Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu [1], [2]. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan pangan secara non tunai melalui mekanisme uang elektronik yang dapat digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di toko-toko yang telah ditunjuk [3], [4]. Dengan demikian, BPNT tidak hanya bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, tetapi juga memastikan mereka memperoleh asupan gizi yang memadai [5]. Pelaksanaan BPNT diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya penyaluran bantuan secara tepat sasaran dan efisien [6], [14].

Optimalisasi implementasi BPNT sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Salah satu faktor pendukung utama adalah pemanfaatan model pengambilan keputusan berbasis Multi-Criteria Decision Making (MCDM), seperti metode COPRAS dan CODAS, yang terbukti meningkatkan objektivitas dan transparansi dalam proses seleksi penerima bantuan [1]. Selain itu, penerapan Decision Support System (DSS) dengan metode MOORA dan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) juga mempercepat dan mengotomatisasi proses penentuan penerima manfaat [2], [3]. Namun, tantangan tetap ada, seperti kebutuhan infrastruktur yang memadai dan risiko kesalahan dalam penentuan kelayakan jika sistem tidak dikelola dengan baik [3]. Integrasi sistem ini ke dalam kerangka kerja yang sudah ada juga sering terhambat oleh kurangnya perencanaan jangka panjang dan pelatihan yang memadai bagi pelaksana program [4], [5].

Selain aspek teknologi, implementasi BPNT juga didukung oleh inovasi dalam distribusi bantuan, seperti penggunaan platform digital e-Warong. Platform ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan, meskipun masih menghadapi kendala teknis dan keterlambatan infrastruktur [7]. Koordinasi yang kurang optimal antara Dinas Sosial dan agen penyalur juga menjadi hambatan dalam komunikasi dan alokasi sumber daya [8]. Permasalahan lain yang sering muncul adalah kualitas beras yang didistribusikan dan ketepatan waktu penyaluran bantuan, yang menuntut perbaikan dalam manajemen logistik dan rantai pasok [9], [10]. Selain itu, akurasi data penerima bantuan menjadi isu krusial yang memerlukan pembaruan secara berkala agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak [11].

Di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara, permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan besar. Wilayah ini memiliki luas sekitar 31.360,10 km² dan secara administratif terbagi menjadi 18 kecamatan, dengan Kecamatan Tenggarong sebagai pusat pemerintahan. Salah satu kelurahan di kecamatan ini, yaitu Kelurahan Jahab, memiliki luas wilayah 42,67 km² dan dihuni oleh 4.627 penduduk. Meskipun terdapat 162 jiwa yang tergolong masyarakat kurang mampu, hanya 35 jiwa di antaranya yang terdaftar sebagai penerima BPNT. Disparitas antara jumlah penduduk kurang mampu dan penerima bantuan ini menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Permasalahan implementasi BPNT di Kelurahan Jahab tidak terlepas dari berbagai faktor sosial dan ekonomi. Kemiskinan di wilayah ini ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, tingginya pengangguran, dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar [15]. Perubahan sosial, seperti bencana alam atau pemutusan hubungan kerja, juga dapat memperburuk kondisi masyarakat miskin [16]. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program BPNT sangat penting untuk dikaji secara komprehensif [7], [8], [9], [10], [11].

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program BPNT di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Fokus utama penelitian adalah menganalisis kesesuaian antara tujuan program dengan hasil yang dicapai, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi penyaluran bantuan]. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal maupun nasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta atau kondisi alami [17]. Metode penelitian ini menekankan pada pengumpulan data kualitatif berupa kata-kata, pendapat, pengalaman, dan deskripsi, serta didukung oleh data kuantitatif yang relevan, meskipun fokus utama tetap pada data kualitatif [18]. Empat komponen utama dalam metode ini meliputi cara pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian [19]. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan BPNT di tingkat lokal.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang beralamat di Jl. Etam Km 7, Kode Pos 75511. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dan keunikan karakteristik wilayah yang sesuai dengan topik penelitian, serta potensi untuk menghasilkan temuan-temuan baru terkait implementasi BPNT [20]. Selain itu, pertimbangan lain seperti kemudahan akses, ketersediaan data, dan keterlibatan masyarakat serta pihak-pihak terkait juga menjadi dasar pemilihan lokasi [21]. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai pelaksanaan BPNT di tingkat kelurahan, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada di lapangan.

Definisi konseptual dalam penelitian ini merujuk pada persepsi masyarakat Kelurahan Jahab terhadap Program BPNT, yang mencakup pemaknaan masyarakat terhadap program tersebut melalui kebijakan, pengalaman pribadi, dan pengamatan langsung [22]. Konsep implementasi BPNT dalam penelitian ini meliputi mekanisme penyaluran bantuan melalui kartu elektronik, tujuan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, serta upaya mendorong kemandirian masyarakat [18]. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek transparansi, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal dalam penyediaan bahan pangan [23]. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan efektivitas dan tantangan pelaksanaan BPNT di Kelurahan Jahab.

Fokus penelitian ini ditentukan berdasarkan kajian pendahuluan, literatur terkait, dan masukan dari pembimbing, serta disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Fokus utama penelitian meliputi empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi [24]. Keempat aspek ini dipilih karena dianggap sebagai faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program BPNT di tingkat kelurahan [19]. Dengan membatasi fokus penelitian pada aspek-aspek tersebut, peneliti dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan terarah, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan praktik di lapangan [18].

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan kunci, yaitu Lurah Jahab dan pendamping BPNT (purposive sampling), serta lima orang perwakilan penerima BPNT (random sampling) [22]. Data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis, buku, jurnal, artikel, dan profil Kelurahan Jahab yang relevan dengan penelitian [20]. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi [21]. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi [19]. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai titik jenuh, yaitu ketika tidak ditemukan lagi temuan baru yang signifikan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan bermanfaat bagi pengembangan program BPNT di masa mendatang [18].

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kelurahan Jahab dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif, yang menggabungkan tatap muka dan penggunaan teknologi, sangat penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai program BPNT dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan melalui musyawarah desa dan pertemuan warga, serta dukungan dari perangkat desa dan tokoh masyarakat, membantu membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih baik di kalangan penerima manfaat. Selain itu, pelatihan bagi petugas dan pendamping sosial juga berkontribusi pada transparansi dan efisiensi dalam distribusi bantuan.

Namun, tantangan seperti keterlambatan pencairan dana dan kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan masih perlu diatasi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat. Dengan memperbaiki koordinasi antara Dinas Sosial dan pihak terkait, serta meningkatkan sistem pencairan dana, diharapkan program BPNT dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kelurahan Jahab.