ditampilkan memperlihatkan Presiden Joko Widodo, tengah menjawab pertanyaan dari para wartawan, di Pasar Sopoyono, Surabaya, pada Jumat (6/9/2024). gambar tersebut memberikan konteks yang kuat mengenai kondisi di lapangan dan menegaskan bahwa fenomena yang diuraikan dalam berita merupakan bagian dari realitas demokrasi.

Kognisi Sosial

Dalam pemberitaan Kompas.com mengenai kotak kosong di Pilkada Surabaya 2024, terlihat bahwa wartawan dan editor membawa skema kognitif sosial yang cenderung memprioritaskan sumber resmi dan elite politik sebagai narasi utama. Ini tercermin dari kutipan-kutipan dominan yang berasal dari Presiden Joko Widodo, KPU, serta figur-figur dari relawan maupun partai politik. Maka, fenomena kotak kosong lebih sering dimaknai sebagai bagian dari ‘kenyataan demokrasi’ dan dimaukan sebagai ‘sakit politik,’ dibandingkan ditegasi sebagai krisis representasi atau kelalaian partai diibaratkan dalam mencalonkan cawapres alternatif. Hal itu membuktikan pemaknaan dalam teks bersifat tidak bebas nilai, melainkan dibentuk oleh kerangka berpikir jurnalis dan lembaga media yang secara inheren cenderung tidak memihak, berbicara jujur, menyingkirkan konflik, dan menjaga stabilitas sistem politik. Dengan kata lain, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang pembaca terhadap realitas politik, termasuk dalam melihat aksi kotak kosong sebagai sesuatu yang sah, tetapi bukan sesuatu yang menuntut perubahan sistemik.

Konteks Sosial

Dalam konteks sosial, pemberitaan Kompas.com mengenai kotak kosong dalam Pilkada Surabaya 2024 terjadi dalam situasi politik yang menunjukkan dominasi kekuasaan partai politik terhadap proses pencalonan kepala daerah. Di Surabaya, arena politik membawakan dua kandidat tunggal tanpa lawan, membuat warga tidak memiliki pilihan selain memilih surat suara kosong. Situasi ini menyoroti perbedaan dalam lanskap politik lokal, di mana jalan untuk persaingan dan perwakilan publik semakin berkurang. Kompas.com, dengan basis nasional, bertindak sebagai penengah bagi narasi ini ke dalam masyarakat; tetapi melihat laporan mereka justru terlalu sering memusatkan perhatian kepada metric-formal yang sudah kucatat tadi, seperti partisipasi pemilih, korban partainya, dan data penurunan yang sementara. Media lebih cenderung memilih pernyataan yang dikeluarkan oleh elit atau badan-badan resmi ketimbang memperkuat suara rakyat yang dengan haknya memilih surat-suara kosong ini sebagai bentuk perlawanan. Teks ini menunjukkan bahwa pemikiran yang berlaku adalah dalam satu model yang dominan, menjaga sistem kesejahteraan dan hukum saja. Namun dalam proses demokratis ini, sudah berapa lama dari semua sudut memang terlalu mengedepankan otoritas dan stabilitas, mengabaikan kebijakan yang diperlukan untuk menyalurkan aspirasi pemilih dan merintangi terbinanya mandiri dirimu sendiri. Akibatnya, meskipun fenomena surat-suara kosong merupakan pertanda ketokusaran masyarakat umum, media gagal secara substansial menangkap isuisu mendasar tentang ketidaksetaraan atau ketidaksamaan politik. Maka, pemberitaan dalam konteks ini lebih menekankan penerimaan terhadap realitas politik daripada mendorong perubahan struktural yang lebih demokratis.

Simpulan

Penelitian ini menganalisis pemberitaan Kompas.com mengenai fenomena kotak kosong dalam Pilkada Surabaya 2024 menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Teun A. Van Dijk, yang mencakup tiga dimensi utama: struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Berdasarkan hasil analisis teks tersebut, secara garis besar berita tersebut lebih menekankan aspek netral dan partisipasi demokrasi, akan tetapi lebih banyak fokus pada aspek data formal dan narasi dari pihak berwenang. Pada skala yang lebih kecil, pemilihan kosakata dan frasa menunjukkan kecenderungan untuk melegitimasi status pesaing solo dan membingkai slot kosong sebagai aspek praktik demokrasi yang dapat diterima, bukan sebagai kritik terhadap lanskap politik. Secara kognitif, pemberitaan memperlihatkan pola pikir yang mengutamakan stabilitas politik dan suara elite, yang membentuk cara wartawan menyusun narasi serta memengaruhi persepsi pembaca. Sedangkan dalam konteks sosial, wacana yang dibangun mencerminkan struktur kekuasaan di mana partai politik memiliki dominasi penuh dalam proses pencalonan, sementara masyarakat sipil memiliki ruang partisipasi yang terbatas. Kompas.com dalam hal ini mereproduksi wacana dominan yang lebih menekankan legitimasi formal dan mengurangi ruang kritik terhadap sistem demokrasi lokal. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga turut membentuk dan mempertahankan struktur kekuasaan melalui cara mereka membingkai realitas politik.