Abstract

Background: The quality of financial reporting within local governments plays a critical role in ensuring transparency and accountability. Specific Background: Despite regulations mandating the application of government accounting standards and internal control mechanisms, empirical inconsistencies remain regarding their actual influence on financial reporting quality. Knowledge Gap: There is limited empirical evidence on how internal control, accounting standard implementation, and apparatus quality affect financial reporting in regional government settings, particularly in under-examined areas such as Sei Balai. Aim: This study investigates the impact of government accounting standards implementation, internal control, and apparatus quality on the financial reports of the Sei Balai District Office. Results: Findings reveal that only the quality of government apparatus exerts a significant and positive influence on financial reporting, while accounting standards and internal control do not demonstrate statistically significant effects. Novelty: This research contributes a localized case-based empirical insight into factors influencing financial report quality in regional governments, diverging from generalized assumptions that all regulatory compliance measures inherently yield better reporting outcomes. Implications: These results suggest that capacity-building for human resources may be more crucial than procedural compliance in improving the quality of financial reports, informing policymakers in resource prioritization.

Highlights:

• Highlights the dominant role of apparatus quality in financial reporting.

• Reveals limited impact of accounting standards and internal control.

• Offers empirical insights from a localized regional government context.

Keywords: Government Accounting Standards, Internal Control, Apparatus Quality, Financial Reporting, Local Government

Pendahuluan

Tuntutan masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan lembaga publik terus menguat seiring berkembangnya akuntansi sektor publik dalam otonomi daerah. Sebagai entitas pelapor, informasi laporan keuangan harus berkualitas tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat atas kegiatan organisasinya. Laporan keuangan menjadi salah satu keluaran yang wajib disediakan oleh lembaga ilmu akuntansi. Oleh karenanya, untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas pula [1].

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, pemerintah terus berupaya mencapai akuntabilitas dan keterbukaan dalam laporan keuangan yang dihasilkan. [2]. Penerapan SAP secara konsisten meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, menjadikannya lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar periode serta antar entitas pemerintah [3]. Kontrol atas tindakan yang diambil juga diperlukan untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pengendalian didasarkan pada sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang berfungsi sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan suatu organisasi dan pedoman pelaksaannya [4].

Diberlakukannya tindakan ini secara komprehensif dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi, sumber daya manusia, biaya dan manfaat, serta kejelasan kriteria pengukuran efektivitas [5]. SPI memastikan bahwa proses pencatatan dan pelaporan keuangan berlangsung secara benar, mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan, sehingga meningkatkan keandalan informasi keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi tata kelola keuangan tingkat kecamatan yang selama ini belum banyak dikaji. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hidayat, (2021) menunjukkan bahwa baik SAP maupun SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik penerapan SAP dan SPI, semakin tinggi pula kualitas, transparansi, dan akuntabilitas informasi keuangan publik yang dihasilkan [6].

Suatu sistem atau prosedur yang disebut pengendalian internal diterapkan dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa prosedur kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana prosedur organisasi yang digunakan untuk memelihara atau menjaga operasi dan menghasilkan informasi yang benar dan dapat dipercaya termasuk dalam pengendalian internal [7].

Terciptanya laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dari penerapan kaidah akuntansi pemerintah dan kualitas sumber daya manusianya. Laporan keuangan yang berkualitas akan dihasilkan dengan menetapkan aturan-aturan mendasar yang berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan yang dapat dijaikan dan dimanfaatkan sebagai landasan dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk memahami keuangan daerah, akuntansi pemerintahan, bahkan operasional pemerintahan diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas agar laporan keuangan yang dihasilkan juga sama berkualitasnya. Oleh karena itu, memiliki sumber daya manusia yang unggul juga akan menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas pula [8].

Tujuan dibuatnya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan adalah untuk meningkatkan kualitas laporan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya dan memungkinkan mitranya mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah [9]. Karena mematuhi persyaratan peraturan yang relevan, pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh laporan ini memiliki kualitas tertinggi. Standar akuntansi menjadi bahan referensi yang digunakan untuk memberikan laporan keuangan kepada pihak eksternal yang mempunyai otoritas tertinggi. Standar akuntansi membantu dalam menentukan informasi apa yang harus diungkapkan kepada pihak luar ketika menyiapkan laporan keuangan. Jika data tersebut diinterprestasikan menggunakan kriteria dan sudut pandang yang sebanding dengan pembuat laporan keuangan, maka pengguna yang tidak terafiliasi dengan organisasi akan dapat memahaminya [10].

