Pendahuluan

Oligarki telah menjadi fenomena yang menarik perhatian dalam wacana politik dan ekonomi di Indonesia saat ini. Oligarki merujuk pada bentuk pemerintahan di mana sekelompok kecil elit atau sebagian masyarakat menguasai dan menjalankan kekuasaan politik, yang dapat dibedakan berdasarkan kekayaan, hubungan keluarga, dan kekuatan militer. Istilah oligarki berkaitan erat dengan konsep “sedikit” dan berkaitan dengan dominasi atas banyak individu atau kelompok . Oligarki telah muncul sebagai salah satu isu sentral dalam studi politik dan ekonomi di Indonesia, terutama sejak terjadinya Reformasi 1998 yang diharapkan mampu membawa perubahan berarti dalam struktur kekuasaan negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, kekuasaan sering kali masih dikuasai oleh sekelompok kecil elite yang memiliki kendali atas sumber daya dan kebijakan negara. Untuk memahami oligarki, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, dasar kekuasaan oligarki terletak pada konsentrasi ekstrem kekuasaan yang hanya bisa diimbangi melalui pemecahan kekuasaan secara radikal. Kedua, jangkauan kekuasaan oligarki sangat luas hingga sulit dihindari dan memerlukan biaya tinggi untuk melepaskan diri darinya [1]. Berdasarkan hal ini, oligarki dapat dipahami sebagai kelompok minoritas yang menguasai sumber daya material dalam skala besar untuk mempertahankan serta memperkuat kekayaan dan posisi sosial mereka yang eksklusif. Jeffrey Winters mengidentifikasi empat ciri utama oligarki: 1). keterlibatan langsung dalam mempertahankan kekayaan, 2). keterlibatan dalam kekuasaan atau pemerintahan, 3). bentuk keterlibatan yang bisa kolektif atau terpecah, 4). serta karakter kekuasaan yang bisa bersifat jinak atau liar [2].

Pemilu berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang menghubungkan suara masyarakat sebagai sumber kekuasaan utama untuk memilih wakil atau pemimpin, sejalan dengan prinsip keempat Pancasila dan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Sejak dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955 hingga Pemilu 2024 [3], mekanisme pemilu terus mengalami perkembangan mencakup aspek hukum, tahap-tahap, peserta, dan struktur kelembagaan, dengan partisipasi masyarakat sebagai elemen krusial yang mempengaruhi hasilnya. Tingkat keterlibatan pemilih tidak hanya mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu nasional, tetapi juga berfungsi sebagai ukuran keberhasilan demokrasi dalam memilih pemimpin yang akan mengelola kehidupan berbangsa [1]. Namun, pada Pemilu 2024, fenomena oligarki seperti perubahan kebijakan batas usia calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun oleh Mahkamah Konstitusi [4] mengancam keaslian pemilu sebagai perayaan demokrasi, dengan kecenderungan mendukung kepentingan kelompok tertentu. Situasi ini menyoroti pentingnya evaluasi kritis terhadap dinamika politik yang berpengaruh terhadap kualitas proses demokrasi di Indonesia.

Dalam keadaan-keadaan seperti ini, film sering dimanfaatkan untuk menyampaikan beragam pemikiran atau kepentingan tertentu. Dengan demikian, di samping sebagai sumber hiburan, film juga dapat berfungsi sebagai cara alternatif untuk meningkatkan komunikasi yang lebih efektif. Sebagai alat komunikasi, film mendukung penyampaian isu-isu rumit seperti persoalan sosial, politik, dan budaya dengan cara yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Selain itu, film mampu memperlihatkan realitas atau kebenaran dari sudut pandang tertentu dan memberikan pemahaman kritis kepada masyarakat mengenai topik tertentu. Film merupakan hasil komunikasi yang tersusun dari beberapa komponen, yakni komunikator (pembuat film), pesan atau konten (naskah/teks audio dan visual), media (proyektor/film/layar bioskop), dan komunikan (audiens). Oleh karena itu, film adalah jenis komunikasi yang menyampaikan pesan melalui kombinasi suara dan gambar.

