Pembangunan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang memerlukan tahapan bertahap dan terstruktur. Ia tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan angka-angka makroekonomi, tetapi juga melalui transformasi struktural dan penguatan kelembagaan yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, penyediaan lapangan kerja yang memadai menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah dengan konsentrasi aktivitas ekonomi tinggi.

Di tengah perubahan ekonomi global dan nasional, penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan produktif menjadi tantangan sekaligus tujuan utama bagi pemerintah. Ketersediaan lapangan kerja bukan hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pekerjaan, kepastian hukum, upah yang layak, dan akses yang merata di seluruh kelompok masyarakat. Di wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi, seperti kawasan metropolitan, tekanan terhadap pasar kerja semakin kuat akibat meningkatnya arus migrasi, kompetisi tenaga kerja, serta kebutuhan akan keterampilan yang terus berkembang. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berhasil tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, merata, dan berkeadilan di seluruh sektor dan wilayah.

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami dinamika ekonomi yang kompleks. Pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, serta perubahan struktur industri turut memengaruhi pasar tenaga kerja. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah menciptakan kesempatan kerja yang sebanding dengan pertambahan jumlah angkatan kerja tiap tahunnya. Kawasan Jabodetabek, yang mencakup DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, menjadi pusat aglomerasi ekonomi yang memainkan peran penting dalam menampung arus urbanisasi dan tenaga kerja dari berbagai daerah.

Kota besar dan wilayah sekitarnya memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proses aglomerasi dan distribusi tenaga kerja. Harahap [1] menunjukkan bahwa kota besar seperti Jakarta menjadi pusat ekonomi yang menarik migrasi dan aktivitas ekonomi. Adisasmita [2] menjelaskan bahwa wilayah metropolitan, termasuk Jabodetabek, memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia karena merupakan pusat pemerintahan, bisnis, dan industri. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kontribusi wilayah Jabodetabek terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 30%, dengan DKI Jakarta sendiri menyumbang 16,6%. Wilayah penyangga seperti Kabupaten/Kota Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan turut mendukung peran Jakarta sebagai pusat pertumbuhan melalui fungsi pemukiman, industri, dan jasa yang saling terintegrasi.

Tingginya kontribusi ekonomi kawasan Jabodetabek tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan fungsional antarwilayah yang membentuk suatu sistem aglomerasi perkotaan. Mobilitas tenaga kerja, arus komuter harian, serta penyebaran kegiatan ekonomi lintas batas administratif menunjukkan bahwa pembangunan di Jakarta sangat bergantung pada peran daerah penyangga, begitu pula sebaliknya. Kota-kota satelit seperti Bekasi dan Tangerang berkembang pesat sebagai kawasan industri dan hunian, sementara Depok dan Bogor tumbuh menjadi pusat pendidikan dan jasa. Fenomena ini mempertegas bahwa pengelolaan pembangunan dan ketenagakerjaan di Jabodetabek harus dilakukan secara holistik dan terkoordinasi, bukan hanya berdasarkan batas wilayah administratif, tetapi juga berdasarkan logika spasial dan fungsional yang mencerminkan keterkaitan ekonomi riil antarwilayah. Dalam konteks ini, strategi penguatan penyerapan tenaga kerja perlu mempertimbangkan integrasi wilayah serta perbedaan karakteristik dan potensi ekonomi lokal masing-masing daerah di dalam kawasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang berlandaskan pada pengumpulan data berbasis angka dari populasi atau sampel, kemudian dianalisis secara statistik guna menguji keterkaitan antarvariabel dan membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya [9]. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel, yang menggabungkan data runtut waktu (time series) dan lintas wilayah (cross section), sehingga mampu menangkap dinamika hubungan antarvariabel baik antarwaktu maupun antarwilayah secara simultan.

Penelitian ini mencakup 9 wilayah administratif di kawasan Jabodetabek, yakni: DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, dengan periode pengamatan tahun 2017–2023.

a. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari:

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi publikasi resmi dan time series statistik pemerintah.

b. Definisi Operasional Variabel

Pemilihan model regresi panel terbaik dilakukan melalui Uji Chow (untuk memilih antara model Common Effect dan Fixed Effect), serta Uji Hausman (untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model). Jika hasil uji Hausman signifikan, maka model Fixed Effect Model (FEM) dipilih. FEM dipandang tepat dalam penelitian ini karena mampu mengontrol heterogenitas spesifik antarwilayah yang tidak dapat diobservasi namun bersifat tetap (time-invariant), seperti kebijakan daerah, infrastruktur lokal, dan karakteristik sosial ekonomi yang khas. Penggunaan FEM memungkinkan estimasi yang tidak bias dari variabel-variabel yang dianalisis dalam konteks wilayah yang heterogen seperti Jabodetabek.