Dengan menyampaikan informasi keuangan yang transparan, memastikan proses pengelolaan keuangan diawasi, dan menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah desa melayani masyarakat desa dengan mengelola keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan penduduk setempat [11]. Menurut Stewardship theory tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan laporan keuangan dan mekanisme pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk memberikan akses kepada penduduk lokal terhadap sumber daya tersebut [12]. Teori pengeloaan menggambarkan situasi atau kondisi dimana manajemen tidak dimotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi [13].

Kurangnya jumlah personil, pembagian tugas yang kurang jelas dan petugas layanan belum penuh diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi. Sehingga terjadi penumpukan realisasi kegiatan diakhir tahun dan menjadi penyebab kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan selama 2023 dan hal ini tentunya juga berdampak terhadap laporan keuangan [14]. Hasil tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya, dan sistem pengendalian internal belum memadai. Lemahnya pengendalian internal terkait dengan lingkungan pengendalian, kualitas aparatur terhadap laporan keuangan dan standar akuntansi pemerintah di kantor camat sei balai.

Metode

A. Jenis Data dan sumber

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif penelitian ini berasal dari tanggapan responden terhadap kuesioner peneilitian. Kemudian, data kualitatif ini diukur dengan menggunakan skala likert lima poin. Jawaban responden mengenai penerapan SAP, kompetensi aparatur, SPI, dan kualitas laporan keuangan menjadi sumber kajian data kualitatif ini. Data primer dalam penelitian ini berupa data respon dari responden pada variabel penelitian. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa jurnal penelitian yang relevan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sei Balai yang menangani langsung SAP, SPI, dan publikasi laporan keuangan. Purposive sampling adalah metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini. Metode ini dipilih agar memudahkan peneliti untuk menyesuaikan kriteria pemilihan sampel sesuai kebutuhan penelitian, sehingga lebih fleksibel dibandingkan metode sampling lain. Menurut Sugino, (2016) dalam Yusri, (2020) teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, di mana peneliti memilih sampel berdasarkan karakteristik atau kriteria yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian [15]. Pegawai yang melaksanakan tugas akuntansi dan penganggaran serta terlibat langsung dalam pembuatan LKPD Kecamatan Sei Balai termasuk kriteria yang digunakan sebagai ukuran pengambilan sampel. Sampel penelitian berjumlah 40 responden.

C. Definisi Operasional Variabel

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Jumlah responden penelitian adalah 40 orang dengan penelitian-penelitian berdasarkan atribut sebagai berikut :

Figure 1.Jumlah responden

Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih banyak 55% dibandingkan responden perempuan atau 45%.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 7 responden (17,5%) yang berusia antara 18 sampai 25 tahun, 6 responden (15%) berusia antara 26 sampai 30 tahun, 13 responden (32,5%) berusia antara 31 sampai 35 tahun, dan 14 responden (35%). Responden paling sedikit berdasarkan usia adalah 26-30 tahun yaitu sebanyak 6 (15%) orang dan yang paling banyak adalah >36 tahun yaitu sebanyak 14 oranng (35%)

Berdasarkan dari pendidikan para responden memperlihatkan bahwa responden yang berpendidikan S1 sebanyak 35 orang (87.5%),respoinden berpendidikan D3 sebanyak 2 orang (5%) dan terakhir responden berpendidikan SMA/SMK jumlahnya 3 orang (7.5 %).Responden paling sedikit berdasarkan pendidikan adalah D3 (5%) dan yang paling banyak adalah S1 (87.5%).

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas Plot normal Q-Q titik-titik harus terletak disepanjang garis diagonal, menunjukkan kesesuaian dengan distribusi normal.

Figure 2.Uji normalitas

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titk mengikuti alur garis diagonal maka dapat di katakan normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai VIF dibawah atau <10 dan tolerance value diatas >0,1.