Film dokumenter merupakan jenis film yang merepresentasikan kenyataan dalam bidang sosial, politik, dan budaya, serta menjadi sumber inspirasi untuk produksi dokumenter yang tak pernah surut [5]. Berbeda dengan film fiksi, dokumenter memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu tema, peristiwa, atau individu berdasarkan bukti yang kuat, seringkali melalui wawancara, rekaman video, dan data sejarah. Di dalam dokumenter, para pembuat film menerapkan teknik naratif untuk menyusun alur cerita yang tidak hanya menarik perhatian penonton, tetapi juga mendorong mereka untuk mencerna realitas dengan lebih kritis. Dokumenter juga berfungsi sebagai sarana yang efektif dalam membentuk opini masyarakat karena karakteristiknya yang asli dan edukatif [6].

Watchdoc merupakan sebuah perusahaan produksi audio visual yang berasal dari Indonesia dan didirikan pada tahun 2009 oleh dua jurnalis, Andhy Panca Kurniawan serta Dandhy Laksono. Di kalangan masyarakat Indonesia, Watchdoc telah diakui sebagai pembuat film dokumenter yang mengangkat berbagai isu sosial melalui saluran Youtube mereka yang bernama Watchdoc Documentary. Beberapa karya mereka telah mencapai popularitas tinggi dan sering kali menjadi topik pembicaraan, seperti Sexy Killer, Kinipan, Wadas Waras, dan Pesta Oligarki [7].

Film dokumenter berjudul Pesta Oligarki yang diproduksi oleh Watchdoc Documentary telah menarik perhatian masyarakat sejak diluncurkan di saluran YouTube pada 19 Oktober 2024. Film ini mengeksplorasi peran oligarki dalam sistem demokrasi di Indonesia, termasuk masalah perubahan batas usia untuk pencalonan wakil presiden yang menjadi 35 tahun serta tindakan represif aparat selama Pemilu 2024 [8]. Hingga akhir Februari 2025, dokumenter ini telah ditonton sebanyak 1.129.455 kali di YouTube dan menerima berbagai reaksi dari publik, meskipun jumlah dislike tidak dapat diakses secara publik karena telah disembunyikan oleh YouTube sejak November 2021. Film ini telah memicu perdebatan yang luas di beragam platform media sosial, dan banyak pemirsa menghargai keberanian Watchdoc dalam membahas isu-isu sensitif yang berhubungan dengan oligarki dan demokrasi.

Analisis terhadap tanggapan dari penonton video film dokumenter Pesta Oligarki yang dipublikasikan oleh kanal youtube Watchdoc Documentary mengungkap bahwa film ini dianggap sebagai kritik yang tajam terhadap sistem politik di Indonesia, khususnya dalam konteks Pemilu 2024, yang dinilai telah mempertahankan praktik korupsi dalam dasar demokrasi. Beberapa komentar, seperti yang diungkapkan oleh pengguna @hansjaladana8176, menekankan pentingnya film ini sebagai pengingat sejarah agar masyarakat tidak melupakan kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi dalam pemilu. Ia juga menyindir figur politik tertentu yang disebut “Mulyono Koplak dan rekan-rekannya,” dianggap berkontribusi dalam merusak nilai konstitusi. Di sisi lain, komentar dari @fkrialianeyah4572 memberikan pandangan dari sudut pandang akademis serta masyarakat umum bahwa harapan terhadap pemilu sering kali hanya sebuah ilusi, karena sistem politik cenderung digunakan untuk kepentingan sekelompok elit. Istilah “pesta rakyat” pun telah bertransformasi menjadi “pesta oligarki.” Ungkapan emosional dari @bukdiina14 juga memperlihatkan kekecewaan mendalam terhadap kondisi sosial dan politik selama sepuluh tahun terakhir. Ia mengaku terharu sampai meneteskan air mata karena merasa terdzolimi oleh pemerintah, meskipun masih berharap akan adanya perubahan untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, @anrezarmy memberikan analisis kritis tentang partai-partai politik di Indonesia yang dilihatnya telah menjadi alat bagi kekuasaan segelintir orang tanpa landasan ideologi yang kuat dan kurangnya oposisi yang seimbang. Kompromi politik yang diambil atas nama persatuan justru dianggap memperburuk kondisi sistem. Secara keseluruhan, tanggapan-tanggapan ini menunjukkan bahwa dokumenter Pesta Oligarki tidak hanya menyentuh emosi, melainkan juga berfungsi sebagai sarana refleksi yang menghasilkan kesadaran publik mengenai legitimasi politik yang krisis, lemahnya institusi demokrasi, serta dominasi oligarki dalam proses pemilu di Indonesia.