Dalam regresi linier, uji asumsi klasik yang diterapkan meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Namun, tidak semua model regresi linier memerlukan seluruh uji asumsi klasik tersebut. Karena model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM), maka uji asumsi klasik yang dilakukan hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji normalitas tidak wajib karena bukan syarat BLUE, dan uji autokorelasi hanya relevan untuk data time series, sehingga tidak diperlukan untuk cross-section atau panel [10]

Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews, dengan pengujian hipotesis melalui Uji R² (koefisien determinasi), Uji F (simultan), Uji t (parsial). Adapun bentuk umum model regresi panel yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan :

Y : Variabel Dependen

α : Koefisien Konstanta

β1, β2, β3 : Koefisien regresi

X1, X2, X3 : Variabel Independen

e : Tingkat Kesalahan (error)

A. Uji Pemilihan Model

1.1. Uji Chow

A. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja di kawasan Jabodetabek, dengan nilai probabilitas sebesar 0,6271 (>0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum tidak secara langsung meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap di wilayah tersebut.

Secara ilmiah, fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme dasar. Pertama, peningkatan upah minimum umumnya diasosiasikan dengan teori efisiensi upah yang dikemukakan oleh Mankiw [11], yang menyatakan bahwa kenaikan upah dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan daya beli, sehingga mendorong permintaan agregat dan penyerapan tenaga kerja. Namun di kawasan Jabodetabek, pengaruh tersebut terkendali oleh karakteristik struktur ekonomi lokal yang didominasi oleh sektor informal dan usaha mikro-kecil yang tidak sepenuhnya patuh pada kebijakan upah minimum. Proporsi pekerja informal yang tinggi. Data BPS 2022 menunjukkan proporsi pekerja informal di Banten 58,99%, Jawa Barat 59,91%, dan DKI Jakarta 36,88%, dengan sektor-sektor seperti perdagangan, transportasi, dan akomodasi didominasi pekerja informal di atas 50% menyebabkan sebagian besar tenaga kerja menerima upah berdasarkan kesepakatan atau produktivitas harian, bukan upah minimum resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kondisi ini menjelaskan mengapa kenaikan upah minimum tidak berimplikasi besar terhadap penurunan atau peningkatan penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan. Selain itu, skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan di wilayah ini, seperti akses pasar luas, infrastruktur memadai, tenaga kerja beragam, dan jaringan bisnis kuat yang memberikan fleksibilitas untuk mengelola biaya tenaga kerja tanpa mengurangi jumlah pekerja secara signifikan.

Temuan ini selaras dengan penelitian Rizma dan Muchtolifah [12], serta Agung Pratama et al. [13], yang menyimpulkan bahwa kebijakan upah minimum tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada wilayah dengan sistem ekonomi fleksibel. Hal ini juga mencerminkan fenomena pertumbuhan usaha mandiri yang lebih cepat daripada penyerapan tenaga kerja formal, serta ketidakkonsistenan penerapan upah minimum oleh perusahaan yang menyebabkan ketimpangan upah.

Namun, hasil ini berbeda dengan studi Putri et al. [4], yang menemukan bahwa upah minimum secara signifikan memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Perbedaan ini dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wilayah dan dominasi sektor formal dalam wilayah penelitian tersebut, sehingga dampak kenaikan upah minimum lebih terasa.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya segmentasi kebijakan upah minimum yang mempertimbangkan karakteristik wilayah. Untuk wilayah dengan dominasi sektor informal seperti Jabodetabek, kebijakan pendukung lain seperti sertifikasi keterampilan informal, penguatan pengawasan upah, dan pelatihan produktivitas berbasis komunitas dapat lebih efektif meningkatkan kesejahteraan pekerja daripada sekadar menaikkan upah minimum secara makro.

B. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penelitian ini menemukan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kawasan Jabodetabek, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai probabilitas 0,0126 (< 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PMDN dapat secara langsung mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap.

Secara ilmiah, hubungan ini dapat dijelaskan melalui teori investasi Keynes yang menyatakan bahwa peningkatan investasi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, konsumsi, dan secara simultan mendorong penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks Jakarta dan sekitarnya, peningkatan PMDN mendorong aktivitas ekonomi karena kawasan ini didukung oleh infrastruktur industri dan logistik yang baik, seperti kawasan industri MM2100 di Bekasi dan pusat distribusi di Jakarta Utara sehingga menarik investor domestik untuk menanamkan modalnya.

Teori Harrod-Domar juga mendukung temuan ini dengan menekankan peran penting investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika PMDN meningkat, modal yang tersedia bagi perusahaan untuk ekspansi dan peningkatan produksi juga bertambah, yang secara langsung menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja baru, terutama di sektor-sektor padat karya. Hal ini juga dipermudah oleh ketersediaan tenaga kerja terdidik dan terampil di wilayah metropolitan Jabodetabek yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri, jasa, dan teknologi.