Figure 3.Uji multikolinearitas

Berdasarkan data tabel diatas, tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF variable SAP (X1) adalah 1,74 < 10 dan nilai tolerance value 0,584 > 0,1. Variabel SPI (X2) adalah 2.020 < 10 dan nilai tolerance value 0,495 > 0,1 dan terakhir variabel Kualitas aparatur (X3) memiliki nilai VIF sebesar 1,673 < 10 dan nilai tolerance value 0,598 > 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen tidak memiliki korelasi linier yang tinggi satu sama lain, sehingga estimasi koefisien regresi tetap efisien dan tidak bias [16].

c. Uji Heteroskedastisitas

Figure 4.Uji heteroskedastisitas

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa residual tersebar secara acak sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Figure 5.Uji regresi linear berganda

Berdasarkan tabel diatas angka yang berada pada Unstandardized Coefficients betta, maka persamaan regresi linear ialah sebagai berikut :

Y = 4.773 + 0,375 + 0,353+ 0,411+ e

a. Kualitas laporan keuangan tidak mempengaruhi variabel PSAP (X1), sistem pengendalian interal (X2), kualitas aparatur (X3) yang mempunyai nilai konstanta sebesar 4,733. Variabel kualitas laporan keuangan tidak mengalami perubahan karena tidak ada faktor independen.

b. Variabel PSAP (X1) yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi b1 sebesar 0,375 berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan. Artinya, dengan asumsi tidak ada variabel lain yang diperhatikan dalam penelitian ini, maka setiap kenaikan satuan variabel PSAP akan memberikan dampak sebesar 0,17t terhadap laporan keuangan.

c. Kualitas laporan keuangan mempengaruhi variabel sistem pengendalian internal secara positif yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi (X2) b2 sebesar 0,353. Artinya, dengan asumsi tidak ada variabel lain yang diteliti dalam penelitian ini maka kenaikan salah satu variabel SPI akan memberikan dampak sebesar 0,077 terhadap kualitas laporan keuangan.

d. Kualitas laporan keuangan mempengaruhi variabel kualitas aparatur secara positif yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi (X3) b3 sebesar 0,411. Artinya, dengan asumsi tidak ada variabel lain yang diteliti dalam penelitian ini maka peningkatan salah satu variabel Kualitas Aparatur akan berdampak sebesar 0,307 terhadap kualitas laporan keuangan.

Secara teoretis, ketidaksignifikanan pengaruh PSAP, SPI, dan kualitas aparatur terhadap kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh masalah dalam implementasi, konteks organisasi yang tidak mendukung, desain sistem yang tidak memadai, kurangnya pengawasan eksternal, dan standar akuntansi yang tidak relevan [17]. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas PSAP, SPI, dan kualitas aparatur tidak hanya bergantung pada keberadaan formal sistem tersebut, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut diimplementasikan, dikelola, dan didukung oleh lingkungan organisasi yang kondusif [18].

3. Hipotesa

a. Uji t

Figure 6.Hasil uji t

Nilai t hitung untuk variabel PSAP adalah 1.963 dengan tingkat signifikansi 0,037 menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan tidak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan nilai t_hitung (1.963) < t_tabel (2.028) dan nilai signifikan (0,375) > 0,05.

Nilai t hitung untuk Sistem Pengendalian Internal ialah 1.687 dengan tingkat signifikansi 0,100 menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal tidak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai t hitung (1.687) < t tabel (2.028) dan nilai signifikan (0,100) > 0,05.

Nilai t hitung untuk variabel Kualitas Aparatur adalah 2.322 dengan tingkat signifikansi 0,002 menunjukkan bahwa Kualitas Aparatur dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai t hitung (2.322) > ttabel (2.028) dan nilai signifikansi (0,002) < 0,05.

b . Uji F

Figure 7.Hasil uji F

Berdasarkan uji F nilai signifikan adalah 0,001 dan nilai F hitung 8.274. Dasar pengambilan keputusan adalah tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Karena nilai signifikasi 0,001 < a = 0,05 dengan nilai Fhitung > Ftabel (8.274 > 3.26). Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara positif oleh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intenal dan kualitas laporan keuangan.

c. Koefisien Determinasi (R ² )

Figure 8.Hasil uji R Square

Berdasarkan hasil uji R Square, variabel SAP, sistem pengendalian intern, dan kualitas aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Sei Balai sebesar 40,8% atau 0,408. Namun, model penelitian ini tidak memperhitungkan 59,2 % komponen sisanya.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan SAP terhadap Laporan Keuangan

Hasil penelitian memperlihatkan penerapan standar akuntansi pemerintah di Kecamatan Sei Balai tidak memiliki dampak secara signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasilnya, hipotesis Ho diterima, sedangkan hipotesis Ha ditolak. Meskipun SAP secara teoritis dirancang untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, dalam konteks Kecamatan Sei Balai, faktor implementasi seperti kesiapan SDM, dan penerapan standar yang belum berbasis akrual menjadi alasan mengapa SAP belum berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis Ho diterima karena kondisi tersebut menghambat dampak positif SAP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah [19]. Hal ini sesuai dengan penelitian Sari (2022) dan Ikyarti (2019) yang menjelaskan bahwa dampak penerapan SAP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah. Namun, menurut Wibowo (2020) dan Mardika (2021), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh penerapan SAP berdampak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah [20] [21].