Film Pesta Oligarki telah menjadi topik perdebatan serius di berbagai forum publik, termasuk acara yang diselenggarakan oleh Sekolah Demokrasi di Kota Metro, Lampung, menurut laporan Kumparan pada tahun 2024. Diskusi ini menjelajahi berbagai masalah yang dihadapi demokrasi Indonesia yang diperlihatkan dalam film, menyoroti bagaimana oligarki beroperasi secara terstruktur dalam sistem demokrasi, khususnya menjelang Pemilu 2024 [9]. Peserta diskusi mengatakan bahwa film ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana para elite politik dan ekonomi saling terkait untuk mempertahankan kekuasaan sambil memperkecil ruang bagi keterlibatan masyarakat. Salah satu pembicara dalam diskusi, Bambang Hermanto, yang merupakan Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Metro dan Direktur Metro Institute, menyatakan pentingnya film ini untuk meningkatkan kesadaran publik agar tidak terjebak dalam semarak pemilu yang tidak substansial. Pemutaran dan diskusi film ini juga diadakan di Perpustakaan Ajip Rosidi, Bandung, seperti yang diungkapkan oleh BandungBergerak.id pada tahun 2024, di mana para peserta mengungkapkan keprihatinan mereka terkait kondisi demokrasi yang meninggalkan rakyat sebagai penonton dari konflik kekuasaan elite [10]. Salah satu peserta diskusi menyatakan bahwa film ini mencerminkan kondisi politik saat ini, di mana pemilu tidak lagi berfungsi sebagai ruang demokrasi bagi rakyat, melainkan menjadi ajang bagi oligarki untuk mempertahankan pengaruhnya. Dokumentasi yang tajam dan berbasis bukti menjadikan Pesta Oligarki sebagai alat yang efektif dalam mengungkap praktik kekuasaan tersembunyi yang sering kali luput dari perhatian publik. Oleh karena itu, film ini sangat penting untuk dianalisis secara akademis, terutama dalam memahami bagaimana media visual dapat merepresentasikan struktur kekuasaan dan memengaruhi kesadaran politik Masyarakat.

Penelitian ini diarahkan pada gambaran oligarki saat menghadapi Pemilu 2024, di mana peneliti akan mengeksplorasi aspek-aspek tersebut melalui cuplikan dari film “Pesta Oligarki” yang diproduksi oleh Watchdoc. Metode yang diterapkan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif melibatkan metode pengumpulan dan analisis data yang tidak bersifat kuantitatif. Fokus dari metode ini adalah pada penelitian yang tidak memerlukan penyusunan hipotesis. Selama proses penelitian, kualitas kualitatif menekankan pada deskripsi data menggunakan kata-kata atau kalimat yang dikelompokkan sesuai dengan tema guna mencapai kesimpulan [11]. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teori semiotika dari Charles Sander Peirce.

Dalam pengkajian semiotika, Charles Sanders Peirce—yang merupakan pionir dalam tradisi semiotika di Amerika—mengidentifikasi tiga komponen utama yang menciptakan hubungan segitiga arti, yaitu Tanda, Objek, dan Interpretan. Peirce menegaskan bahwa tanda adalah sesuatu dengan bentuk fisik yang dapat dirasakan oleh indra dan berfungsi untuk merepresentasikan atau merujuk pada sesuatu yang berada di luar dirinya [12]. Selain itu, tanda tidak hanya berfungsi sebagai representasi, tetapi juga beroperasi dalam konteks tertentu, berfungsi sebagai penghubung antara objek (sesuatu yang dirujuk) dan interpretasi (makna yang muncul dalam pikiran penerima tanda) [13]. Teori segitiga arti atau sistem triadik dari Charles Sanders Peirce menjelaskan bagaimana arti terbentuk dari sebuah tanda selama tanda tersebut digunakan dalam proses komunikasi, termasuk di dalam karya seni. Dalam perspektif semiotik Peirce, makna muncul melalui relasi tiga elemen utama: objek, representamen (tanda yang melambangkan objek), dan interpretan (pemahaman atau makna yang dihasilkan dari tanda itu). Hubungan triadik ini mencakup salah satu hubungan simbolik, yang ditentukan oleh adanya kesamaan antara elemen-elemen yang terlibat dalam proses pemaknaan [14].