Peningkatan PMDN yang disertai dengan pertumbuhan lapangan kerja ini menunjukkan adanya efek pengganda (multiplier effect), di mana modal tidak hanya mendorong produktivitas, tetapi juga memperluas basis tenaga kerja secara efisien. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Widiawati dan Mafruhat [14], serta Rachman et al. [15], yang menunjukkan bahwa peningkatan modal domestik mampu meningkatkan produktivitas dan memicu permintaan tenaga kerja tambahan.

Namun demikian, hasil ini tidak sepenuhnya seragam jika dibandingkan dengan studi Kurniawati dan Setiawati [4], yang menemukan bahwa PMDN tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh kecenderungan investasi pada aset fisik dan otomatisasi proses produksi, yang berpotensi mengurangi kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia dalam jangka pendek, terutama di sektor yang berorientasi pada efisiensi mesin. penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah Jabodetabek masih memanfaatkan tenaga kerja manusia secara intensif dalam operasional bisnisnya.

Kebijakan yang dapat diambil untuk memaksimalkan efek PMDN antara lain adalah pemberian tax holiday sektoral untuk industri padat karya, penyederhanaan perizinan investasi, dan insentif lokasi untuk investor yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar, terutama di sektor makanan-minuman, tekstil, dan logistik.

C. Pengaruh Jumlah Industri Mikro dan Kecil terhadap Penyerapan Tenga Kerja

Penelitian ini menemukan bahwa jumlah industri mikro dan kecil (IMK) memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kawasan Jabodetabek, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,9937 (> 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah IMK meningkat, peningkatan tersebut tidak secara statistik berdampak nyata terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

Fenomena ini dapat dijelaskan secara ilmiah melalui beberapa faktor struktural dan konseptual. Industri mikro dan kecil di Indonesia, khususnya di kawasan perkotaan padat seperti Jabodetabek, umumnya berskala sangat kecil dengan keterbatasan modal, tenaga kerja, dan teknologi. Sebagian besar IMK dikelola secara informal dengan tenaga kerja yang berasal dari keluarga atau lingkungan sekitar. Merujuk data BPS, usaha mikro hanya mempekerjakan 1–5 orang dan usaha kecil 6–20 orang, sehingga meskipun jumlah unit usaha bertambah, skala penyerapan tenaga kerja per unit tetap rendah.

Berdasarkan teori Schumpeter, yang menekankan pentingnya inovasi dalam kewirausahaan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sebagian besar IMK masih belum menunjukkan kapasitas inovatif yang memadai. IMK di wilayah ini cenderung homogen dalam produk dan pasar, sehingga persaingan terjadi pada level yang sama tanpa penciptaan nilai tambah. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat kegagalan usaha, umur usaha yang pendek, serta rendahnya kontribusi terhadap pasar tenaga kerja formal.

Tren ini diperkuat oleh temuan Artamevia dan Huda [16], serta Pramono dan Firdayetti [17], yang menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah IMK tidak sebanding dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja karena efisiensi skala, penggunaan teknologi substitutif, dan rendahnya daya serap pasar terhadap output mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak semua pertumbuhan unit usaha berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, terutama jika orientasi bisnisnya tidak padat karya atau hanya bersifat subsisten.

Namun demikian, hasil ini bertolak belakang dengan studi Alifia et al. [3] yang menunjukkan bahwa IMK, terutama yang padat karya, justru mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dibanding industri besar yang cenderung lebih padat modal dan berteknologi tinggi. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh variasi jenis industri, lokasi geografis, dan sektor yang diteliti. Dalam konteks wilayah Jabodetabek, dominasi sektor jasa dan perdagangan informal dalam IMK memperkuat temuan bahwa kontribusi mereka terhadap penyerapan tenaga kerja tetap terbatas dalam jangka panjang.

Dari sisi kebijakan, diperlukan program inkubasi bisnis dan akses permodalan khusus bagi IMK padat karya yang memiliki potensi ekspansi tenaga kerja. Pemerintah daerah dapat menerapkan subsidi bunga kredit usaha mikro, pelatihan keterampilan produksi, serta kemitraan pasar antara IMK dengan perusahaan besar atau platform digital, guna memperluas kapasitas produksi dan jangkauan pasar mereka secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

a. Upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kawasan Jabodetabek.

b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

c. Jumlah Industri Mikro dan Kecil (IMK) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja

Temuan ini menunjukkan pentingnya mendorong peningkatan investasi domestik sebagai strategi utama dalam menciptakan lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor padat karya. Di samping itu, pemberdayaan IMK perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas, inovasi, dan formalitas usaha agar kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dapat lebih optimal.

Studi berikutnya dapat memasukkan variabel seperti kualitas pendidikan tenaga kerja atau keberadaan tenaga kerja asing sebagai faktor tambahan yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Secara khusus, apresiasi disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahannya, serta kepada instansi terkait yang telah menyediakan data dan informasi yang diperlukan. Terima kasih juga kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan moral selama proses penelitian ini berlangsung.