2. Pengaruh SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara SPI terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Sei Balai, maka Ho diterima sedangkan Ha di tolak. Meskipun SPI secara teoritis memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, dalam konteks Kecamatan Sei Balai, faktor-faktor implementasi dan dukungan yang kurang memadai menyebabkan SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak [22]. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ikyarti [23], yang menemukan bahwa SPI tidak memiliki dampak nyata dan menguntungkan terhadap kualitas laporan keuangan. Meskipun demikian, hal ini berbeda dengan penelitian oleh Sari (2022) menunjukkan bahwa dampak SPI terhadap laporan keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dan temuan SPI tidak memiliki pengaruh yang signnifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Sei Balai [24].

3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur secara signifikan meningkatkan standar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kecamatan Sei Balai. Hal ini mendukung hipotesis (H2) yang menyatakan bahwa semakin kompeten aparatur maka semakin tinggi kualitas laporan keuangannya. Selain itu penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kompetensi aparatur. Penelitian ini mendukung penelitian wibowo (2020) dan Mardika (2021) yang menunjukkan hasil kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Sari (2022) yang menunjukkan bahwa hasil kompetensi aparatur tidak signifikan secara positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa kualitas laporan keuangan daerah di Kecamatan Sei Balai yang dipengaruhi oleh penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), SPI, dan kualitas aparatur. Hasil uji t menunjukkan bahwa laporan keuangan pada kantor Kecamatan Sei Balai tidak terpengaruh secara signifikan dan positif oleh variabel SAP. Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kecamatan Sei Balai tidak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel Sistem Pengendalian Intern. Sedangkan kualitas laporan keuangan kantor kecamatan Sei Balai dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh temuan uji t parsial variabel kualitas aparatur. Hal ini menandakan adanya kendala dalam implementasi kedua variabel tersebut, yang kemungkinan berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pemahaman teknis yang masih perlu ditingkatkan. Sebaliknya, kualitas aparatur terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, menegaskan pentingnya kompetensi dan profesionalisme SDM dalam pengelolaan keuangan publik. Temuan ini menekankan perlunya pemerintah kecamatan untuk lebih fokus pada pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi agar standar akuntansi dan pengendalian intern dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, perbaikan sarana dan prasarana pendukung serta sosialisasi yang intensif terkait SAP dan SPI menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel dengan memasukkan faktor-faktor lain seperti teknologi informasi, budaya organisasi, dan pengawasan eksternal yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