Penelitian yang dijadikan rujukan oleh penulis adalah yang dilaksanakan oleh Anam (2025) yang berjudul “Dampak Tayangan Watchdoc Documentary Pesta Oligarki terhadap Perspektif Politik Masyarakat Indonesia”. Dalam kajian yang dilakukan Anam, ia menerapkan pendekatan kuantitatif dengan rancangan penelitian cross-sectional. Kesamaan antara penelitian ini dengan karya terdahulu adalah sama-sama mengangkat film Pesta Oligarki sebagai fokus utama. Namun, terdapat perbedaan antara studi sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu dalam penggunaan metode yang berbeda antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan analisis semiotika [8].

Representasi adalah suatu kerangka pemikiran yang mendukung pemahaman tentang bagaimana makna dan pandangan terkait budaya diciptakan di dunia. Makna tersebut dikonstruksi, dipresentasikan, dan dijaga melalui berbagai simbol, ilustrasi, atau tanda. Dengan kata lain, representasi yang terbentuk dapat berkontribusi pada cara pandang, identitas, serta interaksi sosial dalam masyarakat [15]. Makna dari representasi ini berfungsi melalui dua elemen utama, yaitu dalam ide-ide dan bahasa. Kedua aspek ini saling berhubungan. Dalam hal konsep pemikiran yang ada dalam diri individu, melibatkan penggunaan bahasa, simbol, dan gambar untuk merepresentasikan makna tersebut.

Teori representasi berkaitan dengan cara kita memahami bagaimana arti dibentuk dan disampaikan melalui berbagai alat dan cara berkomunikasi dalam masyarakat. Ini melibatkan langkah-langkah pengkodean, di mana pembuat representasi memilih, mengedit, dan mengemas makna tertentu ke dalam simbol dan tanda-tanda [16]. Pada saat yang bersamaan, para konsumen akan menjalani proses pemahaman di mana mereka memberikan arti pada representasi sesuai dengan latar sosial, pengalaman, dan budaya mereka. Teori representasi juga menunjukkan pentingnya media massa dalam membentuk dan memengaruhi representasi. Media memiliki kemampuan untuk memilih, mengedit, dan menampilkan cerita, gambar, dan narasi yang mencerminkan suatu realitas tertentu. Namun, dalam teori ini juga ditekankan bahwa konsumen melakukan interpretasi terhadap representasi dengan cara kritis, dengan menyadari asumsi atau elemen yang terkandung di dalamnya [17].

Dalam studi ini, penulis menitikberatkan pada analisis representasi oligarki yang dapat dilihat melalui narasi, karakter, dan simbol-simbol visual dalam film tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap dengan jelas bagaimana praktik oligarki, seperti dominasi sumber daya politik dan ekonomi oleh segelintir orang berkuasa, kolusi kekuasaan, serta manipulasi kebijakan, direpresentasikan baik secara implisit maupun eksplisit melalui seni film. Dengan menggunakan pendekatan analisis semiotika dan kritik wacana kritis, peneliti menggali struktur naratif film untuk memetakan relasi kekuasaan, ketidakadilan, dan dinamika hegemoni yang mencerminkan kenyataan oligarkis yang ada di Indonesia. Diharapkan temuan dari penelitian ini akan memberikan perspektif kritis kepada masyarakat dalam merespons fenomena oligarki, sekaligus menjadi sarana refleksi bersama untuk mengidentifikasi praktik oligarki yang mungkin mengganggu jalannya proses demokrasi, khususnya menjelang Pemilu 2024.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori analisis semiotika dari Charles Sanders Pierce yang memandang 3 elemen utama, yakni sign, object, dan interpretant [18]. Pada penelitian ini, penulis akan mengambil beberapa potongan adegan dalam film Pesta Oligarki yang merepresentasikan oligarki dalam film tersebut dengan menggunakan analisis triangle meaning dengan tahapan sebagai berikut; mendefinisikan objek analisis, mengumpukan teks, mendeskripsikan teks, kemudian membuat generalisasi konsep dan menyimpulkan hasil penelitian [19].

