Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan landasan hukum yang mengatur tentang UMKM di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan definisi dan kriteria yang harus dipenuhi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini penting karena UMKM memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Undang-Undang ini juga bertujuan untuk mendorong pemberdayaan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program, seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan pengembangan pasar. Pemberdayaan UMKM diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.[1]

Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini[2].

Sementara itu, pembangunan nasional berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran peting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dalam pelaksanaannya memerlukan sinergi dari semua pihak. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi terwujud dalam pelaksana UMKM sedangkan Pemerintah berperan untuk mengatur, membina, mengawasi dan melindungi, memberdayakan iklim yang kondusif bagi masyarakat. Pemerintah harus memprioritaskan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap ekonomi nasional[3].

Peran strategis lainnya yaitu UMKM mampu meningkatkan daya kreativitas masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih dan menjadikan hasil produksinya sebagai ciri khas dari daerahnya. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi. Dapat dilihat dari jumlah industri yang cukup banyak sebagaimana dapat dilihat ditabel berikut ini:

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) Penelitian dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pelaku UMKM Topi di Desa Punggul serta studi kepustakaan terkait undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian[6].

Analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti [7]. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan memberikan penggambaran beserta penjelasan yang sistematis dan akurat berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapang mengenai hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi di lapang [8]. Analisis data deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Lokasi penelitian di UMKM Desa Punggul Kabupaten Sidoarjo yang dikenal dengan kampung topi. Sumber data yang digunakan diperoleh dari data primer dan sekunder. Mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang menggunakan wawancara, observasi dan Dokumentasi. Miles dan Huberman [9] mengatakan bahwa teknik analisis data menggunakan metode yang disebut dengan reduksi, pengumpulan, penyajian dan penarikan kesimpulan.

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut[10].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut:

2 . Peran UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Diakui bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga dinegara-negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha besar. Berdasarkan kontribusi UMKM terhadap PDB per sektor dapat diketahui bahwa kontribusi UMKM terbesar berada di sektor PPKP dengan unit UMKM sebesar 49.58 %, disusul dengan sektor PHR dengan 29.56 %. Industri pada sektor ini sangat potensial dikembangkan sejak dari mikro, dan ada peluang dikembangkan untuk menjadi industri besar. Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ditegaskan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan tanggung jawab pemerintah. Dari pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Sidoarjo merupakan tanggungjawab pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan prinsip-prinsipnya. Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 belum maksimal. Penelitian ini dilakukan di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo yang mendapat julukan sebagai desa UMKM Topi[11].

Saat pandemi covid-19 produksi topi di Desa Punggul terkena dampaknya, selama 1,5 tahun mereka berhenti total produksi topi karena sebagian besar produksi topinya ditujukan untuk sekolah-sekolah sehingga pendapatan mereka turun drastis. Ketika semua mengalihkan pekerjaan atau pemasaran secara online, produksi topi di Desa Punggul belum banyak yang melek digital sehingga tidak mampu untuk memanfaatkan kecanggihan digital, hal ini dikarenakan sebagaian besar produsen topi yang berusia lanjut dan generasi muda yang kurang tertarik untuk mengelola usaha topi. Dengan perlahan hilangnya wabah tersebut, produksi topi mulai dikerjakan kembali untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal yang menjadi permasalahan yaitu pendataan yang dilakuakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo belum menyeluruh, data yang disajiakan masih terdapat beberapa usaha pengrajin topi yang belum terdaftar di data usaha mikro.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dapat menjadi pedoman dan arahan bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan nilai produk dan memperluas pasar. Namun, diperlukan sinergi antara pelaku UMKM, pemerintah daerah, serta lembaga pendukung lainnya untuk memfasilitasi pelaku UMKM agar dapat mengakses modal dan infrastruktur serta memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip UU no 20 tahun 2008. Pentingnya peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan Kabupaten diharapkan mampu memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahan, meningkatkan kesempatan kerja bagi pelaku UMKM, melakukan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha, melakukan standarisasi produk umkm sehingga produk dari pelaku UMKM layak untuk digunakan, melakukan pendampingan legalitas usaha dan produk maka seluruh usaha yang berdiri di Sidoarjo dapat terdata secara keseluruhan, melakukan pendampingan terkait strategi pemasaran produk, melakukan pendampingan terkait digitalisasi bisnis karena saat ini merupakan era digitalisasi yang dinilai mampu menjadikan segala urusan lebih efektif dan efisien serta membatu dalam perluasan pasar.