References

1. S. Faturey, N. Ahuluheluw, and H. H. Basuki, “The Effect of the Implementation of Government Accounting Standards, Internal Control System, and Human Resources Quality on the Quality of Local Government Financial Statements,” in Proc. Conf. Economic and Business Innovation (CEBI), 2021, pp. 368–379.
2. M. I. Dalimunte, “The Effect of the Implementation of Government Accounting Standards and the Quality of Apparatus on Financial Statements at the Pematang Silima Kuta Sub-District Office, Simalungun Regency,” Journal of Pearl Accounting, vol. 6, no. 1, pp. 58–66, 2021.
3. L. Ihyani Layali and E. P. Lilik Handajani, “The Influence of SAP and SPI on the Quality of Financial Statements by Refocusing and Reallocating Budgets as Moderation,” At-Tijarah: Journal of Islamic Finance and Banking Research, vol. 3, no. 2, pp. 163–179, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.52490/attijarah.v3i2.145
4. N. Andani and L. Syafina, “Analysis of Zakat Accounting in Increasing Accountability at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Deli Serdang Regency,” Balance: Journal of Accounting and Management, vol. 1, no. 1, pp. 121–128, 2022.
5. R. Martini, N. Lianto, S. Hartati, Z. Zulkifli, and E. Widyastuti, “The Government’s Internal Control System Over the Accountability of Village Fund Management in Sembawa District,” Journal of the Academy of Accounting, vol. 2, no. 1, 2019.
6. D. Hidayat, M. Sari, F. A. R., and K. Azizah, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir,” Jurnal Valuta, vol. 7, no. 1, pp. 1–13, 2021. [Online]. Available: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/16148
7. L. Rosana and R. W. Bharata, “Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards on the Quality of Presentation of Austerity Reports,” Journal of Medicine, vol. 3, no. 1, pp. 23–34, 2023.
8. D. Endriani, “The Effect of the Implementation of Government and Human Resources Accounting Standards on the Quality of Financial Statements at the Padang City Council Secretariat Office,” UNES Journal of Social and Economics Research, vol. 2, no. 1, pp. 31–41, 2017.
9. R. G. Mais and L. Palindri, “Application of the Principles of Accountability and Transparency in Managing Village Finances,” Journal of Accounting and Governance, vol. 1, no. 1, pp. 57–66, 2020.
10. Y. Andreani and L. Syafina, “Accountability and Transparency of Information Technology-Based Financial Statements at the National Amil Zakat Agency of Deli Serdang Regency,” AKUA: Journal of Accounting and Finance, vol. 1, no. 2, pp. 203–209, 2022.
11. D. Hidayat, M. Sari, and A. R. Firdaus, “The Effect of the Implementation of Government Accounting Standards and the Quality of Local Government Apartments in Indragiri Hilir Regency,” Currency: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, vol. 7, no. 1, pp. 1–13, 2021.
12. B. A. Syahbi and K. Kusmilawaty, “Analysis of Accounting Information System and Employee Performance on the Quality of Financial Statements at the PUPR Competency Development Center Region I Medan,” Masharif Al-Syariah: Journal of Sharia Economics and Banking, vol. 7, no. 3, 2022.
13. D. K. Panjaitan, M. K. Rokan, and L. Syafina, “Analysis of Village Financial Management Based on Permendagri No. 20 of 2018 in an Effort to Optimize Village Funds (Case Study on Pantis Village, Pahae Julu District, North Tapanuli Regency),” Business Economics Management and Accounting (EBMA), vol. 4, no. 1, pp. 1200–1209, 2023.
14. A. Apriani, N. Nurwani, and Y. S. Juliati, “Analysis of the Application of Environmental Management Accounting in Environmental Cost Disclosure Based on an Islamic Perspective,” Scientific Journal of Islamic Economics, vol. 9, no. 2, pp. 2374–2384, 2023.
15. A. Z. and D. Yusri, Theory, Methods and Practices of Qualitative Research, vol. 7, no. 2, 2020.
16. Sudariana and Yoedani, “Statistical Analysis of Multiple Linear Regression,” Trans Artists, vol. 2, no. 2, pp. 1–11, 2022.
17. A. Syafira, “The Effect of the Implementation of Government Accounting Standards, Internal Control System, Regional Financial Accounting System and Human Resource Competence on the Quality of Regional Financial Statements,” Pharmacognosy Magazine, vol. 75, no. 17, pp. 399–405, 2021.
18. S. A. N. D. Wulandari, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Kantor Camat Sei Balai,” unpublished, no. 2, 2024.
19. D. Arista, S. U. Ziah, I. Eprianto, C. Kuntadi, and R. Pramukty, “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah,” Jurnal Ekonomi, vol. 2, no. 7, pp. 1719–1729, 2023. doi: 10.55681/economina.v2i7.668
20. W. L. Wibowo, S. Suharno, and B. Widarno, “The Effect of the Implementation of Government Accounting Standards, Apparatus Competencies and Internal Control Systems on the Quality of Financial Statements of the Regional Government of Sragen Regency,” Journal of Accounting and Information Technology Systems, vol. 16, no. 1, pp. 52–61, 2020.
21. I. H. Mardika, “The Role of Government Apartments and Internal Audit on the Quality of Financial Statements (Case Study of South Tangerang City),” Journal of Digital Accounting, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2021.
22. H. Pertiwi and B. H. T., “The Effect of the Implementation of the Government’s Internal Control System, the Implementation of Government Accounting Standards, and the Implementation of Risk Management on the Quality of Financial Statements,” Management Studies and Entrepreneurship Journal, vol. 5, no. 2, pp. 6733–6745, 2024.
23. T. Ikyarti and N. Aprilia, “The Effect of the Implementation of Government Accounting Standards, the Implementation of Regional Management Information Systems, and the Government’s Internal Control System on the Quality of Financial Statements of the Regional Government of Selum Regency,” Journal of Accounting, vol. 9, no. 2, 2019.
24. F. M. Sari, “The Effect of the Implementation of Government Accounting Standards, the Quality of Local Government Apparatus, Good Governance and the Utilization of Information Technology on the Quality of Regional Financial Reports (Empirical Study in Batang Regency),” JAKA: Journal of Accounting, Finance, and Auditing, vol. 3, no. 1, 2022.