Teknik Analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa oleh Miles dan Huberman, kegiatannya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan [20]. Reduksi data Adalah melakukan observasi, dalam hal ini peneliti menonton film Pesta Oligarki untuk dapat menentukan scene mana yang merepresentasikan oligarki. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data, dalam hal ini peneliti mengambil potongan adegan film yang merepresentasikan oligarki, kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang berisi triangle meaning dari Charles sanders pierce. Selanjutnya penarikan Kesimpulan, adalah proses menyimpulkan data-data yang sudah dinarasikan, dan proses penarikan Kesimpulan ini juga mengambil data-data eksternal seperti pemberitaan yang terkait sebagai bahan validitas data yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan

Film dokumenter dari Watchdoc Documentary, Pesta Oligarki memberikan representasi visual dan naratif yang menarik seputar dominasi politik elite di masyarakat Indonesia pada berbagai aspek kehidupannya. Film ini dapat diaanalisa melalui semiotika Charles Sanders Peirce untuk mendekonstruksi gambaran semiotiknya untuk mengungkap makna yang lebih dalam yang menyiratkan praktik-praktik oligarki di Indonesia pasca-Reformasi. Pendekatan Peirce memecah tanda menjadi tiga elemen utama, yang dikenal sebagai representamen, objek, dan interpretant. Melalui tiga elemen tersebut, peneliti dapat memberikan makna tambahan yang mengundang dari setiap adegan dalam film sebagai representasi.

Berikut beberapa potongan scene yang merepresentasikan oligarki dalam film Pesta Oligarki oleh Watchdoc Documentary.

Hasil

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa film dokumenter Pesta Oligarki secara konsisten menyampaikan pesan simbolik tentang infiltrasi kekuasaan oligarkis ke berbagai aspek kehidupan sosial-politik di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Dengan menerapkan pendekatan semiotika dari Charles Sanders Peirce yang mencakup representamen (tanda), objek (obyek), dan interpretant, peneliti mengevaluasi enam adegan penting dalam film yang menggambarkan dominasi elite dengan cara visual dan naratif.

…..

1. Adegan Traktor Pemerintah Menggusur Lahan Petani (Menit 08:03)

Tanda yang nampak dalam adegan ini adalah traktor milik pemerintah yang berfungsi sebagai simbol kekuasaan negara. Obyek yang terlihat adalah aksi penggusuran. Interpretasi yang muncul adalah bahwa negara dijadikan alat untuk menguntungkan kepentingan elite, mengesampingkan hak masyarakat kecil. Perbuatan ini merefleksikan kekerasan struktural dan ketidakadilan kekuasaan antara negara dan rakyat.

2. Rapat DPR yang Terkendala Arahan Ketua Partai (Menit 15:08)

Tanda yang terlihat adalah suasana rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Obyeknya adalah pembahasan undang-undang yang terhenti karena kurangnya petunjuk dari pimpinan partai. Interpretasi yang muncul menunjukkan dominasi partai politik sebagai institusi oligarkis, yang melupakan aspirasi rakyat demi kepentingan elite partai, mengindikasikan bagaimana demokrasi dipersempit menjadi prosedural tanpa nilai substantif.

3. Pencitraan Pejabat Tanam Mangrove (Menit 16:42)

Adegan ini menunjukkan simbol kepedulian terhadap lingkungan. Namun, dari sudut pandang semiotik, interpretasinya mengungkapkan pencitraan politik yang dimanfaatkan oleh elite sebagai bagian dari strategi kampanye yang tersembunyi. Tindakan simbolik ini menggambarkan bagaimana kekuasaan memanfaatkan narasi lingkungan untuk memperkuat citra mereka dalam pemilihan.

4. Bentrokan Polisi dan Warga Rempang (Menit 18:45)

Tanda yang terlihat adalah pertemuan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Obyeknya adalah demonstrasi menolak proyek investasi. Interpretasinya adalah bahwa pemerintah bertindak menekan demi menjaga kepentingan modal, mencerminkan kenyataan oligarki yang menjadikan aparat sebagai penjaga investasi elite, bukan sebagai pelindung rakyat.

5. Sidang Mahkamah Konstitusi tentang Presidential Threshold (Menit 23:50)

Sidang ini menjadi lambang legalitas yang dimanfaatkan oleh oligarki politik. Interpretasi dari adegan ini menunjukan bahwa hukum tidak bersifat netral, tetapi digunakan untuk menjaga dominasi elite dan menghalangi munculnya alternatif politik dari luar struktur kekuasaan yang ada.

6. Penggabungan Lawan Politik ke Dalam Koalisi (Menit 29:07)

Adegan memperlihatkan presiden terpilih yang mengundang lawan politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Interpretasinya adalah sebuah bentuk kompromi transaksi yang bertujuan mempertahankan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem oligarki, oposisi dilemahkan, dan kekuasaan condong dikonsolidasikan melalui diskusi antar elite, bukannya melalui mekanisme demokrasi yang sehat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa film Pesta Oligarki bukan sekedar menampilkan narasi dokumenter, tetapi juga merupakan kritik tajam terhadap praktik kekuasaan oligarki di Indonesia. Analisis semiotik mengungkapkan bahwa simbol-simbol dalam film ini mengungkap cara kerja kekuasaan elite yang bersifat sistemik dan terorganisasi, termasuk manipulasi hukum, eksploitasi aparat pemerintah, dan pencitraan yang dipenuhi dengan kepentingan politik.

Simpulan

Berdasarkan analisis semiotika terhadap film dokumenter Pesta Oligarki yang dibuat oleh Watchdoc Documentary, dapat disimpulkan bahwa film ini secara terperinci menggambarkan praktik kekuasaan oligarki yang meresapi berbagai dimensi dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia, khususnya menjelang dan setelah Pemilu 2024. Dengan menggunakan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce yang membagi tanda menjadi representamen, objek, dan interpretant, studi ini berhasil mengungkap makna yang tersembunyi di balik simbol visual dalam film tersebut.

Terdapat enam scene penting yang mencerminkan realitas oligarki di Indonesia:

1. Penggusuran lahan oleh pemerintah memperlihatkan bagaimana otoritas negara dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan elit ekonomi, bukan untuk melindungi masyarakat kecil.

2. Ketergantungan legislator pada arahan elite partai mengindikasikan bahwa demokrasi prosedural telah dibaiki oleh struktur politik yang terpusat.

3. Pencitraan pejabat melalui simbol-simbol lingkungan menunjukkan strategi kampanye oligarki yang menyelubungi kepentingan politik dalam narasi kepedulian sosial.

4. Tindakan represif terhadap masyarakat dalam konflik lahan merefleksikan dukungan negara kepada investasi besar dan mengabaikan hak asasi manusia.

5. Pembatasan untuk mencalonkan presiden melalui ambang batas presiden menegaskan bahwa undang-undang telah dipergunakan sebagai alat untuk menjaga dominasi elit politik.

6. Kooptasi oposisi ke dalam koalisi pemerintahan menunjukkan sebuah strategi konsolidasi kekuasaan yang menghilangkan fungsi kontrol dan keseimbangan dalam demokrasi.

Film Pesta Oligarki tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi visual, tetapi juga sebagai sarana kritik sosial yang menyentuh inti permasalahan struktural dalam demokrasi Indonesia. Simbol-simbol yang ditampilkan dalam film menunjukkan bahwa sistem kekuasaan telah dikuasai oleh segelintir elit yang menguasai hukum, sumber daya ekonomi, dan narasi publik. Dalam konteks oligarki, kekuasaan bersifat tidak hanya eksploitatif, tetapi juga manipulatif—memanfaatkan alat hukum, media, dan simbol moral untuk mempertahankan dominasi mereka.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa representasi oligarki dalam film dokumenter Pesta Oligarki menampilkan kegagalan sistem demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata. Film ini secara efektif membuka ruang untuk refleksi dan perlawanan terhadap praktik kekuasaan yang tidak seimbang, sekaligus menjadi sarana pendidikan politik yang mendorong pemahaman kritis masyarakat terhadap arah demokrasi Indonesia ke depan.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama perjalanan penyusunan penelitian ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UMSIDA atas ilmu, inspirasi, dan pengalaman berharga yang telah dibagikan. Semoga segala kebaikan, dukungan, dan ketulusan yang diberikan mendapat balasan pahala terbaik dari Allah SWT.